POJOKSATU.id - Polemik pemotongan TPP sebesar 30 persen untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng akhirnya mendapat kejelasan.
Pemprov memastikan bahwa kebijakan pemotongan tersebut bersifat sementara.
Dan Berpeluang besar untuk dikembalikan melalui mekanisme anggaran perubahan apabila kondisi APBD Kalteng kembali membaik.
Isu ini sebelumnya memicu kekhawatiran ASN setelah kabar penurunan anggaran daerah beredar luas.
APBD Kalteng untuk tahun 2026 diproyeksikan turun tajam, sehingga pemerintah harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos, termasuk TPP ASN.
Namun kini, pernyataan resmi pejabat Pemprov memberikan sinyal positif bagi ribuan ASN yang terdampak.
Baca Juga: Siskamling Kacapiring Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS, Warga Diminta Lebih Siaga Bencana
Pemprov Tegaskan Pemotongan Hanya Sementara
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menegaskan bahwa pemotongan 30 persen bukan keputusan permanen.
Ia menyebut bahwa Pemprov memiliki opsi untuk mengembalikan TPP ASN jika pendapatan daerah kembali stabil.
Dalam keterangannya kepada Berita Sampit pada 21 November 2025, Herson mengatakan:
Baca Juga: Sepakat dengan Prabowo, Inggris Siapkan 10 Ribu Beasiswa dan Perluas Jaringan Kampus di Indonesia
“Pemotongan itu 30 persen. Bisa balik lagi (TPP ASN), kalau ternyata uangnya (APBD) mencukupi balik lagi,” ujar Herson B. Aden dikutip dari Berita Sampit, 21 November 2025.
Pernyataan tersebut menjadi kabar baik bagi ASN yang khawatir pemotongan akan berlangsung lama.
Menurut Herson, keputusan pengembalian ini sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah yang saat ini memang mengalami tekanan.
APBD Anjlok, Efisiensi Menjadi Pilihan Sulit tapi Mutlak
Penurunan APBD Kalteng menjadi sorotan utama. Dari laporan iNews Kobar, anggaran 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp5,3 triliun, turun drastis dari APBD tahun sebelumnya.
Kondisi fiskal ini membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan selain melakukan rasionalisasi belanja, salah satunya pengurangan TPP ASN.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, juga menegaskan bahwa langkah pemotongan ini mutlak harus dilakukan sebagai respons krisis anggaran.
Namun seperti Herson, Leonard memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat final.
Baca Juga: Hari Ini Ramai! Guru ASN Berbondong-Bondong Laporkan TPG TW 4 Sudah Cair
Dalam pernyataannya yang dikutip Antara Kalteng, Leonard menegaskan:
“Mudah-mudahan ini tidak lama. Tahun depan bisa lebih baik lagi di perubahan anggaran. Sekali lagi, ini sementara,” ujar Leonard S. Ampung dikutip dari Antara News Kalteng, 21 November 2025.
Kata “sementara” menjadi kunci yang menenangkan ribuan ASN.
Dampak ke ASN, Kinerja Harus Tetap Optimal
Meski terjadi pemotongan TPP, Leonard menyatakan bahwa Pemprov tetap menekankan ASN untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kinerja instansi pemerintah.
Menurutnya, kondisi anggaran daerah adalah situasi yang harus dihadapi bersama, namun ia memahami kekhawatiran ASN terkait tunjangan kinerja yang menurun.
Di berbagai instansi, sejumlah pegawai mengaku harus melakukan penyesuaian pengeluaran karena pemotongan TPP menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi ASN di Kalteng.
Peluang Pengembalian Lewat Anggaran Perubahan
Pemprov menyebut bahwa skema pengembalian TPP akan bergantung pada perkembangan pendapatan daerah dan realisasi belanja.
Jika kinerja pendapatan meningkat atau beban belanja berkurang, pemulihan TPP bisa dilakukan melalui APBD Perubahan 2026.
Baca Juga: Akhir November Tersenyum! TPG TW 4 ASN Cair Sesuai Prediksi dan Jadwal Nasional
Hal ini membuat ASN kini memiliki harapan bahwa tunjangan mereka akan kembali ke nilai semula.
Meski harus menunggu perkembangan anggaran beberapa bulan ke depan.
Selain itu, Pemprov juga menyebut akan terus memonitor kondisi fiskal agar kebijakan pemotongan tidak berlangsung terlalu lama.***
