POJOKSATU.ID - Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2 Semarang yang berlokasi di Desa Rowosari, Kecamatan Tembalang.

Fasilitas pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera ini ditargetkan mulai berfungsi pada Juni 2026.

Sehingga proses belajar mengajar dapat dimulai sepenuhnya pada bulan berikutnya.

Hingga pekan ke-18, pembangunan fisik gedung permanen ini telah mencapai angka 30,307 persen.

Baca Juga: Daftar Haji Bakal Pakai Sistem 'War' Seperti Konser? Cek Faktanya di Sini!

Proyek yang dikerjakan oleh PT Adi Karya di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ini berdiri di atas lahan seluas 65.000 meter persegi.

Sekolah ini dirancang dengan konsep asrama (boarding school) untuk memberikan lingkungan belajar yang kondusif.

Secara rinci, alokasi siswa terdiri dari 540 siswa untuk jenjang Sekolah Dasar (18 rombel), serta masing-masing 270 siswa untuk jenjang SMP dan SMA (masing-masing 9 rombel).

Pembangunan Sekolah Rakyat di Semarang merupakan bagian dari agenda nasional Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau atau kerap disebut sebagai The Invisible People.

Baca Juga: Wamensos Agus Jabo Mendadak Sidak ke Cibinong, Ada Apa dengan Sekolah Rakyat?

Saat ini, terdapat lebih dari 100 titik pembangunan serupa di seluruh penjuru Indonesia.

Skala program ini diproyeksikan akan terus meningkat secara bertahap.

Keberhasilan program ini bertumpu pada kolaborasi erat antarlembaga.

Kementerian Sosial berperan dalam aspek operasional sekolah, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas infrastruktur fisik.

Seluruh upaya ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Selain manfaat di bidang pendidikan, proyek masif ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja.

Secara nasional, pembangunan 100 gedung Sekolah Rakyat ini melibatkan tidak kurang dari 60.000 pekerja, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi sekaligus membangun sumber daya manusia masa depan.***