POJOKSATU.id – Tak banyak yang menyadari, program Sekolah Rakyat yang baru digagas pada pertengahan 2025 ini ternyata ditopang sepenuhnya oleh uang pajak rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp2,14 triliun telah dikucurkan dari APBN tahun 2025 untuk mendanai pendidikan gratis anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan kabar baiknya, anggaran ini akan naik pada tahun 2026.
“Kami sudah anggarkan Rp2,14 triliun untuk Sekolah Rakyat tahun ini. Dan untuk tahun 2026, anggaran akan semakin meningkat,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN Kinerja, 22 Juli 2025.
Bagi pemerintah, pendidikan bukanlah beban, tetapi investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.
Baca Juga: Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mundur: Cak Imin dan Gus Ipul Santai, Malah Bilang Begini
Uang pajak yang selama ini dikumpulkan dari masyarakat, kini diarahkan untuk menyokong program yang menyasar anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Program Sekolah Rakyat secara khusus ditujukan kepada anak-anak yang masuk kategori miskin dan sangat miskin dalam basis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tujuannya jelas: memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan menyediakan akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berbasis lokalitas.
Kementerian Sosial telah memverifikasi ribuan keluarga penerima manfaat dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian PUPR untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana.
“Ini bukan sekadar membangun sekolah. Ini investasi sosial. Setiap rupiah dari pajak rakyat harus bisa mengubah nasib anak-anak di pelosok negeri,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi Kemenkeu.
Sejak resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat sudah berjalan di 63 lokasi.
Kemenkeu dan Kemensos merilis data terbaru sebagai berikut:
- 9.036 siswa miskin telah mendaftar dan mulai belajar.
- Pemerintah menargetkan total 159 lokasi sekolah yang akan aktif pada akhir 2025.
- 37 lokasi baru akan dibuka pada 1 Agustus, 59 lokasi menyusul awal September, dan 41 lokasi masih dalam tahap survei oleh Kementerian PUPR.
Artinya, negara bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Sekolah Rakyat akan hadir di hampir seluruh provinsi dengan skema bertahap.
Anggaran Naik di 2026
Tahun ini saja, alokasi dana untuk Sekolah Rakyat mencapai Rp2,14 triliun, digunakan untuk Pembangunan dan renovasi sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Kemudian membiayai gaji dan pelatihan guru, penyediaan modul dan kurikulum alternatif, bantuan alat tulis, buku, hingga makan siang untuk siswa.
Namun karena tingginya animo masyarakat, serta kebutuhan logistik yang sangat besar di wilayah terpencil, anggaran akan ditingkatkan pada 2026.
Meskipun belum disebutkan angka pastinya, Sri Mulyani menegaskan peningkatan itu adalah bagian dari komitmen nasional.
Baca Juga: Kabar Gembira Buat Warga Tangsel, MRT Jakarta Bakal Hadir dengan Rute Baru, Mana Saja?
Sekolah Rakyat tak hanya menyediakan pendidikan formal, tapi juga mengusung kurikulum tiga jalur. Yakni nasional, kontekstual berbasis lokal, dan pendidikan karakter.
Guru-guru yang ditugaskan telah mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan dilatih khusus menghadapi tantangan sosial serta geografis di lokasi penempatan.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi sosial ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial.
“Pajak adalah uang rakyat. Dan kami pastikan uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan terbaik, terutama pendidikan,” tegas Sri Mulyani, menekankan peran APBN sebagai instrumen keadilan sosial.
Sekolah Rakyat adalah cerminan kebijakan afirmatif negara berbasis keadilan fiskal.
Baca Juga: Dosen Sastra UNJ Latih Penyusunan Modul P5 dan Literasi Ekologi di SDN Medalsari III
Pajak yang dikumpulkan dari warga negara kaya dan kelas menengah, digunakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga termiskin.
Dengan anggaran yang terus meningkat dan target lokasi yang semakin meluas, program ini tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Ia telah menjadi simbol distribusi ulang kekayaan nasional demi generasi baru yang lebih berdaya.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat, mudah dan tanpa iklan silakan download aplikasi Pojoksatu.id melalui link di bawah ini:
Anda juga bisa bergabung dalam saluran Whatsapp dan Fanpage Edugov Pojoksatu.id melalui link di bawah ini:
Demikian artikel tentang pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran untuk anak-anak miskin.***
