POJOKSATU.id — Program Magang Nasional dipastikan akan kembali berlanjut pada periode 2026-2027.
Kepastian ini mencuat setelah pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dengan Sekretariat Kabinet yang membahas perkembangan terkini serta arah kebijakan strategis di sektor ketenagakerjaan.
Mengacu pada unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet, program Magang Nasional 2025-2026 menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan tersebut.
Baca Juga: Genteng Rumah Jadi Toilet Kucing? Ini Cara Ampuh Mengusirnya Tanpa Menyakiti
Program ini telah melibatkan sekitar 100 ribu peserta dari total pendaftar yang mencapai kurang lebih 400 ribu orang.
Ke depannya, pemerintah berencana membuka kembali program ini dengan berbagai peningkatan, baik dari segi jumlah kuota maupun kualitas peserta yang terlibat.
"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi.
Baca Juga: Jalur Mandiri PTN 2026 Tanpa Uang Pangkal, Ini Pilihan Aman untuk Calon Mahasiswa
Para peserta magang juga tetap akan memperoleh uang saku bulanan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Skema ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi lulusan sarjana yang ingin menambah pengalaman kerja.
Selain program magang, pemerintah turut menyiapkan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Baca Juga: Cara Menyimpan Buah yang Benar: Mana yang Harus Masuk Kulkas dan Mana yang Tidak?
Beragam program peningkatan keterampilan juga terus digencarkan guna menunjang kesejahteraan pekerja.
Mulai dari buruh, pekerja outsourcing, hingga pekerja rumah tangga.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan program magang nasional.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mekanisme pemberian uang saku kepada peserta.
Baca Juga: Beasiswa LPDP-Glasgow 2026 Dibuka! Kuliah S3 Gratis di Skotlandia, Cek Syarat dan Jadwalnya
Ke depan, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan uang saku tersebut.
Dengan demikian, beban pembiayaan tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli.
Baca Juga: DPR Soroti Implementasi UU PPRT, Pelanggaran Hak Pekerja Bisa Kena Sanksi Berat
Ia menilai keterlibatan perusahaan sangat krusial, terutama bagi perusahaan yang memiliki komitmen dalam membina peserta magang.
Bahkan, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas pengalaman kerja peserta.
Evaluasi lainnya juga menyoroti pemerataan peserta magang yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa.
Pemerintah menargetkan ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia.
Tak hanya itu, cakupan bidang kejuruan dalam program magang juga akan diperluas.
Jika sebelumnya didominasi oleh bidang marketing, administrasi, dan manajemen, ke depan akan mencakup lebih banyak sektor agar peluang terbuka bagi lulusan diploma maupun sarjana dari berbagai latar belakang jurusan.
Dengan berbagai peningkatan tersebut, program magang nasional diharapkan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia industri.***
