POJOKSATU.id - Media sosial kembali diramaikan isu rekrutmen ASN.
Kali ini terkait kabar bahwa empat formasi strategis CPNS 2026 disebut sudah disetujui dalam APBN.
Informasi tersebut menyebut bahwa formasi bidang pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, dan pelayanan publik telah dipastikan akan dibuka tahun depan.
Baca Juga: Mengapa Validasi TPG Peralihan Non ASN ke ASN Berlarut? Ini Dugaan Penyebab yang Membuat Guru Geram
Sayangnya, kabar itu bukan berasal dari pemerintah dan langsung memicu keraguan publik.
Ramainya isu tersebut membuat banyak calon pelamar CPNS merasa mendapat angin segar.
Namun di sisi lain, informasi yang belum terbukti ini juga menimbulkan kekhawatiran karena bisa menyesatkan sebagian masyarakat yang tengah menunggu pembukaan seleksi resmi.
Baca Juga: Waspada! Empat Komponen Dapodik Ini Bisa Gagalkan SKTP 2026 Jika Tak Dicek dari Sekarang
Kemenpan RB akhirnya mengeluarkan penjelasan untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum pernah menetapkan formasi untuk CPNS 2026.
Kemenpan RB Tegaskan Informasi Formasi CPNS 2026 Masuk APBN Adalah Hoax
Menanggapi isu tersebut, Kemenpan RB bersama BKN menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.
Pemerintah belum menetapkan formasi CPNS 2026, baik jumlah, bidang, maupun pembagian alokasi. Bahkan, pembahasan mengenai formasi belum masuk tahap final.
Klarifikasi ini sebelumnya juga disampaikan oleh pihak BKN.
Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menegaskan bahwa kabar tersebut bukan berasal dari pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Belum ada keputusan resmi mengenai jumlah formasi maupun waktu pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Informasi yang beredar bukan berasal dari kami,” ujar Haryomo dikutip dari Blitar Kawentar, 14 November 2025.
Pernyataan ini sekaligus memastikan bahwa daftar empat formasi strategis CPNS yang disebut-sebut telah disahkan dalam APBN 2026 adalah kabar bohong yang tidak memiliki dasar regulasi.
Baca Juga: Polwan Polres Karawang Amankan CFD Lewat Patroli Sepeda
Mengapa Hoax CPNS Mudah Menyebar?
Fenomena penyebaran informasi palsu terkait seleksi CPNS bukan hal baru.
Ada beberapa alasan mengapa isu seperti ini cepat viral:
1. Tingginya Minat Masyarakat Menjadi ASN
Setiap tahun, antusiasme masyarakat terhadap CPNS sangat tinggi. Situasi ini membuat rumor lebih mudah dipercaya.
2. Minimnya Informasi Resmi Saat Masa Penantian
Ketika pemerintah belum mengumumkan jadwal seleksi, ruang kosong informasi sering diisi spekulasi atau klaim tidak valid.
Baca Juga: Bongkar Mafia Peradilan! Ketua Komisi Reformasi Polri Ungkap Bobroknya Rantai Penegakan Hukum
3. Format Hoax yang Dibuat Seolah Resmi
Banyak unggahan hoax menggunakan gaya visual seperti dokumen lembaga negara, membuat masyarakat lebih mudah tertipu.
4. Penyebaran Cepat di Media Sosial
Dengan banyaknya kanal komunitas dan grup ASN, berita tidak terverifikasi sangat cepat berpindah dari satu pengguna ke pengguna lainnya.
Bagaimana Proses Penetapan Formasi CPNS yang Benar?
Untuk menghindari kebingungan di masa depan, masyarakat perlu memahami bahwa penetapan formasi CPNS tidak bisa diumumkan sembarangan.
Prosesnya meliputi:
1. Usulan formasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Krisis Status Honorer! Pengangkatan PPPK Terhambat, Jutaan Orang Terancam Tak Punya Kepastian
2. Evaluasi kebutuhan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja.
3. Penyesuaian anggaran dan kemampuan fiskal negara.
4. Penetapan formasi oleh Kemenpan RB setelah koordinasi dengan Kemenkeu dan BKN.
Tanpa melalui mekanisme tersebut, tidak mungkin ada formasi CPNS yang langsung diumumkan, apalagi menggunakan klaim “sudah masuk APBN”.
Baca Juga: Validasi Dimajukan ke Februari! SKTP 2026 Disebut Bisa Terbit Kilat, Guru Wajib Siap dari Sekarang
Isu empat formasi strategis CPNS 2026 yang disebut sudah masuk APBN dipastikan hoax.
Kemenpan RB dan BKN menegaskan tidak ada keputusan resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun tersebut.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap kabar yang tidak disertai sumber resmi dan selalu menunggu pengumuman langsung dari pemerintah.***
