POJOKSATU.id - Perdebatan mengenai kesejahteraan guru kembali mengemuka setelah muncul perbandingan yang memancing emosi publik.
Pekerja pendukung program makan bergizi gratis (MBG), seperti sopir dan pencuci ompreng, dinilai memperoleh penghasilan yang lebih layak dibandingkan guru.
Perbandingan ini dengan cepat menyebar di ruang digital dan memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang arah kebijakan negara.
Isu ini sejatinya bukan soal membenturkan profesi.
Tidak ada yang menyangkal bahwa pekerja program makan bergizi gratis memiliki peran penting dalam menjamin distribusi pangan anak sekolah.
Namun, yang dipersoalkan adalah logika prioritas negara dalam menilai kerja dan kontribusi warganya.
Dalam kerangka kebijakan modern, banyak pengamat menilai negara cenderung mengutamakan sektor yang mudah diukur secara statistik.
Program MBG berada di wilayah tersebut. Keberhasilannya dapat dilihat dari indikator yang konkret.
Baca Juga: TKA SD–SMP 2026 Bukan Tes Hafalan, Ini Struktur dan Bentuk Soal yang Perlu Dipahami Siswa
Berapa anak yang menerima makanan, apakah distribusi tepat waktu, dan apakah angka stunting menurun?
Semua capaian itu bisa diterjemahkan menjadi angka, grafik, dan laporan kinerja tahunan.
Dalam logika kebijakan publik, indikator semacam ini menjadi bukti keberhasilan yang mudah dipresentasikan kepada publik maupun lembaga pengawas.
Sebaliknya, pendidikan bekerja dalam ruang yang jauh lebih kompleks.
Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membentuk cara berpikir, karakter, dan nilai.
Dampak kerja guru baru terlihat bertahun-tahun kemudian, ketika peserta didik tumbuh menjadi bagian dari masyarakat.
Hasil pendidikan tidak bisa diringkas dalam laporan bulanan. Tidak ada grafik instan yang bisa menunjukkan perubahan nalar, kedewasaan berpikir, atau integritas moral.
Karena itulah, dalam logika pembangunan jangka pendek, pendidikan kerap dianggap tidak mendesak.
Kondisi ini memunculkan paradoks. Pekerjaan yang mengurus kebutuhan biologis, seperti makan dan gizi, dipandang lebih strategis karena dampaknya langsung terlihat.
Sementara pekerjaan yang membentuk akal budi justru dipinggirkan karena hasilnya tidak bisa segera dikapitalisasi sebagai keberhasilan kebijakan.
Akibatnya, kesejahteraan guru sering kali tertinggal.
Banyak guru, khususnya yang berstatus non-ASN atau PPPK paruh waktu, menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Kontrak jangka pendek, hingga sistem evaluasi yang tidak selalu berpihak pada stabilitas hidup mereka.
Di sisi lain, program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mendapatkan perhatian anggaran dan struktur kerja yang relatif lebih jelas.
Pekerja pendukungnya diikat dengan skema kerja penuh waktu, sistem pengupahan yang tegas, dan jadwal pembayaran yang pasti.
Baca Juga: LOWONGAN KERJA, ITS Buka Rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS Teknik Pertambangan, Ini Syarat Lengkapnya
Kondisi ini memunculkan rasa ketidakadilan di kalangan guru. Mereka merasa perannya dalam membangun masa depan bangsa tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima hari ini.
Apalagi, tuntutan terhadap guru terus meningkat, mulai dari administrasi, adaptasi kurikulum, hingga tuntutan kompetensi digital.
Jika dibiarkan, ketimpangan ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Profesi guru bisa semakin kehilangan daya tarik bagi generasi muda.
Pendidikan berisiko menjadi sektor yang diisi oleh mereka yang tidak memiliki pilihan lain, bukan oleh talenta terbaik bangsa.
Diskusi tentang kesejahteraan guru sejatinya adalah diskusi tentang arah pembangunan.
Apakah negara ingin membangun manusia hanya dari sisi fisik dan statistik, atau juga dari sisi kesadaran, nalar, dan karakter.
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.***
