POJOKSATU.ID - Kabar menggembirakan datang bagi para pencari kerja di sektor pemerintahan.
Pemkot Bandung memastikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2026 tetap akan dibuka tanpa membebani keuangan daerah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi khusus.
Tentunya agar proses rekrutmen CPNS tetap berjalan seiring dengan menjaga kesehatan fiskal daerah.
Rekrutmen CPNS 2026 Tetap Aman
Farhan menjelaskan, skema rekrutmen CPNS akan dihitung secara cermat.
Bertujuan agar tidak melampaui batas belanja pegawai yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni maksimal 30 persen dari APBD.
Baca Juga: bank bjb Kembali Dipercaya Kelola BSPS 2026, Dorong Pertumbuhan Properti dan UMKM Lokal
Dikutip dari PRFM News, 29 Maret 2026, begini kata Farhan:
“Kami akan menghitung skema rekrutmen agar tetap di bawah 30 persen,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam menjaga stabilitas anggaran sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga ASN.
Kondisi Fiskal Masih Terkendali
Saat ini, kondisi keuangan daerah Kota Bandung dinilai masih dalam kategori aman.
Baca Juga: Nasib PPPK di Sumenep Masih Menggantung, Pemkab Tunggu Aturan Pusat
Farhan menyebutkan bahwa belanja pegawai Pemkot Bandung baru mencapai sekitar 29 persen dari total APBD.
“Sampai hari ini kami baru mencapai angka 29 persen, jadi masih bisa dijaga di bawah 30 persen,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bandung memiliki ruang fiskal yang cukup untuk tetap membuka peluang rekrutmen CPNS di tahun mendatang.
PPPK Dipastikan Tidak di PHK
Selain memastikan rekrutmen CPNS tetap berjalan, Pemkot Bandung juga memberikan kepastian terkait nasib PPPK.
Baca Juga: Aturan Baru Ditetapkan! Masa Kerja PPPK Kini Mengacu Batas Usia Pensiun, Ini Penjelasannya
Farhan menegaskan bahwa tidak akan ada PHK terhadap PPPK di lingkungan Pemkot Bandung.
“Kita eliminasi kemungkinan PHK. Kita bekerja sangat keras memastikan kemampuan fiskal tetap memenuhi,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi angin segar di tengah kekhawatiran yang melanda PPPK di berbagai daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Strategi Jangka Menengah, Genjot APBD
Untuk menjaga keseimbangan anggaran dalam jangka panjang, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan APBD.
Farhan berharap nilai APBD Kota Bandung dapat kembali meningkat hingga di atas Rp8 triliun.
Langkah ini diyakini dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas.
Baca Juga: MAKIN PANAS! Perang Israel Meluas ke Lebanon, Netanyahu Perluas Operasi Lawan Hizbollah!
Sehingga kebutuhan belanja pegawai dapat tetap terpenuhi tanpa melanggar aturan yang ada.
Komitmen Patuhi Aturan Pusat
Pemkot Bandung juga menegaskan komitmennya untuk selalu mematuhi ketentuan pemerintah pusat terkait batas maksimal belanja pegawai daerah.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan publik.
Harapan bagi Calon ASN
Dengan adanya kepastian ini, peluang bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS 2026 tetap terbuka.
Terutama bagi mereka yang ingin berkarier di sektor pemerintahan.
Di sisi lain, jaminan tidak adanya PHK bagi PPPK juga memberikan rasa aman bagi tenaga kerja yang telah mengabdi di lingkungan Pemkot Bandung.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan pegawai.***
