POJOKSATU.id—Di sebuah sudut tenang Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara, sebuah harapan perlahan dibangun di atas lahan seluas 6,7 hektare. Harapan itu berbentuk sekolah.

Bukan sekolah biasa, tapi Sekolah Rakyat — sekolah yang disiapkan khusus untuk mereka yang pernah dipaksa berhenti mengejar cita-cita karena kemiskinan dan keadaan.

Ratusan bahkan ribuan anak di Indonesia putus sekolah setiap tahun. Bukan karena mereka malas belajar, tapi karena tak ada ongkos ke sekolah, tak ada seragam, tak ada makan siang, tak ada harapan. Kini, untuk pertama kalinya, pemerintah memberi ruang untuk mereka kembali — secara gratis, sepenuhnya ditanggung negara.

“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak putus sekolah yang terkendala biaya untuk dapat sekolah lagi,” ujar Andi Singkerru, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) pada Jumat (1/8/2025).

 

Baca Juga: 3 Kampus di Indonesia Masuk 600 Terbaik Dunia Versi Webometrics Juli 2025

Konsep Sekolah Rakyat jauh dari gemerlap sekolah elite di kota. Di sini, anak-anak yang dulu dipinggirkan karena kemiskinan, justru menjadi pusat perhatian. Mereka tak perlu membayar seragam, tak perlu membeli buku, bahkan makan dan tidur pun ditanggung.

Semua siswa akan diasramakan, diberi makanan tiga kali sehari, dan dibimbing oleh guru-guru yang dipilih secara ketat.

Yang menarik, satu kawasan pendidikan ini dirancang lengkap. Tiga jenjang pendidikan sekaligus — SD, SMP, hingga SMA — digabung dalam satu lokasi terpadu.

Tak perlu lagi berpindah sekolah, tak perlu lagi mencari tempat baru saat lulus jenjang sebelumnya. Semua tumbuh dan belajar dalam satu rumah besar bernama Sekolah Rakyat.

Tak semua bisa masuk Sekolah Rakyat, dan bukan karena nilai rapor. Yang dicari bukan mereka yang pintar secara akademik, tapi yang benar-benar butuh.

 

Baca Juga: Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Resmi Dilepas untuk KKN di Desa Bojong Murni

Mereka yang berasal dari keluarga rentan miskin, mereka yang pernah — atau hampir — putus sekolah. Pemilihan dilakukan melalui pendataan berbasis DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar seleksi tepat sasaran.

“Kita sudah lakukan penjaringan. Anak-anak yang masuk adalah mereka yang benar-benar dari keluarga tidak mampu. Ini bentuk nyata kehadiran negara,” jelas Andi.

Di balik proses ini, pemerintah juga menyiapkan tenaga pendidik. Rekrutmen guru dilakukan seiring penjaringan murid. Tantangannya tidak ringan, karena guru yang dibutuhkan bukan hanya harus kompeten, tapi juga siap tinggal di lingkungan asrama dan membimbing anak-anak yang barangkali selama ini tak pernah punya kedisiplinan belajar.

Meski bangunan permanen belum berdiri — proyek fisik baru akan dimulai 2026 oleh Kementerian PUPR — semangatnya sudah hidup hari ini. Para guru dan anak-anak yang terseleksi akan menempati gedung sementara terlebih dahulu. Yang penting bukan temboknya, tapi sistemnya: pendidikan yang berpihak pada yang tertinggal.

 

Baca Juga: Rekrutmen Ceroboh, Guru Sekolah Rakyat Mundur Massal, Mensos Ancam Sanksi Bersama

Sekolah Rakyat bukan sekadar program. Ia adalah pernyataan politik yang kuat: bahwa pendidikan bukan hak eksklusif bagi yang mampu, melainkan hak dasar yang harus dirasakan semua anak, tanpa kecuali.

Program ini juga bukan sekadar langkah jangka pendek. Dengan sistem asrama, kurikulum berkarakter, dan pembinaan sosial, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjadi “rumah kedua” bagi anak-anak yang kehilangan pijakan. Di sana, mereka belajar bukan hanya membaca dan menghitung, tapi juga hidup bersama, mandiri, dan berani bermimpi lagi.

Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi soal membentuk manusia yang utuh.***