POJOKSATU.id – Bapak/Ibu guru tentu masih ingat sistem pencairan TPG triwulan yang dulu terasa “menegangkan”.
Tiga bulan menunggu, lalu berharap cair sekaligus.
Kini, tahun 2025 mulai diterapkan sistem bulanan yang katanya lebih stabil dan menenangkan.
Pertanyaannya, apakah benar sistem bulanan lebih menguntungkan? Dan kalau memang lebih baik, kenapa masih ada keluhan TPG belum cair?
Perubahan dari triwulan ke bulanan sejatinya dirancang untuk memperbaiki arus kas guru.
Dengan sistem bulanan, harapannya tidak ada lagi penantian panjang tiga bulan.
Secara teori, ini jelas lebih membantu perencanaan keuangan Bapak/Ibu.
Baca Juga: Sudah Diangkat Jadi ASN, PPPK Paruh Waktu di Lobar Belum Digaji 2 Bulan karena Kontrak Belum Teken
Cicilan rumah, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan harian bisa lebih terukur.
Namun di lapangan, realitasnya belum sepenuhnya ideal.
Sejarah Sistem Triwulan dan Alasan Perubahan ke Bulanan
Sistem triwulan muncul karena mekanisme anggaran dan verifikasi yang dilakukan secara berkala.
Setiap tiga bulan, data divalidasi, lalu dana dicairkan sekaligus.
Masalahnya, ketika ada kendala di satu tahap saja, guru harus menunggu lebih lama lagi.
Kondisi inilah yang mendorong perubahan ke sistem bulanan pada 2025. Pemerintah ingin distribusi tunjangan lebih merata dan tidak menumpuk.
Dikutip Pojoksatu.id dari channel YouTube Al Kholif pada Kamis, 12/02/2026, ia menyoroti bahwa meski sistem sudah berubah, masalah keterlambatan tetap muncul.
“Meskipun sekarang sudah sistem bulanan, bukan berarti tidak ada masalah. Buktinya masih ada yang SKTP-nya terbit tapi belum juga tertransfer,” ungkapnya.
Artinya, persoalan bukan hanya di pola waktu pembayaran, tapi ada faktor lain yang lebih teknis.
Masalah Transisi Kebijakan yang Belum Sepenuhnya Mulus
Perubahan sistem tentu butuh penyesuaian.
Mulai dari pembaruan aplikasi, integrasi data Dapodik, hingga kesiapan daerah dalam memproses dana setiap bulan.
Baca Juga: Beasiswa Thailand 2026 Dibuka, Skema Fully Funded dari Pemerintah hingga Kampus Ternama
Nah, di fase transisi ini sering muncul hambatan.
Ada daerah yang masih menyesuaikan mekanisme, ada pula yang terkendala sinkronisasi data.
Akibatnya, meskipun konsepnya bulanan, praktiknya tetap mengalami jeda.
Bapak/Ibu mungkin merasa, “Lho, sudah bulanan kok masih telat?” Inilah tantangan perubahan kebijakan yang belum sepenuhnya matang secara teknis.
Studi Kasus Keterlambatan Awal Tahun
Awal tahun 2025–2026 menjadi contoh nyata.
Banyak guru yang SKTP-nya terbit di akhir Januari, namun hingga pertengahan Februari belum menerima TPG.
Secara administratif, syarat terpenuhi.
Tapi proses pencairan tetap membutuhkan tahapan lanjutan, termasuk validasi pusat dan transfer melalui daerah di beberapa kasus.
Sistem bulanan memang memangkas jeda panjang, tetapi jika satu bulan saja ada kendala, tetap terasa berat bagi guru yang sudah mengandalkan dana tersebut.
Perbandingan Efektivitas Dua Sistem
Kalau dibandingkan, sistem bulanan jelas lebih ideal dalam konsep.
Baca Juga: Skor Korupsi Anjlok, Mahfud MD Sebut Tangkap-Tangkap Cuma Tampilan, Korupsi Tetap Merajalela!
Guru tidak perlu menunggu tiga bulan sekaligus. Risiko penumpukan masalah pun bisa ditekan.
Namun sistem triwulan kadang terasa “pasti” karena cairnya sekaligus dalam nominal besar.
Sementara sistem bulanan menuntut konsistensi administrasi yang lebih cepat dan presisi.
Intinya, yang paling dibutuhkan bukan sekadar perubahan skema waktu, melainkan kepastian dan konsistensi.
Baca Juga: Mahfud Sindir Penegak Hukum! Jago Tangkap Orang, Tapi Kasusnya Dibiarkan Menggantung
Ke depan, yang perlu diperkuat adalah integrasi sistem dan transparansi informasi.
Dashboard monitoring real time yang bisa diakses guru akan sangat membantu.
Jadi Bapak/Ibu tidak hanya menunggu tanpa kepastian.
Yuk, kita berharap perubahan sistem ini benar-benar disempurnakan.
Karena pada akhirnya, guru tidak sedang memperdebatkan triwulan atau bulanan.
Yang dibutuhkan hanya satu yaitu tunjangan cair tepat waktu agar fokus mengajar tetap maksimal dan hati tetap tenang.***
