POJOKSATU.id – Pemerintah mulai membangun sistem pendidikan kepemimpinan nasional yang terintegrasi melalui Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK).
Salah satu perubahan penting dalam sistem baru ini adalah Program Sekolah Garuda yang nantinya berada di bawah pembinaan Universitas Republik Indonesia (URI) melalui BPPK.
Tidak lagi dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Konsep tersebut menjadikan URI bukan sekadar perguruan tinggi, melainkan pusat pengelolaan pendidikan kebangsaan yang mengintegrasikan pembinaan sejak jenjang sekolah, perguruan tinggi, hingga pengembangan aparatur pemerintahan dan sumber daya manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
URI Berada di Bawah BPPK, Bukan Perguruan Tinggi Biasa
Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan bahwa URI berada di bawah naungan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK).
Lembaga baru tersebut dibentuk untuk mengintegrasikan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga sektor pemerintahan dalam satu ekosistem pembinaan kepemimpinan nasional.
Karena memiliki fungsi yang lebih luas dibanding perguruan tinggi pada umumnya, pimpinan URI tidak menggunakan jabatan rektor, melainkan gubernur.
"Di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, nanti akan ada tiga institusi.
Yang pertama Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga Lembaga Administrasi Negara," kata Donny usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Donny, pembentukan BPPK merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan.
"Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya.
Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," ujarnya.
Meski berada di bawah BPPK, Donny menegaskan lembaga tersebut tetap akan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Laptop Rp5 Jutaan untuk Pelajar 2026, Cocok Buat Tugas Sekolah hingga Kelas Online
Sekolah Garuda Menjadi Awal Jalur Pembinaan di URI
Dalam sistem baru tersebut, Program Sekolah Garuda menjadi pintu awal pembinaan calon pemimpin nasional.
Sekolah Garuda yang selama ini dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nantinya akan dikelola oleh BPPK sebagai bagian dari ekosistem URI.
"Sekolah Garuda yang sekarang dikelola Dikti nanti diserahkan ke kita untuk kita kelola," kata Donny.
Melalui konsep ini, siswa terbaik akan dibina sejak SMA, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Republik Indonesia sebelum memasuki dunia pemerintahan maupun BUMN.
Baca Juga: 200 BPR Proses Penggabungan di OJK, Perkuat Permodalan dan Daya Saing
"Lulusan SMA yang bagus-bagus kemudian masuk ke perguruan tinggi, kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Inilah yang digagas oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah ingin membangun satu jalur pembinaan yang berkesinambungan, bukan pendidikan yang berjalan sendiri-sendiri seperti sebelumnya.
Inkubator Kepemimpinan di Sekolah Garuda
Program Sekolah Garuda merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi unggul, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Program tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu:
- Menjadi penyeimbang akses terhadap pendidikan berkualitas.
- Menjadi inkubator calon pemimpin bangsa.
- Mengoptimalkan prestasi akademik sekaligus pengabdian kepada masyarakat.
Baca Juga: Jubir IKN Troy Pantouw Meninggal di Tempat Tidur, Sudah Lama Miliki Penyakit Hipertensi
Melalui tiga pilar tersebut, Sekolah Garuda diharapkan melahirkan generasi Indonesia yang memiliki wawasan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.
Dua Skema Sekolah Garuda
Program Sekolah Garuda dilaksanakan melalui dua pendekatan.
Pertama adalah Sekolah Garuda Baru, yaitu sekolah yang dibangun dari awal di berbagai daerah.
Empat Sekolah Garuda Baru akan mulai beroperasi di Belitung Timur, Bulungan, Timor Tengah Selatan, dan Konawe Selatan. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
Kedua adalah Sekolah Garuda Transformasi, yaitu penguatan SMA unggulan yang telah ada.
Baca Juga: Fasilitas Rahasia Iran di Gunung Pickaxe Mau Dibom AS, Terkubur Jauh di Dalam Gunung
Hingga 2026, sebanyak 42 sekolah dan madrasah telah ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 80 sekolah pada 2029.
Sekolah Unggulan Lain Juga Masuk Ekosistem URI
Selain Sekolah Garuda, pemerintah juga akan memasukkan sejumlah sekolah unggulan lainnya ke dalam sistem pembinaan URI.
Beberapa di antaranya adalah Taruna Nusantara, Krida Nusantara, Pradita, hingga Institut Teknologi Del.
"Yang transformasi cukup banyak nanti yang masuk. Ada Taruna Nusantara, Krida Nusantara, Pradita, Del, ada sekitar 80-an nanti yang masuk sini," kata Donny.
Baca Juga: OJK Tanggapi Banyak Bank Asing Tarik Uang Keluar dari Indonesia, Itu Repatriasi Laba
Ia menegaskan sekolah-sekolah tersebut tidak akan dilebur menjadi satu lembaga.
Masing-masing tetap memiliki identitas dan pengelolaan sendiri, tetapi arah pembinaan, standar kepemimpinan, dan pengembangan kualitasnya akan diselaraskan melalui BPPK.
Pembinaan Berlanjut hingga ASN dan BUMN
Integrasi pendidikan tidak berhenti ketika mahasiswa lulus dari URI.
Pemerintah juga memperluas fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar tidak hanya membina aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga calon pemimpin di lingkungan BUMN.
Baca Juga: IMAMIKOM FISIP USU Perkuat Jejaring Global Lewat Forum Komunikasi Internasional
"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN.
Jadi penyiapan karyawan BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," ujar Donny.
Melalui skema tersebut, pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kompetensi akan berlangsung secara berkelanjutan sejak peserta didik berada di bangku SMA, melanjutkan pendidikan tinggi di URI, hingga memasuki dunia kerja sebagai ASN maupun pegawai BUMN.
Menurut Donny, model ini mengadopsi sistem yang telah diterapkan sejumlah negara dalam mencetak elite birokrasi.
Pemerintah berharap Indonesia memiliki jalur pembinaan yang utuh sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial yang kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. ***
