POJOKSATU.id - Pemerintah memastikan Program Sekolah Rakyat akan terus dilanjutkan pada tahun 2026.
Kepastian ini tercantum dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, yang sekaligus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Seiring keberlanjutan program tersebut, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dinilai berpotensi besar menjadi tenaga pengajar utama di Sekolah Rakyat.
Baca Juga: UMP Banten 2026 Naik 6,74 Persen, Gubernur Andra Soni Tetapkan Upah Rp3,1 Juta
Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup agar peserta didik mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sekolah Rakyat Mulai Berjalan Sejak 2025
Pelaksanaan Sekolah Rakyat sejatinya telah dimulai sejak tahun 2025.
Baca Juga: Gubernur Banten Perintahkan Penanganan Cepat Banjir Padarincang
Pada tahap awal, pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat di 200 lokasi yang dibagi ke dalam dua tahap, masing-masing 100 lokasi pada Tahap I dan 100 lokasi pada Tahap II.
Untuk mempercepat operasional, pemerintah memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah ada, seperti Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, serta bangunan milik pemerintah daerah.
Skema ini memungkinkan Sekolah Rakyat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru secara menyeluruh.
Baca Juga: Tiket Kereta Api Diskon 25 Persen Berlaku 29 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026
Dari sisi anggaran, Sekolah Rakyat Tahap I tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp1.764,0 miliar.
Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional pendidikan, penyediaan sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah berasrama.
Program Sekolah Rakyat Diperluas di Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas secara signifikan.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.900,0 miliar untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia nasional.
Dana tersebut akan digunakan untuk:
1. Memperluas jangkauan Sekolah Rakyat di berbagai daerah
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan
Baca Juga: Libur Nataru, Gubernur Banten Pastikan Pantai Anyer dan Carita Aman dan Nyaman Dikunjungi
3. Menguatkan sistem sekolah berasrama
4. Membiayai kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Dengan perluasan program dan anggaran yang besar, kebutuhan guru profesional menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Lulusan PPG Berpeluang Jadi Tenaga Pengajar Utama
Dalam konteks Sekolah Rakyat, lulusan PPG calon guru dinilai memiliki kompetensi yang paling sesuai dengan kebutuhan program.
Pendidikan Profesi Guru membekali calon guru dengan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan dengan tantangan sosial yang tinggi.
Sekolah Rakyat menuntut peran guru yang lebih luas dibanding sekolah reguler.
Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar mata pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing karakter, pendamping siswa di lingkungan asrama, serta figur teladan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.
Karena itu, lulusan PPG dipandang berpotensi menjadi tenaga pengajar utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat 2026.
Sinyal Kuat bagi Calon Guru untuk Bersiap
Keberlanjutan Sekolah Rakyat hingga 2026 menjadi sinyal kuat bagi lulusan PPG untuk mulai bersiap sejak sekarang.
Baca Juga: Hendri Satrio Tanggapi Kisruh Ketua Umum PBNU, Prasangkanya Sudah Tak Lagi Positif Seperti Dulu
Pemerintah membutuhkan guru-guru yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kesiapan ditempatkan di berbagai daerah.
Beberapa kesiapan yang perlu dimiliki calon guru antara lain:
1. Pemahaman pendidikan inklusif dan berbasis karakter
2. Kemampuan mengajar dengan pendekatan empatik
3. Kesiapan bekerja di lingkungan sekolah berasrama
Baca Juga: Presiden Prabowo Apresiasi Kejaksaan dan Satgas PKH Selamatkan Rp6,6 T
4. Komitmen pengabdian jangka panjang
Pengalaman mengajar di Sekolah Rakyat juga berpotensi menjadi nilai tambah bagi pengembangan karier guru di masa depan.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Daerah
Program Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, namun pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian serta pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas sektor ini mencakup penyediaan infrastruktur, penguatan kurikulum, hingga dukungan operasional di daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan Sekolah Rakyat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup peserta didik.
Sekolah Rakyat dan Masa Depan Pendidikan
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan lahirnya generasi muda yang mandiri, berkarakter, dan memiliki keterampilan untuk menghadapi masa depan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan.
Bagi lulusan PPG, Sekolah Rakyat 2026 bukan sekadar peluang kerja, tetapi juga ruang pengabdian strategis dalam pembangunan manusia Indonesia.
Dengan dukungan anggaran besar dan komitmen pemerintah, Sekolah Rakyat membuka peluang luas bagi calon guru untuk berperan sebagai garda terdepan pendidikan nasional.***
