POJOKSATU.id - Polemik penerimaan murid baru di Jawa Barat (Jabar) disorot. Ini setelah sejumlah sekolah swasta tingkat SMA keberatan terhadap skema bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jabar bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan menyatakan telah menyiapkan berbagai skema untuk menampung sekitar 77 ribu calon siswa yang belum mendapatkan kursi di SMA dan SMK negeri.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penyaluran siswa ke sekolah swasta dengan dukungan pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Namun, skema tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan riil operasional sekolah swasta. Sekolah swasta menyatakan keberatan melalui melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jabar.
Baca Juga: Prediksi Skor Turki vs Paraguay: Siapa Favorit Pemenang?
BMPS Jabar Nilai Bantuan Tidak Mencukupi
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, Agus Sriyanta, menilai bantuan yang ditawarkan pemerintah terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah swasta.
Menurutnya, bantuan DSP sebesar Rp1,5 juta dan SPP Rp100 ribu per bulan tidak realistis untuk menopang kegiatan pendidikan.
"Ini sangat tidak relevan ya. Uang 100 ribu untuk SPP ini untuk operasional sekolah swasta tidak mencukupi," kata Agus Sriyanta.
Agus menegaskan bahwa sekolah swasta memiliki berbagai kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, mulai dari gaji tenaga pendidik, pemeliharaan sarana, hingga kegiatan pembelajaran sehari-hari.
Pertanyakan Klaim 751 Sekolah Swasta yang Bergabung
Selain menyoroti besaran bantuan, BMPS juga mempertanyakan pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyebut telah ada 751 sekolah swasta yang bekerja sama dalam program tersebut.
Menurut Agus, hingga saat ini BMPS dan banyak sekolah swasta masih mempelajari skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah.
"Kami belum melihat bukti konkret bahwa ratusan sekolah tersebut telah menyetujui kerja sama yang ditawarkan pemerintah," tegas Agus.
Bahkan, dia meminta Pemprov Jawa Barat membuka secara transparan daftar sekolah yang disebut telah bergabung agar dapat diketahui masyarakat.
"Kalau 751 itu ada, silakan ditunjukkan ke publik bukan ke kami. Tunjukkan ke publik sekolah mana saja yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dari 751 sekolah swasta tadi," ujarnya.
Baca Juga: Demo Ribuan Mahasiswa Trisakti Cs di DPR Berakhir Adem, Ini Pidato Saan dan Dasco di Mobil Komando
Pemprov Jabar Tetap Siapkan Penyaluran ke Sekolah Swasta
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memastikan pemerintah tetap berupaya memberikan akses pendidikan bagi seluruh calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, terdapat sekitar 77 ribu calon siswa yang belum memperoleh kursi di SMA maupun SMK negeri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana menyalurkan mereka ke sekolah-sekolah swasta melalui skema kerja sama yang sedang disiapkan.
"Melalui skema ini, biaya pendidikan seperti DSP maupun sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemprov Jawa Barat," kata Purwanto.
Baca Juga: Prediksi Skor Brasil vs Haiti: Selecao Dijagokan Menang Berapa Gol?
BMPS Minta Sistem SPMB Dievaluasi
Di sisi lain, Agus Sriyanta juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK.
Menurutnya, sejumlah kebijakan yang berubah-ubah membuat masyarakat kebingungan dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penerimaan siswa baru.
Ia mencontohkan perubahan kebijakan terkait program Sekolah Maung yang semula diarahkan ke skema Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), namun kemudian peserta yang tidak lolos masih diberikan kesempatan mengikuti PCMB sebelum masuk ke tahap berikutnya.
"Sekarang dari sekolah Maung ke PCMB, baru ke SSK. Jadi enggak pasti, agak kacau ini," ucap Agus.
Baca Juga: Pengumuman UTBK Plus UNAIR 2026 Sudah Keluar, Ini Link Cek Hasil Seleksi dan Cara Melihat Kelulusan
Soroti Pembangunan USB dan Penambahan Rombel
Agus juga mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus membangun Unit Sekolah Baru (USB) serta menambah rombongan belajar (rombel) dan kapasitas kelas.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi jumlah peserta didik yang masuk ke sekolah swasta sekaligus menimbulkan persoalan baru terkait kualitas pendidikan.
"Padahal USB ini gedungnya belum ada, tapi sudah menerima murid baru," ketusnya.
Ia menilai penambahan kapasitas tanpa kesiapan sarana dan prasarana dapat berdampak pada proses belajar mengajar di lapangan.
"Bagaimana enggak turun (kualitas), lah wong gedungnya saja tidak ada. Mau belajar di mana? Dan pada akhirnya siswanya akan dititip di sekolah ini, sekolah itu," imbuh Agus Sriyanta. ***
