POJOKSATU.id - Aksi ribuan guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan di depan Gedung DPR RI, Rabu, 11 Februari 2026, bukan hanya diikuti guru senior yang telah puluhan tahun mengabdi.
Di antara barisan massa, tampak pula wajah-wajah muda generasi Z yang baru memulai perjalanan sebagai pendidik, tetapi sudah bersentuhan dengan realitas ketimpangan sistem.
Salah satunya Nabila, guru MTs dan MA asal Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ia datang bersama rombongan sejak pagi hari demi menyuarakan aspirasi guru madrasah swasta.
“Supaya mendapatkan perhatian, khususnya buat guru. Terutama mengenai pengangkatannya,” ujarnya kepada POJOKSATU.id di sela aksi.
Baca Juga: Realisasi TPG THR 2025 Dimulai, Guru ASN dan Non ASN Lega
Nabila mengaku baru satu semester mengajar.
Namun, meski terbilang baru, ia sudah melihat langsung kondisi rekan-rekannya yang telah lama mengabdi tetapi belum memperoleh kepastian status maupun kesejahteraan yang setara.
“Sebetulnya banyak guru di sini yang sudah lama mengajar, tapi belum mendapatkan feedback yang setara dengan perjuangan mereka,” katanya.
Sebagai guru Gen Z, Nabila menilai sistem pendidikan, khususnya madrasah, masih kurang mendapatkan perhatian serius.
Ia menyoroti alokasi anggaran yang dinilai belum maksimal untuk sektor pendidikan.
“Menurut saya, pendidikan itu kurang mendapatkan perhatian. Padahal dana-dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan kadang dialihkan ke sektor lain. Supaya pendidikan bisa diterapkan secara maksimal, harus diberikan perhatian khusus,” tegasnya.
Baca Juga: 265 Guru Honorer Terancam Dirumahkan karena Dapodik, Kepala Dinas Takut Terbitkan Surat Tugas
Baginya, pendidikan bukan sekadar sektor administratif, melainkan fondasi utama pembangunan bangsa. Ia juga menyampaikan satu hal sederhana namun mendasar.
“Tolong diperhatikan sektor pendidikan, jangan dinomorsekiankan. Karena fondasi dari semuanya itu berawal dari pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, bidang lain juga akan ikut membaik,” ujarnya.
Di tengah tuntutan kesejahteraan dan kepastian status, Nabila tetap menyimpan optimisme.
Ia berpesan kepada rekan-rekan guru muda dan calon pendidik agar tidak kehilangan semangat.
“Tetap semangat saja. Harus ada perbaikan dan harus diperhatikan,” katanya singkat.
Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dilanjutkan dengan audiensi perwakilan guru madrasah ke dalam Gedung DPR RI.
Baca Juga: Realisasi TPG THR 2025 Dimulai, Guru ASN dan Non ASN Lega
Dalam kesempatan audiensi, perwakilan guru turut mengangkat persoalan kesejahteraan guru madrasah swasta yang hingga kini masih memprihatinkan.
Para guru mengungkapkan, tidak sedikit guru madrasah yang hanya menerima gaji berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Selain soal penghasilan, persoalan ketidakpastian status juga menjadi sorotan.
Banyak guru madrasah telah mengabdikan diri belasan bahkan puluhan tahun tanpa kejelasan pengangkatan.
Yaya Ropandi, salah satu pengurus PGM Indonesia, juga menjelaskan bahwa hingga kini guru madrasah swasta belum memiliki akses untuk mengikuti seleksi PPPK.
Hal itu disebabkan ketentuan regulasi yang mensyaratkan peserta berasal dari tenaga honorer di sekolah negeri, sehingga secara otomatis menutup peluang guru madrasah yang mengabdi di lembaga swasta.
“Ada yang sudah mengajar 20 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang menyampaikan, ‘tidak apa-apa saya diangkat PPPK meski besok pensiun, yang penting saya diakui oleh negara’,” tutur Yaya.
Kehadiran para guru madrasah yang sudah menjelang pensiun hingga guru-guru muda seperti Nabila, menjadi penanda bahwa persoalan ketimpangan tidak hanya dirasakan generasi lama, tetapi juga membayangi masa depan pendidik generasi baru. ***
