POJOKSATU.id – Tunjangan dosen dapat dihentikan oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi yang menaungi.
Hal ini penting dipahami oleh seluruh dosen di Indonesia agar tetap memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima tunjangan.
Meski sudah dinyatakan memenuhi persyaratan, dosen tetap perlu memastikan tidak melanggar ketentuan tertentu yang dapat menyebabkan tunjangan dihentikan kembali.
Sebab, ada cukup banyak faktor yang membuat tunjangan dosen gagal diterima atau tidak lagi dicairkan.
Apa Itu Tunjangan Dosen?
Secara umum, tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai di luar gaji pokok.
Baca Juga: Pengumuman PPPK Kemensos 2026 DIUNDUR LAGI, Hasil Seleksi Diumumkan 27–28 Januari
Dalam konteks pendidikan tinggi, tunjangan dosen adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
Sesuai Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, penghasilan dosen bersumber dari gaji pokok beserta tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa berbagai tunjangan khusus dari pemerintah.
Tunjangan ini bersifat khas dan hanya diberikan kepada profesi dosen.
Baca Juga: Gaji Guru Honorer Bisa Rp60 Ribu? Ini Akar Masalahnya, Aturan Hukumnya, dan Cara Guru Bertahan
Jenis Tunjangan Dosen di Indonesia
Secara menyeluruh, terdapat sedikitnya lima jenis tunjangan yang dapat diterima dosen di Indonesia, baik dosen ASN maupun non-ASN.
1. Tunjangan Profesi
Tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik atau lulus sertifikasi dosen. Dosen ASN dan non-ASN berhak menerima tunjangan ini selama memenuhi ketentuan.
Baca Juga: ASN Gowa Keluhkan TPP Diduga Dipotong Hingga 40 Persen, Kebijakan Pemkab Dipertanyakan
Besaran tunjangan profesi adalah satu kali gaji pokok. Untuk dosen non-ASN, perhitungan didasarkan pada gaji pokok PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Tunjangan Fungsional
Tunjangan fungsional diberikan kepada dosen yang memangku jabatan fungsional dan diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2007.
Besarannya bervariasi, mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar.
Baca Juga: Residensi Riset Saintek 2026 Dibuka, Kemdiktisaintek Dorong Dosen Perkuat Budaya Riset Global
Untuk dosen non-ASN, tunjangan fungsional umumnya diberikan oleh perguruan tinggi melalui kebijakan internal dan besarannya tidak seragam antar kampus.
3. Tunjangan Khusus
Tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus, seperti wilayah terpencil atau tertinggal.
Tunjangan ini hanya diterima selama dosen menjalankan tugas di daerah tersebut.
Baca Juga: Lagu yang Jadi Simbol Suatu Generasi, Dari Perlawanan Sosial hingga Ekspresi Diri Anak Muda
Besaran tunjangan khusus adalah satu kali gaji pokok. Untuk dosen non-ASN, besarannya mengacu pada gaji pokok PNS yang setara.
4. Tunjangan Kehormatan
Tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen yang memangku jabatan fungsional Guru Besar.
Tunjangan ini diterima dosen ASN maupun non-ASN selama masih aktif dan memenuhi ketentuan.
Baca Juga: Rata-rata Nilai SNBP Unnes 2026, Ini Prediksi Tiap Jurusan
Besaran tunjangan kehormatan adalah dua kali gaji pokok dosen PNS yang setara.
5. Tunjangan Tugas Tambahan
Tunjangan tugas tambahan diberikan kepada dosen yang memangku jabatan struktural di lingkungan perguruan tinggi, seperti rektor, dekan, direktur, atau jabatan sejenis lainnya.
Tunjangan ini masih berlaku berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2007 dan umumnya diterima dosen ASN.
Pada dosen non-ASN, pemberiannya bergantung pada kebijakan internal perguruan tinggi.
Penyebab Tunjangan Dosen Dihentikan
Permendiktisaintek 52/2025 menegaskan bahwa tunjangan dosen dapat dihentikan karena sejumlah alasan berikut.
Baca Juga: Rp36 Miliar Digelontorkan Pemkab Jombang, Ini Rincian Jaminan Kesehatan dan Sosial PNS hingga PPPK
- Pertama, dosen tidak memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan. Setiap jenis tunjangan memiliki persyaratan berbeda, seperti kepemilikan sertifikat pendidik, status dosen tetap, pemenuhan beban kerja dosen, indikator kinerja, hingga batas usia pensiun.
- Kedua, dosen memangku jabatan di instansi pemerintah di luar perguruan tinggi. Kondisi ini membuat dosen tidak dapat memenuhi kewajiban akademik dan BKD sehingga tidak memenuhi syarat menerima tunjangan.
- Ketiga, terbukti melakukan pemalsuan dokumen untuk memperoleh tunjangan. Jika terbukti melanggar integritas akademik, perguruan tinggi maupun pemerintah berhak menghentikan tunjangan.
- Keempat, dosen meninggal dunia atau memasuki masa purna tugas. Dalam kondisi ini, dosen tidak lagi aktif menjalankan Tri Dharma sehingga tunjangan otomatis dihentikan.
Baca Juga: Rp36 Miliar Digelontorkan Pemkab Jombang, Ini Rincian Jaminan Kesehatan dan Sosial PNS hingga PPPK
- Kelima, dosen mengundurkan diri atau resign dari profesi dosen. Setelah resmi berhenti, seluruh hak sebagai dosen, termasuk tunjangan, tidak lagi diberikan.
- Keenam, dosen melanggar kebijakan perguruan tinggi. Beberapa kampus menerapkan sanksi penghentian tunjangan jika dosen terbukti tidak menjalankan kewajiban akademik secara profesional.
Strategi Agar Tunjangan Tetap Diterima
Memahami penyebab tunjangan dosen dapat dihentikan menjadi langkah penting agar hak tersebut tetap diterima.
Baca Juga: OPD Sudah Ajukan Nama PPPK Paruh Waktu, Penempatan di Tiap RW Dijadwalkan Awal Februari
Dosen perlu memastikan seluruh kewajiban Tri Dharma terpenuhi, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menyusun roadmap akademik, aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, serta memenuhi beban kerja dosen menjadi strategi penting agar tunjangan tidak bermasalah.
Selain itu, menjaga integritas dan kepatuhan terhadap kebijakan kampus juga tidak kalah penting.
Kebijakan ini menjadi pengingat bahwa tunjangan dosen bukan sekadar hak, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan profesionalisme dan tanggung jawab akademik. ***
