POJOKSATU.ID - Sejak akhir November 2025, muncul gelombang penolakan bansos secara sukarela.
Sekitar 50 ribu keluarga menyatakan sudah tidak membutuhkan bantuan, karena kondisi ekonomi dianggap membaik.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa keputusan menolak bansos akan langsung mempengaruhi status penerima mereka akan dicoret dari daftar dan bansos tak akan dicairkan lagi.
Menurut data terbaru, pemerintah sedang melakukan penyempurnaan sistem data melalui skema validasi dan verifikasi ketat.
Baca Juga: KPM Tolak Bansos? Dana Tidak Akan Dialirkan, Kemensos Siap Alihkan ke Penerima Lain
Dari hasil evaluasi 2025, terdapat 1,9 juta KPM yang dicoret lantaran dinilai sudah tidak layak berdasarkan kriteria ekonomi, pekerjaan, atau status sosial.
Di samping alasan ekonomi membaik, penolakan ada juga karena keluarga merasa lebih mandiri dan ingin bantuan tersebut dialihkan ke keluarga lain yang dianggap lebih membutuhkan.
Ini mendapat apresiasi dari Kemensos sebagai bentuk tanggung jawab warga terhadap solidaritas sosial.
Dengan kebijakan ini, dana bansos yang tadinya dialokasikan kepada keluarga penolak siap diberikan ke keluarga lain dalam daftar tunggu.
Baca Juga: Musim Libur Aman, Lima Program Bansos Disalurkan Massal Desember 2025
Sehingga membantu memastikan bantuan tepat sasaran dan tak terkonsentrasi pada orang yang sudah mampu.
Selain itu, sistem administrasi kini juga menekankan bahwa bansos bukan hak permanen layak tidaknya menerima tetap diuji dalam pemutakhiran data reguler.
Bagi masyarakat, ini saatnya meninjau kembali keberpihakan sosial apakah bantuan benar-benar untuk mereka atau bisa membantu orang lain lebih membutuhkan.
Dan bagi pemerintah, langkah ini penting menjaga integritas sistem bantuan agar program sosial tetap relevan, tepat sasaran, dan menyentuh yang paling rentan.***
