POJOKSATU.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan ada tiga kebijakan penting terkait gaji dan tunjangan guru pada 2026.
Pernyataan ini sekaligus membantah narasi yang menyebut guru tidak diperhatikan dan anggaran pendidikan dikurangi karena program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertama, pemerintah pusat tetap memberikan insentif bagi guru honorer.
Meski kewenangan pengangkatan dan penggajian berada di pemerintah daerah, pusat memberikan tambahan insentif yang kini naik menjadi Rp400 ribu per bulan.
"Kenaikan ini merupakan yang pertama dalam dua dekade terakhir," terang Seskab Teddy.
Kedua, tunjangan bagi guru non ASN juga mengalami peningkatan.
Jika sebelumnya sebesar Rp1,5 juta per bulan, kini naik menjadi Rp2 juta per bulan.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru non ASN.
Ketiga, mekanisme pencairan tunjangan guru ASN diubah.
Jika sebelumnya ditransfer ke daerah dan dibayarkan tiga bulan sekali, kini tunjangan ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan.
Skema ini telah berjalan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sekkab juga menegaskan bahwa tidak ada program pendidikan yang dihentikan.
Anggaran pendidikan tetap 20 persen dari APBN, dengan nilai sekitar Rp769,1 triliun pada 2026.
Seluruh peruntukan telah disepakati bersama DPR dan pemerintah sejak tahun sebelumnya.
Selain itu, berbagai program tetap berjalan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, renovasi ribuan sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran melalui distribusi ratusan ribu perangkat TV ke sekolah-sekolah.
Pemerintah menyatakan fokus kebijakan pendidikan tetap pada peningkatan kualitas siswa, penguatan sekolah, dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.***
