POJOKSATU.id – Ada satu hal yang selalu menarik ketika kita bicara soal keadilan pendidikan: tidak semua anak memulainya dari garis yang sama.
Di kota, sekolah-sekolah swasta berlomba menawarkan fasilitas terbaik. Sementara di desa, banyak anak bahkan tidak punya akses listrik yang stabil, apalagi gawai dan kuota.
Maka ketika Sekolah Rakyat hadir di Lamongan, sekolah ini bukan sekadar alternatif tapi pengubah keadaan.
Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang juga Ketua Umum PB Taman Siswa, saat mengunjungi lokasi Sekolah Rakyat di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, pada Sabtu (3/8/2025).
Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat! Beasiswa Anak Nusantara 2025 Masih Dibuka untuk Siswi SMA Sederajat
Kunjungan itu bukan seremonial biasa. Gus Ipul datang untuk menyaksikan langsung bagaimana model pendidikan berbasis rakyat ini menjadi ruang belajar yang hidup bagi anak-anak di desa.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi bukti bahwa keadilan bisa dihadirkan lewat pendidikan,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat yang berdiri di Lamongan ini tidak dibangun megah dengan lantai keramik atau pendingin ruangan.
Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga: kesadaran kolektif masyarakat untuk menyediakan ruang belajar alternatif.
Khususnya bagi anak-anak dari keluarga petani dan buruh migran yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan formal secara layak.
Baca Juga: 5 Keterampilan Pramuka yang Diam-diam Bikin Kamu Lebih Keren di Kehidupan Nyata
Kurikulumnya bersifat tematik, kontekstual, dan membumi. Anak-anak belajar tidak hanya dari buku.
Tetapi juga dari pengalaman hidup mereka sehari-hari—tentang tanah yang mereka pijak, tentang laut yang mereka lihat, tentang cerita dari para leluhur mereka yang dahulu nyaris tak terdengar di ruang kelas formal.
“Anak-anak diajak berpikir kritis, bukan hanya menghafal. Mereka belajar tentang kehidupan mereka sendiri,” kata relawan pengajar Sekolah Rakyat.
Menariknya, dari Sekolah Rakyat ini melahirkan dari solidaritas warga. Bukan sekolah negeri, bukan juga swasta murni.
Sekolah Rakyat dikelola oleh komunitas, dimotori oleh relawan pendidikan, tokoh desa, dan organisasi sipil yang percaya bahwa setiap anak punya hak belajar.
Tak hanya pendidikan formal seperti membaca, menulis, dan berhitung, Sekolah Rakyat juga mengajarkan keterampilan hidup, nilai-nilai budaya lokal, dan kesadaran lingkungan.
Bahkan, beberapa lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Timur mengelola pertanian, peternakan, atau kerajinan tangan sebagai bagian dari proses belajar-mengajar.
Baca Juga: Sejarah Komnas Perempuan, Lahir dari Luka, Bergerak demi Keadilan
Di Desa Tenggulun, misalnya, para siswa dikenalkan dengan cara bertani ramah lingkungan dan beternak ayam kampung.
Aktivitas ini bukan hanya mendekatkan anak-anak pada kearifan lokal, tapi juga membuka peluang ekonomi kecil bagi keluarga mereka.
Dalam kunjungannya, Gus Ipul menekankan pentingnya negara untuk tidak berpangku tangan.
Ia menyebut bahwa Sekolah Rakyat telah membuktikan bahwa pendidikan yang membebaskan bukan teori belaka, dan ini harus didukung oleh kebijakan serta pendanaan negara.
“Sekolah Rakyat adalah bagian dari gerakan kebudayaan. Ia tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah harus hadir sebagai pendukung, bukan pengatur yang membatasi,” terang Gus Ipul.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Bagikan 100 Bendera Merah Putih untuk Semarak HUT RI ke-80
Sebagai tokoh pendidikan dan Ketua Umum PB Taman Siswa, Gus Ipul memandang Sekolah Rakyat sebagai kelanjutan dari semangat Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada rakyat, bukan elit.
Pendidikan yang menyemai kemandirian dan cinta tanah air, bukan sekadar mencetak buruh pasar kerja.
Lamongan bukan satu-satunya daerah yang kini memiliki Sekolah Rakyat.
Di berbagai wilayah Jawa Timur, seperti Ponorogo, Bojonegoro, Sidoarjo, dan Pasuruan—sekolah serupa tumbuh dengan semangat yang sama.
Bahkan beberapa di antaranya juga menjadi ruang aman bagi anak-anak penyintas kekerasan atau keluarga buruh migran.
Jaringan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendidikan alternatif semakin mendesak.
Sekolah formal sering kali tak mampu menjangkau semua anak, apalagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau hidup dalam kemiskinan struktural.
Komunitas pendidik dan pegiat sosial pun mendorong agar Sekolah Rakyat masuk dalam peta kebijakan pendidikan nasional, dengan tetap menjaga karakter otonom dan partisipatifnya.
Sekolah Rakyat bukan solusi satu malam. Tapi merupakan proses panjang, bertahap, dan penuh tantangan.
Baca Juga: Kabar Terbaru Pencairan Tambahan 2 Bulan Tunjangan Sertifikasi Guru 3 Agustus, Beda Nasib dengan TPP
Tapi yang jelas, Sekolah Rakyat sedang mengubah arah pendidikan kita, dari yang elitis menjadi egaliter, dari yang seragam menjadi kontekstual. Dari sekadar pencapaian nilai, menjadi proses membangun manusia yang utuh.
Gus Ipul menutup kunjungannya dengan pesan yang kuat.
“Kalau negara ingin mewujudkan keadilan sosial, mulailah dari pendidikan. Dan Sekolah Rakyat sudah memulainya lebih dulu,” pungkasnya.***
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami di bawah ini:
