PojokSatu.id - Tak banyak yang tahu, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah mencatat sejarah besar dalam dunia kepegawaian.
Lebih dari 1,1 juta tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadikannya salah satu kebijakan ASN paling masif sepanjang sejarah republik ini.
Langkah monumental itu menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap jutaan tenaga honorer yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status.
Namun di balik angka besar tersebut, kebijakan itu juga menyisakan perdebatan hingga kini, antara keadilan sosial dan kualitas aparatur.
Jejak Sejarah dari Era SBY
Kebijakan pengangkatan besar-besaran tenaga honorer terjadi dalam kurun waktu 2004 hingga 2015, saat SBY memimpin dua periode berturut-turut.
Berdasarkan catatan resmi Kementerian PAN-RB, tercatat 1.163.883 tenaga honorer diangkat menjadi CPNS selama masa tersebut.
Data ini sejalan dengan laporan berbagai media nasional seperti Republika Online, yang menulis bahwa SBY mengangkat lebih dari 1,1 juta honorer menjadi PNS.
Merupakan sebuah langkah yang belum pernah dilakukan presiden mana pun sebelumnya.
Kebijakan tersebut dilakukan melalui serangkaian proses administratif dan regulasi, termasuk penyaringan berkas, verifikasi data, serta penetapan formasi dari kementerian dan pemerintah daerah.
Sinyal Perhatian bagi Tenaga Honorer
Sebelum kebijakan itu lahir, tenaga honorer di instansi pemerintahan sering menghadapi ketidakpastian status.
Mereka bekerja bertahun-tahun tanpa jaminan kepegawaian yang jelas.
Langkah SBY mengangkat lebih dari sejuta honorer menjadi PNS dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.
Baca Juga: BKN Ungkap 4 Jenis Cuti Resmi untuk PPPK 2025, Tak Hanya Tahunan, Ada Cuti Melahirkan dan Bersama
Di sisi lain, kebijakan itu juga menjadi momentum besar dalam sejarah birokrasi Indonesia yang kala itu tengah berproses menuju reformasi aparatur sipil negara.
Namun, langkah populis tersebut bukan tanpa kritik.
Sejumlah pihak menilai bahwa pengangkatan massal tanpa seleksi ketat berpotensi mengabaikan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen ASN.
Kritik dari KASN, Kualitas Jadi Taruhan
Kebijakan ini mendapat sorotan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menilai pengangkatan massal tanpa tes bisa berdampak pada penurunan kualitas ASN.
KASN menegaskan bahwa rekrutmen tanpa sistem seleksi terbuka berpotensi mengganggu profesionalisme ASN di masa depan.
Pernyataan itu memperlihatkan dua sisi dari kebijakan tersebut: satu sisi sebagai keberpihakan pada kesejahteraan honorer, di sisi lain sebagai tantangan dalam menjaga standar kompetensi ASN.
Antara Keberpihakan dan Meritokrasi
Setelah era SBY berakhir, kebijakan serupa tak pernah lagi diulang dalam skala sebesar itu.
Pemerintah setelahnya, termasuk era Jokowi memilih pendekatan yang lebih selektif..
Dengan melalui mekanisme CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk menjamin transparansi dan kompetensi.
Namun, bagi sebagian tenaga honorer, era SBY tetap dikenang sebagai masa paling “bersejarah” karena untuk pertama kalinya pemerintah memberi jalan keluar konkret bagi status mereka.
Pengangkatan 1,1 juta honorer itu menjadi titik balik penting dalam relasi antara negara dan aparatur sipilnya.
Hingga meninggalkan jejak persoalan yang terus dibahas hingga kini, terutama dalam konteks pembenahan ASN dan efisiensi birokrasi.
Kini, ketika isu penghapusan honorer kembali mencuat, kebijakan era SBY sering disebut-sebut sebagai contoh keberanian politik yang berpihak kepada rakyat kecil.
Namun pelajarannya juga jelas, kebijakan besar membutuhkan sistem seleksi dan pembinaan yang kuat agar tidak sekadar populer, tetapi juga efektif.
SBY meninggalkan warisan sejarah, bukan hanya angka 1,1 juta PNS baru, tapi juga perdebatan panjang.
Tentang bagaimana negara menyeimbangkan antara empati sosial dan meritokrasi aparatur.***
