POJOKSATU.id, KABAR baik datang dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelesaikan sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan.

Ini setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar berkomitmen pihaknya segera menyelesaikan sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan dalam dua tahun ke depan yaitu sampai 2026.

Sertifikasi guru PPG Dalam Jabatan ini mencakup guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum.

Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya program ini untuk meningkatkan profesionalisme guru. Langkah ini juga diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Lolos Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu Tahun 2024 Apakah Bisa Memilih Sendiri LPTK? Ini Penjelasannya

"PPG Dalam Jabatan adalah solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama. Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur, kami yakin kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum akan semakin meningkat," ujarnya di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025 dilansir dari laman resmi Kemenag.

Dari data, saat ini terdapat 620.716 guru binaan Kemenag yang belum mengikuti PPG. Rinciannya, guru Madrasah sebanyak 484.678, guru PAI di sekolah umum 95.367, guru agama Kristen 29.002, guru agama Katolik 11.115, guru agama Hindu 494, guru agama Buddha 689 dan guru agama Konghucu 176.

Wakil Menteri Agama, HM Romo Syafii menambahkan mengatakan pihaknya akan menyelesaikan sertifikasi guru dalam dua tahun.

Baca Juga: Optimis Meski Akui Laga Kontra PSPS Bakal Sulit, Juninho : Saya Yakin PSMS Mendapatkan Tiga Poin

"Penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kemenag melalui PPG Dalam Jabatan akan diselesaikan dalam dua tahun. Semua harus selesai. Saya minta setiap Satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh," tegasnya.

Kemenag telah berkomitmen bahwa program sertifikasi guru merupakan prioritas, sehingga perlu upaya serius.

"Sertifikasi guru merupakan program prioritas kemenag,saya harap semua pihak harus sepakat. Anggaran pengadaan laptop perlu dirasionalisasi, seremonial harus kita tekan dulu, saya minta semua pihak mendukung program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru," tegas Romo.

Romo Syafii juga menambahkan bahwa program ini akan menyesuaikan pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca Juga: Surya Sahetapy Mendapatkan Perlakuan Diskriminasi dari Oknum Driver Gojek, Pesanannya Dibatalkan Gegara Dirinya Disabilitas

"Kita akan sesuaikan pola PPG Dalam Jabatan dengan tambahan komponen pendampingan untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar melalui Learning Management System (LMS). Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas guru madrasah maupun guru agama di sekolah umum," jelasnya.

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama akan dimulai 1 Maret 2025 yang dilaksanakan secara serentak di 56 LPTK, dengan lima angkatan yang masing-masing berlangsung selama 45 hari. Seleksi peserta akan dilakukan melalui sistem berbasis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, ada kabar baik bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi (non inpassing). Tunjangan Profesi Guru (TPG) mereka akan dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, sambil menunggu terbitnya regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.

Baca Juga: Cerita Marshanda Pernah Punya Mantan yang Sifatnya Feminim, Malas untuk Menjadi Laki-laki yang Sebenarnya

Sementara itu, guru ASN akan tetap menerima TPG setara satu kali gaji pokok sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan adanya program akselerasi PPG Dalam Jabatan ini, diharapkan pada Desember 2026, seluruh guru di bawah Kementerian Agama telah memiliki sertifikat pendidik. ***