POJOKSATU.ID - Perjuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperoleh kepastian status kepegawaian kembali menguat.
Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi II DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, AMP menyampaikan sejumlah tuntutan strategis yang dinilai krusial bagi masa depan PPPK di seluruh Indonesia.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya kolektif PPPK untuk mendorong perubahan kebijakan nasional.
Baca Juga: ASN Dilarang Live Streaming di Jam Kerja, Aturan Berlaku untuk PNS dan PPPK, Ini Penjelasannya
Terutama terkait keadilan status ASN dan penyelesaian berbagai persoalan PPPK di daerah.
16 Forum PPPK Sampaikan Aspirasi ke DPR RI
Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, memimpin langsung penyampaian aspirasi dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi II DPR RI.
"AMP merupakan wadah dari 16 forum PPPK yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan kepastian status ribuan PPPK di berbagai daerah." ujar Fadlan dikutip pojoksatu.id dari Jpnn.com pada jumat, 23/02/2026.
Menurut Fadlun, audiensi tersebut bukan sekadar pertemuan formal.
Baca Juga: Bupati Aceh Timur Lantik 4.816 PPPK Paruh Waktu Formasi 2026, SK Diserahkan Sekaligus
Melainkan langkah strategis untuk membuka ruang dialog antara PPPK dan pembuat kebijakan di tingkat nasional.
Sorotan Utama, Hapus Dualisme ASN dan PPPK
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah penghapusan dualisme antara ASN dan PPPK.
Fadlun menilai, hingga saat ini masih terjadi perbedaan perlakuan yang nyata antara PPPK dan ASN, khususnya di daerah dengan kemampuan anggaran terbatas.
Dualisme tersebut, kata dia, menjadi sumber ketimpangan, mulai dari aspek kesejahteraan, jenjang karier, hingga kepastian masa depan sebagai aparatur negara.
Kondisi ini dirasakan semakin berat di daerah-daerah yang belum mampu menuntaskan persoalan honorer melalui skema pengangkatan PPPK secara menyeluruh.
Perjuangkan Kepastian Status ASN
Aliansi Merah Putih juga menegaskan bahwa perjuangan mereka berorientasi pada kepastian status ASN.
Baca Juga: Data SKP MyASN Salah atau Belum Berubah? Ini Solusi Resmi yang Wajib Diketahui ASN dan PPPK
Termasuk peluang alih status menjadi PNS penuh waktu bagi PPPK yang telah lama mengabdi dan memenuhi syarat.
Menurut Fadlun, banyak PPPK yang telah bekerja bertahun-tahun di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, namun masih berada dalam ketidakpastian status.
Hal ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian.
Masalah PPPK di Daerah Jadi Perhatian
Dalam audiensi tersebut, AMP juga menyoroti kondisi PPPK di daerah, terutama di wilayah dengan APBD kecil.
Keterbatasan anggaran daerah dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penyelesaian persoalan honorer dan PPPK.
Aliansi meminta pemerintah pusat dan DPR RI hadir memberikan solusi konkret agar kebijakan PPPK tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah.
Mereka menilai kebijakan nasional harus mampu menjamin keadilan yang merata bagi seluruh PPPK, tanpa bergantung pada kekuatan fiskal daerah.
Dukungan DPR Jadi Kunci Perubahan Kebijakan
Aliansi Merah Putih berharap pertemuan dengan Komisi II DPR RI menjadi pintu masuk dukungan politik yang lebih luas.
Fadlun menyebut audiensi ini sebagai langkah awal untuk menggalang dukungan dari berbagai fraksi di DPR.
Dengan dukungan legislatif, AMP berharap pemerintah dan DPR dapat segera menghadirkan kepastian hukum dan kebijakan yang berpihak pada PPPK.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu dan Honorer Tak Menolak MBG, Minta Presiden Prabowo Berlaku Adil
Termasuk penataan status ASN yang lebih adil dan berkelanjutan.
Belum Semua Tuntutan Dipublikasikan
Meski AMP membawa total 16 tuntutan, tidak seluruh poin dipublikasikan secara rinci dalam pemberitaan yang ada.
Namun, isu penghapusan dualisme ASN dan PPPK serta kepastian status ASN menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut.
Aliansi memastikan perjuangan akan terus berlanjut hingga seluruh tuntutan disampaikan dan mendapat respons konkret dari pemerintah dan DPR.
Audiensi 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih dengan pimpinan Komisi II DPR RI menandai langkah serius PPPK dalam memperjuangkan keadilan status ASN.
Dengan tuntutan utama penghapusan dualisme ASN dan PPPK serta kepastian status PNS, AMP berharap DPR dan pemerintah.
Baca Juga: Tanggapi Gaji PPPK Paruh Waktu, KDM: Belum Saatnya Dibayarkan
Segera menghadirkan kebijakan yang adil, konsisten, dan berpihak pada PPPK yang telah lama mengabdi.***
