POJOKSATU.ID - Tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 3 mulai masuk rekening pada pendidik pada awal Oktober 2025.
Suara notifikasi SMS banking, tawa kecil, hingga ucapan “Alhamdulillah, sudah masuk!” menggema dari layar ponsel para pendidik.
Ya, tunjangan sertifikasi guru triwulan 3 (TW3) akhirnya mulai cair.
Bagi banyak guru, kabar pencairan sertifikasi bukan sekadar urusan administrasi keuangan.
Baca Juga: Ini Alasan Pencairan TPG TW3 Dibagi 2 Tahap, SKTP Terbit 7 Oktober Sementara Diproses
Itu adalah simbol penghargaan atas dedikasi mereka mendidik generasi muda meski di tengah berbagai keterbatasan.
“Begitu notifikasi transfer masuk, rasanya campur aduk antara lega dan haru,” ujar Rini, guru bahasa Indonesia di sebuah SMP negeri di Yogyakarta.
Ia menuturkan tunjangan itu akan digunakan untuk membeli alat peraga baru dan sedikit membantu biaya kuliah anaknya.
Dari Data ke Rekening: Proses yang Panjang
Sebelumnya, admin Info GTK menjelaskan bahwa pencairan TW3 dilakukan bertahap.
Baca Juga: Bansos Digital Diluncurkan 2026, Tapi Tunggu Evaluasi Dari Banyuwangi
Tahap pertama dimulai awal Oktober untuk guru dengan SKTP terbit 21 September, sementara tahap kedua menyusul bagi yang SK-nya terbit 7 Oktober 2025.
“Prosesnya cukup panjang karena harus melewati validasi rekening, pemotongan BPJS, dan persetujuan Kemenkeu,” jelas admin Info GTK dalam video resmi.
Diperkirakan pencairan selesai dalam 7–14 hari kerja sejak data diverifikasi.
Di media sosial dan grup WhatsApp guru, mulai bermunculan tangkapan layar transferan tunjangan dari Kementerian.
Beberapa guru membagikan bukti nominal sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta, lengkap dengan caption penuh rasa syukur.
“Alhamdulillah, TW3 sudah cair. Terima kasih Info GTK!” tulis Pak Fadli, guru matematika dari Jombang, sambil mengunggah foto slip bank.
Unggahan semacam itu menjadi sumber semangat baru bagi rekan-rekan lain yang masih menunggu tahap berikutnya.
Baca Juga: Siap-Siap, Ini Besaran Kenaikan Gaji PNS Berdasarkan Golongan per Oktober 2025
Antara Lega dan Tanggung Jawab
Di balik kebahagiaan itu, para guru menyadari bahwa tunjangan sertifikasi bukan hadiah semata.
Itu adalah bentuk tanggung jawab dan pengakuan atas profesionalisme mereka di dunia pendidikan.
“Setiap rupiah dari sertifikasi ini jadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas mengajar,” ujar Bu Dewi, guru SD di Bandung.
Ia menambahkan bahwa sebagian dana akan digunakan untuk memperbaiki perpustakaan sekolah dan membeli buku literasi baru.
Baca Juga: ITS Buka Pendaftaran Program Post Doctoral Researcher 2025, Dana Rp190 Juta untuk Periset
Catatan dari Info GTK: Pastikan Data Valid
Admin Info GTK kembali mengingatkan bahwa validasi data di Dapodik menjadi kunci utama pencairan lancar.
Guru wajib memastikan status mereka sudah lengkap, termasuk penugasan sebagai guru wali, sesuai ketentuan terbaru Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025.
“Pastikan setiap guru memiliki tugas tambahan, karena itu berpengaruh langsung pada keaktifan sertifikasi,” ujar admin dalam keterangannya.
Suara Guru di Daerah
Bagi guru honorer dan PPPK yang baru diangkat tahun ini, tunjangan sertifikasi terasa seperti angin segar.
Banyak dari mereka mengaku dana ini membantu untuk membayar cicilan, membeli perangkat mengajar, hingga mendukung ekonomi keluarga.
“Bukan soal besar kecilnya nominal, tapi rasa dihargainya kerja keras kami,” ucap Pak Hendra, guru PPPK di Makassar.
Ia bercerita, sejak pandemi, banyak guru harus menambah jam mengajar agar bisa memenuhi beban kerja minimum 24 jam demi tetap layak sertifikasi.
Momentum Apresiasi untuk Pendidik
Kabar pencairan tunjangan TW3 juga menjadi momentum untuk mengapresiasi para guru.
Selama ini, mereka terus beradaptasi dengan sistem pendidikan digital, administrasi Dapodik yang dinamis, hingga penyesuaian kurikulum merdeka.
Kini, ketika dana sertifikasi mulai mengalir, itu menjadi tanda nyata bahwa jerih payah mereka diakui oleh negara.
Meski pencairan kali ini disambut gembira, banyak guru berharap ke depan prosesnya bisa lebih cepat dan terintegrasi digital.
Sistem yang transparan dan real-time dianggap penting agar tidak ada keterlambatan dan kesalahpahaman di lapangan.
“Kalau bisa ke depan, semua data sinkron otomatis antarinstansi. Jadi tidak perlu menunggu lama,” kata Bu Rini, menutup perbincangan dengan senyum lega.***
