POJOKSATU.ID – Kabupaten Mana Saja yang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos?

Digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu fokus utama transformasi pelayanan publik di Indonesia.

Pemerintah tengah menggulirkan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui aplikasi Portal Perlinsos, yang memungkinkan masyarakat mengakses pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial secara digital, lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

1. Kabupaten Banyuwangi Lokasi Percontohan Nasional

Yang paling menonjol dalam program ini adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Juga: Pusat Kirim Uang Rp20 M Buat Provinsi Terdampak Bencana di Sumatera, Kabupaten Kota Terima Rp4 M

Pemerintah pusat secara resmi menetapkan Banyuwangi sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional.

Uji coba sistem digital ini dilakukan mulai pertengahan September 2025 dengan dua wilayah percontohan: Kelurahan Lateng (Kecamatan Banyuwangi) dan Desa Kemiren (Kecamatan Glagah). 

Banyuwangi dipilih karena memiliki infrastruktur digital yang memadai dan komitmen kuat dari pemerintahan daerah terhadap inovasi layanan publik.

Program yang diuji mencakup pendaftaran digital bagi program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), di mana warga bisa mendaftar sendiri lewat portal digital atau dibantu agen perlinsos setempat.

Baca Juga: Jungkook BTS Curhat Pernah Jatuh Cinta dengan Dancer Bule, Kasih Tak Sampai Gegara Terkendala Bahasa

2. Rencana Ekspansi ke 32 Kabupaten/Kota Lain

Pemerintah tak berhenti di satu lokasi saja.

Menurut pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pilot project digitalisasi bansos akan diperluas ke 32 kabupaten/kota yang diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Program ini direncanakan mencakup:

16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Barat,

11 wilayah di Indonesia Tengah,

5 wilayah di Indonesia Timur. 

Walaupun daftar lengkap kabupaten dan kota yang terpilih belum dipublikasi secara resmi, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyiapkan basis digital bansos yang lebih luas dan merata di seluruh nusantara.

3. Tujuan Besar di Balik Digitalisasi Bansos

Transformasi ini bukan sekadar digitalisasi formulir, tetapi perubahan total ekosistem layanan bansos:

Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama.

Interoperabilitas data lintas lembaga, sehingga data penerima bansos akurat.

Proses layanan dipangkas, dari 7 langkah menjadi 3 tahap saja.

Efisiensi dan transparansi penyaluran yang lebih tinggi.

Baca Juga: BRI Rayakan HUT ke-130, Hadirkan Diskon hingga Rp1,3 Juta dan KPR Spesial Bunga 1,30 Persen

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu menekan kesalahan pendataan yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

4. Tantangan dan Langkah Ke Depan

Meski semangat digitalisasi tinggi, tantangan seperti kesiapan infrastruktur di daerah 3T dan kemampuan masyarakat mengakses layanan digital tetap menjadi perhatian.

Pemerintah berencana memperkuat pelatihan bagi petugas lokal (agen perlinsos) agar pendampingan pendaftaran dan verifikasi bisa optimal di setiap lapisan masyarakat.

Penerapan pilot project di Banyuwangi menjadi barometer awal untuk evaluasi sebelum diterapkan di wilayah yang lebih luas sepanjang 2026.***