POJOKSATU.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka jalur pendaftaran umum dalam proses penerimaan murid baru Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027.
Sebagai gantinya, seleksi calon siswa akan dilakukan dengan metode jemput bola langsung ke masyarakat.
Proses ini mengacu pada data DTSEN Volume 2 tahun 2026, sehingga diharapkan mampu memastikan program benar-benar menyasar pihak yang membutuhkan.
Baca Juga: Darurat Personel! Damkar Mataram Ajukan PPPK Paruh Waktu dan Tambahan Uang Makan
Gus Ipul menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi harus bersih dari praktik titipan, suap, maupun bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN," ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Untungkan Negara Soal LNG, Eks Pejabat Pertamina Dituntut 6,5 Tahun Penjara
Ia menekankan bahwa proses penjangkauan calon siswa harus berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, DTSEN dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan calon penerima manfaat program.
Dalam pelaksanaannya, proses di lapangan akan melibatkan berbagai pihak.
Baca Juga: Kasus Grup Chat Mahasiswa FH UI, Pelecehan di Lingkungan Kampus Picu Kemarahan Publik
Mulai dari pendamping Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah, hingga petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Mereka akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil keluarga calon siswa.
Verifikasi tersebut mencakup penilaian kondisi ekonomi keluarga, persetujuan orang tua, hingga pengecekan apakah calon siswa benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
"Rekrutmen untuk anak dari keluarga yang paling tidak mampu.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah 2026 Diperluas, 60 Ribu Satuan Pendidikan Siap Diperbaiki Pemerintah
Keluarga yang putra-putrinya mungkin belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah," jelasnya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini harus mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, serta menjalankan arahan Presiden secara konsisten tanpa penyimpangan.
Ia pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses seleksi tersebut.
Baca Juga: Demo Nyaris Ricuh, Massa Desak DPR RI Bentuk Pansus Selidiki Impor 105 Ribu Mobil untuk Kopdes
Jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui kanal resmi Kementerian Sosial.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa program Sekolah Rakyat benar-benar diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi upaya konkret dalam memutus rantai kemiskinan.
Di sisi lain, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah saat ini berjalan sesuai rencana.
Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2026, sebelum dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru.
Ia turut mengapresiasi dukungan dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang berperan dalam percepatan pembangunan tersebut.
"Ya (pembangunan) baik sekali. Jadi meski ada dinamika-dinamika di lapangan tapi mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dengan baik," tutupnya.***
