POJOKSATU.id - Kota Semarang berada di ambang perubahan besar dalam dunia pendidikan.
Pemerintah Kota Semarang memastikan bahwa mulai 2026 tidak akan ada lagi guru honorer di seluruh sekolah negeri.
Semua tenaga pengajar non-ASN akan resmi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Kebijakan strategis ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Joko Hartono, dalam peringatan puncak Hari Guru Nasional di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Selasa (25/11/2025).
Baca Juga: Mulai 2026, TPG Bakal Berbasis Kinerja: Ada Sistem Baru dan Batas Minimal Tunjangan Guru
Langkah tersebut dianggap sebagai upaya menutup masa panjang ketidakpastian status guru honorer sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di ibu kota Jawa Tengah itu.
Dalam kesempatan tersebut, Joko menegaskan bahwa Pemkot telah menuntaskan proses transisi bagi ribuan guru honorer yang bertahun-tahun menanti kepastian.
“Mulai 2026 guru honorer sudah tidak ada lagi. Mereka sudah kami angkat menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” ujarnya.
Joko juga menyebutkan bahwa syarat utama pengangkatan adalah kepemilikan sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Baca Juga: Kenapa TPG Triwulan 4 2025 Hanya Masuk Dua Bulan? Begini Penjelasan Resminya
Sertifikasi ini menjadi penanda bahwa setiap guru yang berada di ruang kelas telah memenuhi standar kompetensi nasional.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa Semarang hanya ingin menghadirkan guru-guru profesional, bukan sekadar tenaga pengajar lepas atau guru panggilan.
Untuk mempercepat realisasi kebijakan tersebut, Pemkot Semarang menargetkan pelantikan sekitar 400 guru sebagai PPPK pada akhir Desember 2025.
Mereka nantinya akan langsung bertugas mulai 1 Januari 2026.
Jika proses berjalan sesuai rencana, Kota Semarang diprediksi hampir menutup seluruh kebutuhan gurunya pada tahun mendatang.
“Jadi nanti tidak ada lagi guru bantu, guru outsourcing. Semua yang mengajar sudah berstatus ASN PPPK,” tegas Joko.
Tidak hanya guru yang dibenahi, posisi kepala sekolah pun tengah disiapkan secara sistematis.
Diklat calon kepala sekolah telah dilaksanakan tiga minggu sebelumnya.
Peserta yang lulus akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kemudian diangkat secara resmi.
Baca Juga: Mau Daftar PPG 2026? Simak Ketentuan Baru dan Bidang Studi Prioritasnya
Langkah ini menjadi bagian dari penataan struktur kepemimpinan sekolah agar seluruh jenjang pendidikan di Kota Semarang memiliki basis SDM yang profesional dan terukur.
Perayaan Hari Guru Nasional tahun ini berlangsung hangat di tengah kabar besar tersebut.
Joko memberikan apresiasi kepada para pendidik yang selama ini terus menjaga kualitas pembelajaran, meski harus menghadapi dinamika status kepegawaian yang tak menentu.
Hingga kini, anggota PGRI Kota Semarang mencapai sekitar 9.000 orang.
Jumlah itu membuat suasana TBRS dipenuhi semangat para guru yang merayakan momen istimewa tersebut.
Baca Juga: Usaha Pengolahan Tulang Ayam di Ciseeng Disegel Satpol PP Akibat Cemari Lingkungan
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, juga hadir memberikan semangat.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pendidikan modern menuntut guru lebih lincah dalam mengajar dan beradaptasi dengan pola pikir generasi sekarang.
“Materi harus relevan, gaya penyampaiannya harus dekat dengan cara berpikir anak sekarang. Bukan lagi model guru dari atas, murid di bawah,” ujarnya.
Agustina menegaskan bahwa perubahan status kepegawaian guru menjadi PPPK harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme dan inovasi dalam proses belajar mengajar.
Dengan dihapuskannya status honorer pada 2026, Semarang menjadi salah satu daerah yang lebih cepat menuntaskan masalah klasik ketenagakerjaan guru.
Kebijakan ini membawa harapan baru bagi para pendidik, sekaligus memperkuat sistem pendidikan kota.
***
