POJOKSATU.id – Mari kita mulai dengan angka. Pada 22 Juni 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I telah mencapai progres 61,78%.
Targetnya, semua rampung pada 8 Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Angka itu seperti janji di papan tulis: jelas, tegas, tapi menunggu diuji kenyataan.
Di lapangan, pembangunan tersebar di 63 lokasi. Jakarta mendapat sorotan lebih karena menjadi etalase nasional. Sentra Handayani sudah 72%, Sentra Mulya Jaya 81%, sementara Pusdiklat Margaguna 78%.
Renovasi bukan hanya soal tembok, melainkan ruang hidup: asrama untuk tidur, ruang makan untuk mengisi perut, rumah dinas untuk para guru yang dituntut mengabdi, lapangan olahraga untuk anak-anak yang barangkali nanti menemukan bakatnya, hingga perabotan sederhana yang akan jadi saksi hari-hari belajar mereka.
Baca Juga: 8 Cara Jaga Kesehatan Baterai Ponsel agar Tetap Awet dan Tahan Lama
Di tahap berikutnya, Kementerian PU bergerak cepat ke Sekolah Rakyat Tahap Ib, yaitu sebanyak 37 titik baru yang ditargetkan fungsional pada 31 Juli 2025. Nilai kontraknya: Rp206,17 miliar.
Angka yang besar, tapi jika dibagi ke tiap sekolah, hasilnya tak lebih dari harga gedung pernikahan kelas menengah di Jakarta. Modelnya sama, bangunan eksisting milik Kemensos, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi dirombak jadi sekolah berasrama. Isinya standar: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, mushola, UKS, rumah dinas, lapangan, sampai ruang makan.
Untuk memastikan semua berjalan, Kementerian PU memakai sistem digital yang bisa memantau progres secara real-time. Seolah sekolah ini juga butuh aplikasi pemantau seperti ojek online yang di mana setiap bata, cat, dan jendela punya status “on progress” atau “completed.” Transparansi menjadi jargon, sekaligus tameng.
Namun, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto menekankan program ini sebagai bagian dari Asta Cita, salah satu visi delapan butir yang jadi fondasi politiknya.
Baca Juga: Anak Sering Emosi? Awas Harus Waspada ADHD, Begini Cara Efektif Menanganinya di Rumah
“Setiap anak dari keluarga miskin harus memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan lingkungan yang sehat,” kata Prabowo. Kalimat itu terdengar heroik, tapi juga mengandung beban: kalau janji ini gagal, reputasi akan runtuh bersama bata-bata yang dipasang terburu-buru.
Sebaran Sekolah Rakyat tahap Ib menjangkau 21 provinsi, dari Aceh sampai Papua. Jaraknya ribuan kilometer, melintasi laut, gunung, dan birokrasi yang kerap lebih rumit dari peta topografi.
Beberapa lokasi berada di daerah prasejahtera, bahkan terpencil. Untuk itu, sekolah dilengkapi sarana air bersih, sanitasi, hingga listrik off-grid. Di sinilah konsep inklusi diuji: apakah anak-anak di pedalaman Maluku atau Papua benar-benar akan mendapat pengalaman pendidikan yang sama dengan anak di Jakarta Selatan?
Setelah Tahap I dan Ib yang totalnya seratus titik, pemerintah menyiapkan Tahap Ic di 49 lokasi dengan anggaran sekitar Rp235 miliar. Fokusnya wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.
Baca Juga: Menyongsong Sekolah Rakyat: Tahap 1C Dikebut Rampung September 2025
Tahun 2026/2027 giliran Tahap II berdiri: kali ini pembangunan permanen di atas lahan 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Bukan renovasi lagi, melainkan sekolah baru dengan kapasitas lebih besar, hingga seribu siswa.
Tahap II akan memiliki unit SD, SMP, dan SMA. Formatnya tetap sama: boarding school, sekolah berasrama. Artinya, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan tinggal di satu lingkungan yang dikontrol, di mana tidur, belajar, dan bermain menyatu dalam satu pagar.
Ada yang melihatnya sebagai kesempatan emas untuk membebaskan anak-anak dari lingkar kemiskinan, ada juga yang khawatir sekolah ini bisa jadi isolasi sosial, jauh dari keluarga dan komunitas asal.
Sekolah Rakyat bisa dibaca sebagai strategi politik sekaligus sosial. Ia menjanjikan pemerataan, tapi juga membungkusnya dalam simbol kebijakan yang mudah dijual: gedung baru, angka persentase, target waktu.
Pertanyaan yang tersisa: setelah bangunan berdiri, apakah kualitas pendidikan di dalamnya akan setara dengan retorika? Apakah guru akan cukup banyak dan cukup layak? Apakah anak-anak akan benar-benar naik kelas, bukan hanya secara administratif, tapi juga dalam hidupnya?
Yang jelas, dari setiap kalimat Dody hingga pernyataan Prabowo, ada optimisme yang terus diulang: pemerintah ingin meyakinkan publik bahwa Sekolah Rakyat bukan proyek setengah hati. Di atas kertas, ia ditulis sebagai pintu keluar dari lingkar kemiskinan. Di atas tanah, bata demi bata sedang disusun untuk membuktikannya. ***
