POJOKSATU.id - Peluncuran dan penguatan Program Guru Pejuang Digital menuai banyak apresiasi.
Program ini dipuji sebagai langkah maju menghadapi tantangan pendidikan di era teknologi.
Namun di balik pujian tersebut, muncul suara lain yang tak kalah kuat, guru pejuang kelas merasa terabaikan.
Perasaan ini mengemuka di ruang diskusi guru, media sosial, hingga obrolan informal di sekolah.
Baca Juga: DPR Tegaskan UU ASN 2023, Pemda Tak Boleh Hambat Hak PPPK hingga Pensiun, Ada Sanksi Menanti
Bukan dalam nada penolakan keras, melainkan dalam kegelisahan yang perlahan menguat.
Guru yang setiap hari berdiri di depan kelas mulai bertanya, apakah perjuangan mereka masih menjadi pusat perhatian kebijakan pendidikan.
Ketika Guru Pejuang Digital Disorot
Guru Pejuang Digital diposisikan sebagai simbol transformasi.
Guru yang terlibat diharapkan menjadi pionir pemanfaatan teknologi, menggerakkan perubahan, dan mempercepat adaptasi sekolah terhadap perkembangan zaman.
Di banyak kesempatan, program ini dipuji sebagai inovasi.
Pemerintah menilai Guru Pejuang Digital sebagai jawaban atas kebutuhan literasi digital dan modernisasi pembelajaran.
Tak sedikit pula guru yang mengakui pentingnya penguasaan teknologi di dunia pendidikan hari ini.
Namun sorotan besar terhadap Guru Pejuang Digital justru memunculkan pertanyaan dari guru lain.
Bagaimana dengan perjuangan guru di kelas yang setiap hari mendampingi siswa tanpa label khusus.
Guru Pejuang Kelas dan Perjuangan yang Sunyi
Guru pejuang kelas bukanlah istilah resmi.
Ia lahir dari realitas sehari-hari.
Baca Juga: HEBOH! 21 Ribu PPPK Paruh Waktu Belum Dilantik Tapi Sudah Disuruh Kerja, Kok Bisa? Ini Faktanya!
Mereka adalah guru yang hadir penuh di ruang kelas, menghadapi beragam karakter siswa, keterbatasan sarana, dan tekanan administrasi.
Bagi mereka, perjuangan bukan soal program unggulan, melainkan tentang memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian, bimbingan, dan pendidikan yang layak.
“Setiap hari kami mengajar, mendidik karakter, menyelesaikan masalah anak, tapi jarang terdengar,” ungkap seorang guru sekolah dasar.
Kalimat ini mencerminkan kegelisahan banyak guru yang merasa kontribusinya kurang mendapat pengakuan.
Bukan Menolak Digital, Tapi Mencari Keadilan
Penting ditegaskan, guru pejuang kelas tidak menolak Guru Pejuang Digital.
Mereka memahami bahwa digitalisasi adalah keniscayaan.
Namun yang dipersoalkan adalah prioritas dan keseimbangan.
Banyak guru menilai kebijakan pendidikan kerap menonjolkan program baru, sementara beban dasar guru di kelas tak kunjung berkurang.
Ketika guru diminta beradaptasi dengan teknologi, administrasi tetap menumpuk, jam mengajar tak berkurang, dan tuntutan lain terus bertambah.
“Programnya bagus, tapi jangan lupa kami tetap harus fokus ke anak-anak,” tulis seorang warganet dalam komentar yang ramai dibagikan.
Apresiasi yang Terasa Tidak Merata
Pujian dan perhatian terhadap Guru Pejuang Digital juga memunculkan rasa ketimpangan.
Guru yang tidak terlibat dalam program unggulan merasa seolah kontribusinya kurang bernilai.
Sebagian guru khawatir muncul hierarki baru.
Baca Juga: DPR RI Desak Pemerintah Kaji Pengangkatan PPPK Jadi PNS untuk Guru dan Nakes, Simak Lengkapnya
Guru dengan label program tertentu dianggap lebih maju, sementara guru kelas dipandang biasa-biasa saja.
Padahal, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh konsistensi guru di ruang kelas.
“Kalau semua guru sibuk mengejar program, siapa yang benar-benar fokus ke kelas?” tanya seorang guru SMP.
Dampak ke Hak Belajar Siswa
Di balik perdebatan ini, isu hak siswa kembali mencuat.
Guru menilai bahwa dampak kebijakan seharusnya diukur dari kualitas pengalaman belajar siswa, bukan sekadar capaian program.
Guru yang kelelahan, tertekan, atau merasa kurang dihargai berpotensi kehilangan fokus.
Hal ini berdampak langsung pada interaksi di kelas, pendampingan emosional, dan pembentukan karakter siswa.
Orang tua pun mulai menyuarakan kekhawatiran serupa.
Mereka berharap guru tetap memiliki waktu dan energi untuk mendampingi anak-anak, bukan tersita oleh target program.
Perlu Keseimbangan Kebijakan
Pengamat pendidikan menilai polemik ini sebagai sinyal penting.
Transformasi digital memang dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengaburkan peran fundamental guru di kelas.
Kebijakan pendidikan dinilai perlu lebih seimbang.
Apresiasi terhadap inovasi harus berjalan seiring dengan penguatan peran guru kelas.
Penyederhanaan beban administrasi, pengakuan terhadap kerja harian guru, dan dukungan nyata di ruang kelas menjadi tuntutan utama.
Guru Ingin Didengar, Bukan Dibandingkan
Guru berharap perdebatan ini tidak berujung pada polarisasi.
Mereka tidak ingin diadu antara guru digital dan guru kelas.
Yang mereka inginkan adalah pengakuan bahwa setiap peran memiliki kontribusi penting.
“Jangan sampai kami merasa harus memilih antara mengajar dengan baik atau mengikuti program,” ujar seorang guru SMA.
Ia menegaskan bahwa kebijakan seharusnya membantu guru, bukan membuat mereka terpecah.
Pendidikan Butuh Lebih dari Sekadar Pujian Program
Realita yang sedang diperdebatkan ini menunjukkan satu hal, pendidikan tidak bisa bertumpu pada simbol dan label.
Ia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keseharian guru dan kebutuhan nyata siswa.
Guru Pejuang Digital dan guru pejuang kelas seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.
Selama kebijakan mampu menjaga keseimbangan itu, pujian terhadap program tidak akan berubah menjadi rasa terabaikan.
Perdebatan ini menjadi pengingat bahwa pendidikan yang kuat lahir dari ruang kelas yang hidup, guru yang didukung, dan siswa yang benar-benar diperhatikan.***
