POJOKSATU.id - Penundaan pengumuman hasil PPG Prajabatan 2025 kembali memantik gelombang protes dari para peserta.

Salah satu kritik paling keras datang dari akun Instagram @imsapimuu, yang menegaskan bahwa penundaan ini tidak boleh dinormalisasi dan harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kemendikdasmen.

Peserta menilai bahwa kebiasaan menunda pengumuman tanpa informasi resmi membuat banyak calon guru kesulitan mempersiapkan diri menghadapi seleksi berikutnya.

Baca Juga: Bukan Cuma Guru! Kabar Gembira PPPK, Pintu Alih Status ke PNS Kini Menyambut Semua Formasi!

Keluhan ini tidak hanya soal ketidaknyamanan, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi peserta yang sedang menghadapi situasi sulit seperti bencana alam.

Penundaan Pengumuman Dinilai Tidak Manusiawi bagi Peserta

Peserta menilai bahwa penjadwalan ulang tanpa pemberitahuan jelas dapat berdampak besar pada persiapan calon guru menjalani tahap wawancara.

Baca Juga: ‘Suara Kami Tak Didengar’ Peserta PPG Kritik Sistem yang Dinilai Tutup Mata dan Tutup Telinga

Banyak peserta yang sudah menyesuaikan jadwal kerja, perjalanan, dan kebutuhan teknis lainnya, namun semuanya menjadi kacau karena ketidakpastian waktu.

Kini, saat pengumuman hasil substantif belum keluar, peserta dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

Ketika penyelenggara tidak memberikan klarifikasi, peserta merasa seakan-akan kewajiban mereka dianggap sepele.

Baca Juga: Nilai Kerugian Padang Tembus Rp 202,8 Miliar, 4 Jembatan Putus, Kota Lumpuh!

Situasi ini memunculkan persepsi bahwa penundaan sudah dianggap hal biasa oleh pihak penyelenggara, padahal dampaknya sangat besar bagi ribuan peserta.

Peserta Minta Pemerintah Tidak Menormalisasi Jadwal yang Selalu Diundur

Dalam komentarnya, peserta mengingatkan bahwa jika penundaan seperti ini terus dibiarkan, pemerintah akan semakin terbiasa menunda tanpa konsekuensi.

Hal inilah yang disebut peserta sebagai bentuk kenikmatan pihak penyelenggara karena rakyatnya diam.

Peserta menegaskan bahwa masyarakat harus tetap bersuara untuk menuntut profesionalitas dalam proses seleksi nasional.

Mereka khawatir jika keterlambatan ini dianggap normal, hal yang sama akan terus terjadi pada gelombang berikutnya.

Peserta menganggap suara publik harus didengar agar sistem dapat berjalan lebih transparan dan adil.

Dampak Terberat Dirasakan Peserta yang Terdampak Bencana

Kritik paling menyentuh datang dari bagian komentar yang menyebut peserta di daerah bencana alam.

Baca Juga: Syarat Wajib Lapor Diri PPG Guru Tertentu Tahap 5! Jangan Sampai Ada yang Terlewat

Peserta mengingatkan bahwa tidak semua calon guru berada di kondisi aman dan nyaman.

Ada peserta yang kehilangan rumah, hidup di tempat pengungsian, dan harus memikirkan keselamatan keluarga.

Namun mereka tetap diwajibkan memantau pengumuman dan mempersiapkan wawancara.

Baca Juga: CATAT! Ini Syarat Penting Agar Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Cair Tepat Waktu Besok

Mereka harus mencari sinyal, perangkat, dan tempat yang kondusif di tengah kondisi sulit.

Situasi ini dianggap tidak manusiawi jika jadwal wawancara tidak ikut disesuaikan ketika pengumuman substantif tertunda.

Peserta menilai bahwa penyelenggara harus mempertimbangkan kondisi lapangan secara lebih realistis.

Kekhawatiran Baru, Apakah Jadwal Wawancara Ikut Mundur?

Karena pengumuman ditunda, peserta mulai bertanya-tanya apakah jadwal wawancara juga akan mengalami penyesuaian.

Jika tidak diundur, peserta akan semakin terdesak waktu untuk mempersiapkan perangkat, portofolio, dan kesiapan mental.

Ketidakpastian ini membuat banyak peserta kewalahan.

Hal ini terutama dirasakan oleh peserta yang menghadapi keterbatasan akses teknologi atau sedang berada di daerah terdampak bencana.

Peserta menilai bahwa transparansi sangat diperlukan karena tahapan wawancara membutuhkan persiapan matang.

Tanpa kepastian, proses ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga berpotensi tidak adil bagi sebagian peserta.

Peserta Menilai Tidak Semua Orang Hidup di Zona Nyaman

Komentar peserta ini menyindir keras kondisi penyelenggara yang dianggap hidup di situasi nyaman dan aman.

Baca Juga: Mengejutkan! Pensiunan PNS Golongan II–III Bisa Terima Hingga Rp 4 Juta per Bulan, Ini Rinciannya!

Peserta menyebut bahwa tidak semua calon prajab berada di kasur empuk sambil menunggu pengumuman.

Bagi mereka yang bekerja, tinggal di daerah 3T, atau menghadapi situasi sulit, penundaan sekecil apa pun dapat berdampak besar.

Peserta menilai bahwa penyelenggara perlu memiliki empati dan memahami realitas kehidupan peserta di seluruh Indonesia.

Baca Juga: CATAT! Ini Syarat Penting Agar Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Cair Tepat Waktu Besok

Sistem seleksi nasional dianggap harus memperhatikan kondisi beragam peserta, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat kota.

Seruan Peserta, Tetap Bersuara Agar Pemerintah Mendengar

Peserta mengajak rekan-rekan calon guru untuk terus menyampaikan kritik secara terbuka.

Mereka menilai bahwa suara publik penting agar pemerintah tidak mengabaikan kewajiban pelayanan publik yang profesional.

Jika peserta diam, mereka khawatir penundaan akan terus dianggap normal oleh penyelenggara.

Seruan ini menunjukkan bahwa peserta tidak menolak proses seleksi.

Mereka hanya meminta keadilan, transparansi, dan empati dari pihak yang bertanggung jawab.***