POJOKSATU.ID - Program Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membawa manfaat besar bagi peserta, salah satunya berupa uang saku dari pemerintah.
Namun, di sejumlah perusahaan mitra, kondisi ini justru memicu kecemburuan sosial antara karyawan tetap dan peserta magang, terutama ketika besaran uang saku magang dinilai mendekati atau bahkan melebihi upah yang diterima karyawan tertentu.
Jika tidak dikelola dengan baik, kecemburuan ini dapat mengganggu suasana kerja, menurunkan produktivitas, hingga menciptakan konflik horizontal di lingkungan perusahaan.
Akar Masalah Kecemburuan Sosial
Kecemburuan sosial biasanya muncul karena perbedaan persepsi, bukan semata-mata nominal uang.
Baca Juga: Magang Jadi Tekanan Mental? Ini Cara Menghadapi Perusahaan Toxic bagi Peserta Magang Kemnaker
Karyawan tetap sering melihat peserta magang hanya dari sisi “mendapat uang dari pemerintah”, tanpa memahami konteks program.
Beberapa pemicu utama antara lain:
Minimnya informasi tentang skema Magang Nasional
Perbandingan langsung nominal uang saku dan upah
Beban kerja yang dianggap tidak seimbang
Kurangnya komunikasi dari manajemen perusahaan
Padahal, secara prinsip, uang saku magang bukan upah kerja, melainkan dukungan pembelajaran dari negara.
Perbedaan Mendasar Upah Karyawan dan Uang Saku Magang
Penting dipahami, karyawan tetap menerima upah berdasarkan hubungan kerja, lengkap dengan tanggung jawab, target, dan jaminan ketenagakerjaan.
Sementara itu, peserta magang berada dalam skema pelatihan kerja, bukan pekerja penuh.
Peserta magang:
Tidak memiliki kontrak kerja
Tidak menerima tunjangan seperti BPJS Ketenagakerjaan penuh, THR, atau bonus
Tidak memiliki jenjang karier di perusahaan secara resmi jika tidak mendapat undangan lagi
Fokus pada pembelajaran, bukan target bisnis
Perbedaan inilah yang sering luput dari perhatian sehingga memicu rasa tidak adil.
Baca Juga: Hak Tunjangan Guru Tetap Dibayar Meski Tertunda, Begini Skema Carry Over Nasional
Cara Mengatasi Kecemburuan Sosial di Lingkungan Kerja
Agar konflik tidak berkepanjangan, berikut langkah yang bisa dilakukan:
1. Transparansi dari manajemen perusahaan
Manajemen perlu menjelaskan secara terbuka perbedaan status karyawan dan peserta magang, termasuk sumber dan tujuan uang saku magang dari pemerintah.
2. Edukasi internal kepada karyawan
Sosialisasi singkat tentang Program Magang Nasional dapat membantu karyawan memahami bahwa magang bukan pesaing, melainkan peserta pelatihan.
3. Penempatan tugas yang proporsional
Peserta magang sebaiknya tidak dibebani tugas setara karyawan tetap.
Hal ini penting agar tidak muncul anggapan “kerja sama, dibayar beda”.
Baca Juga: Terungkap! Ini Dampak Jangka Panjang Diskon Token vs Potongan Tagihan Listrik PLN 2026
4. Bangun budaya kerja kolaboratif
Karyawan tetap didorong berperan sebagai mentor, bukan kompetitor.
Dengan begitu, relasi kerja menjadi lebih sehat.
5. Sikap profesional dari peserta magang
Peserta magang juga perlu menjaga etika, tidak membandingkan pendapatan, serta menghormati pengalaman karyawan senior.
Peran Kemnaker dalam Menjaga Harmoni
Kemnaker menegaskan bahwa Program Magang Nasional bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, bukan menggantikan peran karyawan.
Karena itu, perusahaan mitra diwajibkan mematuhi ketentuan, termasuk pembagian tugas dan pembinaan peserta.
Jika terjadi konflik serius atau perlakuan tidak adil akibat kecemburuan sosial, peserta magang dapat melapor melalui kanal resmi Magang Nasional atau SIAPkerja.
Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi Kemnaker terhadap perusahaan mitra.
Baca Juga: Mendagri Minta Tambahan 15.000 Personel TNI Polri Bersihkan Lumpur di Aceh Sumut dan Sumbar
Perusahaan yang tidak mampu menjaga iklim kerja sehat berisiko mendapat teguran hingga dikeluarkan dari program magang.
Menjadikan Magang sebagai Ruang Belajar Bersama
Kecemburuan sosial sebenarnya dapat diubah menjadi kesempatan saling belajar.
Peserta magang mendapatkan pengalaman langsung, sementara karyawan tetap memperoleh peran pembinaan dan kepemimpinan.
Dengan komunikasi terbuka, transparansi, dan pemahaman peran masing-masing, lingkungan kerja yang sempat memanas justru bisa menjadi lebih solid.
Perbedaan sumber dan bentuk penghasilan antara karyawan tetap dan peserta Magang Nasional Kemnaker tidak seharusnya menjadi pemicu konflik.
Kunci utamanya ada pada edukasi, komunikasi, dan manajemen yang adil.
Jika semua pihak memahami posisi dan perannya, program magang dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan semua pihak.***
