POJOKSATU.id — Pemerintah Indonesia kini punya senjata baru dalam upaya memutus rantai kemiskinan yang menjerat jutaan anak-anak di pelosok negeri.
Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat, lembaga pendidikan berasrama yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Inpres ini menjadi penanda awal dari perubahan paradigma. Bahwa negara tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi membuka jalur baru bagi transformasi hidup generasi termiskin.
“Program Sekolah Rakyat bukan program Kementerian Sosial, tapi program riil dari Bapak Presiden, yang diamanahkan kepada kami melalui Inpres Nomor 8/2025,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico saat Media Briefing pada Minggu (20/7/2025).
Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga dalam desil terbawah menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mereka adalah anak-anak yang mungkin selama ini tidak pernah merasakan ruang kelas yang layak, gizi yang memadai, atau bahkan harapan untuk menyelesaikan sekolah dasar sekalipun.
Pemerintah tak lagi menunggu mereka datang mendaftar.
Sebaliknya, tim lapangan lintas kementerian turun langsung ke kampung-kampung, dusun, dan lorong sempit kota untuk menjemput mereka.
Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar.
Di sana, anak-anak ditempa secara menyeluruh: belajar ilmu dasar, memperkuat karakter, memahami wawasan kebangsaan, mengasah keterampilan hidup, hingga mengakses layanan kesehatan dan gizi yang stabil. Semuanya diberikan gratis.
Baca Juga: Guru Madrasah Wajib Simpan! Ini Ringkasan Pedoman PPG Daljab 2025 dan Link Pedoman Resmi Kemenag
Hingga Juli 2025, sudah 64 sekolah berdiri dan menampung hampir 10.000 siswa, dengan target menambah 100 sekolah setiap tahun.
Pemerintah berambisi menyebar model ini ke seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar.
Namun, program ini bukan tanpa kritik. Sejumlah pengamat mengingatkan potensi segregasi sosial—bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi lembaga tersendiri yang terpisah dari sistem umum.
Pemerintah menegaskan, Sekolah Rakyat bukan pengganti sekolah biasa, melainkan pelengkap yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau kelompok paling rentan.
Baca Juga: CARA Menghitung Guru Wali di Masing-masing Sekolah agar Bisa Valid pada DAPODIK!
Ini adalah strategi pencegahan jangka panjang, bukan tambal sulam.
Dalam visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo melihat Sekolah Rakyat sebagai jembatan bagi anak-anak dari kelompok marjinal agar bisa tumbuh sejajar, bahkan unggul.
Ini bukan proyek lima tahunan, melainkan investasi sosial untuk beberapa dekade ke depan.
"Alhamdulillah dengan beroperasinya Sekolah Rakyat mereka menjadi punya harapan dan punya mimpi," tegas Rico.***
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
