POJOKSATU.ID - Pemerintah memastikan bahwa THR bagi aparatur negara sudah mulai disalurkan.
Namun hingga kini, pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah masih tergolong kecil dibandingkan dengan instansi pemerintah pusat.
Data terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi pembayaran THR di pemerintah pusat sudah mencapai Rp3,1 triliun hingga Jumat, 6 Maret 2026 sore.
Baca Juga: THR ASN 2026 Sudah Cair Rp3,1 Triliun! Menkeu Targetkan Semua Rampung Pekan Depan
Pembayaran tersebut diberikan kepada sekitar 631 ribu pegawai. Termasuk PNS, TNI, dan Polri yang bekerja di instansi pemerintah pusat.
THR ASN Pusat Sudah Cair Rp3,1 Triliun
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah membuka proses pencairan THR sejak Jumat pagi.
Hal tersebut disampaikan dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Baca Juga: BREAKING! THR ASN 2026 Mulai Dicairkan Bertahap, Rp3,1 Triliun Sudah Masuk ke 631 Ribu Pegawai
Dikutip dari Berau Post, 8 Maret 2026, begini ucap Menkeu Purbaya:
“Hari ini sudah cair. Mungkin kemarin belum sebagian,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pencairan THR memang dilakukan secara bertahap oleh masing-masing instansi pemerintah.
Baca Juga: THR ASN 2026 Resmi Cair! Naik 10 Persen, Total Rp55 Triliun untuk PNS, TNI, Polri hingga Pensiunan
Artinya, setiap kementerian atau lembaga memiliki proses administrasi sendiri sebelum dana tersebut dapat dicairkan kepada pegawai.
Sebagian Besar THR Ditargetkan Cair Pekan Depan
Pemerintah menargetkan bahwa sebagian besar pembayaran THR aparatur negara dapat selesai dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, proses pencairan kemungkinan akan rampung dalam waktu sekitar satu minggu.
“Mungkin seminggu depan sebagian besar sudah keluar. Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan, belum keluar. Tapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini,” jelasnya.
Hingga saat ini, pembayaran THR kepada aparatur negara di pemerintah pusat baru menjangkau sebagian dari total penerima.
Baca Juga: PNS dan PPPK Siap-Siap! Pemkot Ambon Siapkan Rp32 Miliar untuk THR ASN 2026! Ini Rincian Komponennya
Padahal secara keseluruhan terdapat sekitar 2,2 juta ASN di pemerintah pusat yang berhak menerima THR tahun ini.
“Berarti ada yang masih belum diambil,” kata Purbaya.
THR Pensiunan Hampir Rampung
Selain ASN aktif, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada para pensiunan.
Total dana yang telah dibayarkan mencapai Rp11,4 triliun kepada sekitar 3.568.570 pensiunan.
Jumlah tersebut setara dengan 93,5 persen dari total penerima THR pensiun, sehingga proses pencairannya hampir selesai sepenuhnya.
THR ASN Daerah Masih Sangat Kecil
Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada pencairan THR bagi ASN pemerintah daerah.
Baca Juga: THR ASN 2026 Resmi Diatur! Menkeu Purbaya Terbitkan PMK Baru, Begini Cara Pencairannya
Realisasi pembayaran THR di daerah masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan instansi pemerintah pusat.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga saat ini baru tiga pemerintah daerah yang telah menyalurkan THR kepada pegawainya.
Total dana yang telah disalurkan oleh tiga daerah tersebut mencapai sekitar Rp127,6 miliar.
Dana tersebut telah diberikan kepada 16.848 pegawai.
Padahal di seluruh Indonesia terdapat sekitar 546 pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mencairkan THR bagi ASN di wilayah masing-masing.
Anggaran THR Sebenarnya Sudah Siap
Meski realisasi pencairan di daerah masih terbatas, pemerintah menegaskan bahwa anggaran THR sebenarnya sudah tersedia.
Proses pencairan kini hanya menunggu kecepatan masing-masing instansi atau pemerintah daerah dalam mengajukan dan menyalurkan pembayaran tersebut.
Baca Juga: Daftar Tol Trans Sumatera Diskon 30 Persen Saat Mudik Lebaran 2026, Pemudik Wajib Tahu!
“Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua, tinggal berapa cepat mereka mencairkan itu (THR),” pungkas Purbaya.
Dengan demikian, para ASN daerah diharapkan tetap bersabar karena pencairan THR masih terus berjalan.
Bahkan kemungkinan besar akan meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring dengan proses administrasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah.***
