POJOKSATU.id, PANYABUNGAN— Satu per satu mulai terungkap soal ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dalam pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Madina, Sumut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau BKPSDM Madina, Abdul Hamid Nasution, mengakui sendiri bahwa ujian SKTT ini diisi atau dijawab sendiri oleh pegawai Disdik dan BKD Madina.
Ada 10 pertanyaan dari Kemendikbudristek yang dijawab instansi Disdik dan BKD Madina terkait dengan ujian SKTT bagi peserta ujian seleksi PPPK guru 2023 di Mandailing Natal ini.
Saat dihubungi Minggu (24/12) melalui telepon selulernya, Abdul Hamid memberikan penjelasan panjang mengenai seleksi PPPK Guru 2023 di Madina Sumut ini.
Menurut Abdul Hamid Nasution, perubahan nilai hasil ujian guru honorer di pengumuman PPPK Madina itu berkaitan dengan adanya SKTT yang dilakukan Kemendikbud.
Menurut Abdul Hamid, untuk kompetensi teknis yang telah diikuti guru honorer di CAT, bobot nilai dianggap 70 persen saja.
Sementara sisanya atau bobot 30 persen lagi dilaksanakan melalui Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan atau SKTT.
Hamid menuturkan, ujian SKTT ini bukan diikuti langsung oleh guru honorer atau peserta ujian PPPK, tapi diikuti oleh instansi Dinas Pendidikan Madina dan BKPSDM Madina.
Menurut Hamid, sistem SKTT ini adalah menjawab 10 pertanyaan yang diajukan oleh Kemendikbudristek.
“Kita hanya menjawab 10 pertanyaan dari Kemendikbud. Menggunakan apliksasi yang disiapkan oleh Kemendikbud,” katanya.
Cara dalam menjawab 10 pertanyaan ini sesuai penjelasan Hamid, pihak Disdik Madina dan BKPSDM Madina login untuk guru honorer tersebut.
Dimana data yang ditampilkan Kemendikbud ini telah mengurutkan data guru dari usia yang tertua hingga yang termuda.
Baca Juga: Pelaksanaan Ujian PPPK Guru SMA Sederajat di Sumut Juga Menuai Protes dari Peserta Madina
Lalu pihak Disdik dan BKPSDM Madina akan menjawab satu per satu untuk setiap nama guru terhadap 10 pertanyaan di aplikasi Kemendikbudristek tersebut.
“Kita menjawab satu per satu untuk setiap peserta ujian,” katanya.
Pojoksatu.id lalu mempertanyakan darimana sumber data guru honorer yang dipakai Disdik dan BKPSDM Madina menjawab 10 pertanyaan Kemendikbudristek tersebut.
“Kita ambil dari deskripsi pelamar PPPK,” jelasnya.
Setelah menjawab 10 pertanyaan Kemendikbudristek, lantas siapa yang berhak memberikan penilaian terhadap masing-masing guru honorer ini akan bobot 30 persen ini.
“Ditentukan oleh siapa yang bobot 30 persen,” tanya Pojoksatu.id kepada Kepala BKD Madina.
“Kalau itu saya gak tahu. Apakah itu Panselnas atau Kemendikbudristek,” jawab Abdul Hamid.
Terkait adanya penambahan bagi yang lulus dan pengurangan nilai dari peserta ujian PPPK guru 2023 di Madina yang tidak lulus, menurut Hamid, hal itu terkait nilai dari 10 pertanyaan Kemendikbudristek.
“Kita kan tidak tahu itu berapa nilainya dari yang dijawab. Pasti berbeda-beda. Tapi saya tidak tahu itu siapa yang berikan nilai apakah itu Panselnas atau Kemendikbudristek,” ujarnya.
Hamid mengakui, terkait nilai di Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK yang dikeluarkan BKN pada 17 November 2023 lalu untuk guru honorer, terjadi perubahan pada nilai kompetensi teknis untuk semua peserta ujian PPPK guru.
Namun tetap untuk nilai manajerial dan wawancara.
Hamid Nasution juga membantah melakukan manipulasi dalam pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023.
Menurut Hamid, tidak ada satu pun angka yang berubah dari hasil pengumuman yang disampaikan Panselnas Seleksi CASN 2023.
Pemkab Madina mengumumkan kembali sesuai dengan apa hasil yang diperoleh Panselnas.
“Diumumkan kembali oleh Pemkab Madina hasil yang disampaikan Panselnas melalui admin kabupaten. Tidak ada satu angka pun yang berubah,” kata Hamid.
“Saya tegaskan sekali lagi terkait hasil PPPK guru di Mandailing Natal, tidak ada nilai yang dimanipulatif,” tegasnya lagi.***
