POJOKSATU.id - Pemerintah terus mempercepat proses pemulihan sarana pendidikan di wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Upaya tersebut dilakukan melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bahkan turun langsung meninjau realisasi program revitalisasi di sejumlah sekolah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang aman, layak, dan mendukung proses belajar mengajar bagi para siswa.
“Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” ujar Mendikdasmen di Aceh, Senin lalu, 9 Maret 2026.
Baca Juga: 8 Rekomendasi Brand Pashmina Viscose untuk Lebaran 2026, Nyaman, Adem, dan Stylish Dipakai Seharian
Revitalisasi Sekolah Jadi Prioritas Nasional 2026
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Kemendikdasmen memprioritaskan program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tiga kategori utama.
Pertama, sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana. Kedua, sekolah yang memiliki kondisi bangunan rusak berat. Ketiga, sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketiga kategori tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan keselamatan siswa serta keberlangsungan proses pembelajaran.
Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menjalankan program revitalisasi pendidikan pada tahun 2026.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun kembali sekitar 11 ribu satuan pendidikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Puluhan Sekolah di Pidie Jaya Direvitalisasi
Khusus di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, program revitalisasi telah mulai berjalan pada puluhan sekolah yang terdampak bencana.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 72 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai anggaran mencapai Rp86,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 sekolah akan dikerjakan melalui mekanisme swakelola, sementara 10 sekolah lainnya akan dibangun dengan dukungan dari TNI Angkatan Darat.
Menurut Mendikdasmen, sekolah yang telah menandatangani PKS pada tahap pertama bahkan sudah mulai memasuki tahap pekerjaan awal pembangunan.
“Untuk tahap pertama, yang sudah PKS tadi sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang ideal,” ujarnya.
Sekolah yang Harus Direlokasi Masih Diproses
Selain memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, pemerintah juga tengah memproses penanganan bagi sekolah yang harus direlokasi.
Relokasi dilakukan apabila lokasi sekolah dinilai tidak lagi memungkinkan untuk digunakan kembali karena faktor keselamatan atau kondisi lingkungan.
Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah masih menunggu kepastian lokasi baru untuk sekolah yang harus dipindahkan.
“Sekolah-sekolah yang memang dalam posisi harus relokasi, kami menunggu kepastian tempatnya. Mudah-mudahan bisa kami berikan prioritas dengan anggaran tahun 2026,” tambahnya.
Sekolah Terendam Banjir hingga 1,5 Meter
Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 8 Meureudu, Martini, mengungkapkan bahwa sekolahnya menjadi salah satu yang terdampak cukup parah saat bencana banjir terjadi.
Ia menjelaskan bahwa ketinggian air saat banjir mencapai sekitar 1,5 meter, sehingga hampir seluruh ruang kelas serta perabotan sekolah terendam.
Pada tahun 2026, sekolah tersebut memperoleh bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas.
Penandatanganan perjanjian kerja sama telah dilakukan dan proses pembangunan saat ini tengah berjalan.
Menurut Martini, revitalisasi yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan sekolah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
“Dengan adanya peninggian bangunan, ke depannya kalau ada banjir kami bisa lebih siaga. InsyaAllah aman ke depannya, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, tidak lagi takut dengan adanya banjir,” ujarnya.
SMA Negeri 2 Meureudu Akan Dibangun Kembali
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Meureudu, Muhammadiah, menyampaikan bahwa sekolahnya merupakan salah satu sekolah negeri yang terdampak banjir paling parah di Kabupaten Pidie Jaya.
Akibat bencana tersebut, wilayah sekolah serta ruang-ruang kelas tertimbun tanah sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Ia mengatakan bahwa berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang sebelumnya tersedia kini tidak bisa dimanfaatkan lagi.
“Di sini kami tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti komputer, TV, buku, semua sudah tertimbun,” ujarnya.
Baca Juga: Pendaftaran O2SN 2026 Resmi Dibuka, Ini Daftar Cabang Olahraga dan Syarat Peserta Jenjang SMA
Meski demikian, beberapa bantuan buku dari kementerian baru saja kembali diterima oleh pihak sekolah.
Buku-buku tersebut rencananya akan mulai dimanfaatkan kembali setelah libur Lebaran.
“Buku ini dari kementerian baru datang, setelah lebaran akan kami manfaatkan,” katanya.
Melalui program revitalisasi tahun 2026, SMA Negeri 2 Meureudu akan memperoleh bantuan pembangunan sekolah baru di lokasi yang sama dengan nilai anggaran sebesar Rp7,9 miliar.
Proses pembangunan sekolah tersebut akan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat.
“Harapan ke depan semoga pemerintah membangun yang lebih bagus lagi,” tutupnya.
Baca Juga: Hampers Lebaran 2026 yang Unik dan Modern, Penuh Makna untuk Menjaga Silaturahmi
Target Pembangunan Rampung 2026
Melalui program revitalisasi ini, pemerintah menargetkan proses perbaikan sekolah dapat berjalan secara bertahap sesuai tingkat kerusakannya.
Sekolah dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang ditargetkan dapat selesai sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juni 2026.
Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan berat atau memerlukan relokasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada November 2026.
Melalui percepatan pembangunan tersebut, pemerintah berharap pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat. ***
