POJOKSATU.ID - Wacana penerapan sistem single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengemuka.
Setelah pemerintah melalui KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan memastikan bahwa skema ini masih dalam tahap finalisasi.
Sistem gaji tunggal ini akan menggabungkan gaji pokok dan seluruh tunjangan menjadi satu komponen penghasilan.
Tujuannya, menyederhanakan skema penggajian sekaligus memperbaiki rasa keadilan bagi ASN di seluruh Indonesia.
Gagasan ini muncul karena tingginya ketimpangan antara ASN yang memiliki jabatan strategis dengan pegawai di lapisan bawah.
Selama ini, komponen tunjangan yang variatif dinilai menciptakan ketidaksetaraan, sehingga pemerintah ingin seluruh pendapatan ASN disusun berdasarkan grading jabatan yang lebih terukur.
Namun rencana ini tidak lepas dari pertanyaan publik mengenai keadilan, beban anggaran, hingga risiko munculnya ketidakmerataan baru.
Di tengah proses pembahasan regulasi yang belum final, pemerintah mulai melakukan uji coba terbatas di beberapa lembaga.
Termasuk KPK dan PPATK, sebagai tahap awal sebelum skema single salary diterapkan secara nasional.
Apa Itu Sistem Single Salary?
Single salary adalah sistem penggajian ASN yang menyatukan gaji pokok dan seluruh tunjangan menjadi satu komponen pendapatan.
Menurut media, skema ini disusun berdasarkan grading jabatan, di mana setiap posisi dinilai dari tanggung jawab, beban kerja, hingga risiko pekerjaannya.
Dengan skema ini, ASN tidak lagi menerima tunjangan-tunjangan terpisah, melainkan satu total pendapatan yang sudah disesuaikan dengan jabatan dan nilai pekerjaan.
Tujuan Pemerintah Mendorong Single Salary
Pemerintah menyebut beberapa alasan utama mendorong skema ini:
1. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan ASN
Saat ini, ASN dengan jabatan tinggi dapat memperoleh tunjangan jauh lebih besar dibanding ASN staf.
Sehingga menciptakan jurang kesejahteraan. Single salary diharapkan memperbaiki kondisi tersebut.
Baca Juga: Janji Menikah Gagal Total! Istri Laporkan Lagi, Bripda Fauzan Akhirnya Dipecat Kedua Kali
2. Penghasilan Lebih Transparan
Antara News menyebut bahwa pemerintah ingin menghilangkan “komponen tersembunyi” dari tunjangan yang selama ini berbeda-beda di setiap instansi.
3. Menjaga Daya Beli ASN Setelah Pensiun
Kompas Money menuliskan bahwa dalam ekosistem single salary, jaminan kesehatan, hari tua, hingga asuransi kematian akan disiapkan secara terstruktur agar ASN tetap terlindungi.
Baca Juga: Cara Persiapan UKPPPG PPG Guru Tertentu Tahap 4 Lengkap dengan Kisi-Kisi Terbaru
4. Sederhana dan Efisien
Menyatukan komponen tunjangan akan memudahkan pengelolaan keuangan negara dan pengawasan.
Kekhawatiran dan Risiko Skema Single Salary
Meski dinilai sebagai langkah modernisasi penggajian ASN, skema ini juga menimbulkan pertanyaan publik.
1. Regulasi Belum Final
Menpan-RB menyatakan bahwa sistem ini masih dalam tahap “digodok” karena Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme detail belum selesai difinalisasi.
2. Apakah Keadilan Bisa Tercapai?
Sebagian ASN khawatir apakah pegawai dengan kinerja tinggi tetap mendapat penghargaan yang layak, atau justru terjadi “gaji sama, kinerja berbeda”.
3. Beban Anggaran Negara
Kompas mencatat bahwa menggabungkan tunjangan ke dalam satu gaji pokok berpotensi meningkatkan pengeluaran negara secara signifikan.
4. Isu Kesenjangan dalam Grading
Jika grading tidak disusun dengan matang, bisa muncul ketidakadilan baru: ASN di daerah dengan standar rendah bisa tertinggal, sementara ASN dengan jabatan tinggi makin diuntungkan.
Status Terbaru Penerapan Single Salary
Menurut laporan media, hingga kini pemerintah bersama Kemenkeu dan KemenPAN-RB masih membahas desain teknis single salary.
Baca Juga: Cara Persiapan UKPPPG PPG Guru Tertentu Tahap 4 Lengkap dengan Kisi-Kisi Terbaru
Media lainnya juga melaporkan bahwa sistem ini baru masuk tahap pilot project di KPK dan PPATK.
Belum ada tanda bahwa single salary akan langsung diterapkan ke seluruh ASN dalam waktu dekat.
Pemerintah masih melakukan simulasi, menghitung beban anggaran, dan meminta masukan dari berbagai instansi.
Sistem single salary menjadi salah satu kebijakan paling ambisius dalam reformasi penggajian ASN.
Tujuannya jelas, menciptakan sistem gaji yang lebih adil, transparan, dan terukur.
Namun berbagai tantangan mulai dari regulasi, keadilan grading, hingga beban anggaran membuat implementasinya memerlukan waktu dan persiapan matang.
ASN diminta bersiap menghadapi kemungkinan perubahan pola penghasilan di masa mendatang.***
