POJOKSATU.id - Kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 untuk PPPK akhirnya resmi ditetapkan.
Namun, di balik kepastian tersebut, muncul satu fakta yang langsung menyita perhatian, yakni komponen THR PPPK pusat dan daerah tidak sama.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan PPPK, terutama menjelang hari raya.
Baca Juga: Segini Rincian Komponen THR PPPK Pusat dan Daerah 2026 yang Berbeda dan Resmi Ditetapkan
Siapa yang sebenarnya lebih diuntungkan, PPPK instansi pusat atau PPPK instansi daerah?
Perbedaan ini bukan tanpa dasar.
Aturan THR PPPK disusun berdasarkan sumber anggaran dan kewenangan masing-masing instansi.
THR PPPK 2026 Resmi Berlaku
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Klik Pendidikan, pemerintah telah menetapkan THR 2026 bagi ASN, termasuk PPPK.
Baca Juga: Harapan Baru! TPP ASN 2026 Masuk Tahap Finalisasi, Kapan Mulai Dibayarkan?
Namun, aturan pelaksanaannya membedakan komponen THR antara PPPK instansi pusat dan PPPK instansi daerah.
Perbedaan tersebut terjadi karena sumber pendanaan THR PPPK pusat berasal dari APBN, sedangkan PPPK daerah bersumber dari APBD.
Sehingga kebijakan daerah sangat berpengaruh terhadap besaran yang diterima pegawai.
Baca Juga: Jenazah Pramugari Pesawat ATR 42-500 Esther Aprilita Ditemukan Masih Utuh, Sidik Jari Terbaca
Komponen THR PPPK Instansi Pusat
Bagi PPPK yang bekerja di instansi pusat, komponen THR cenderung lebih sederhana dan seragam secara nasional.
Umumnya, THR PPPK pusat terdiri dari:
1. Gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja
2. Komponen lain yang ditetapkan pemerintah pusat secara nasional
Karena aturannya terpusat, besaran THR PPPK pusat relatif konsisten antar kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Begini Cara Mudah Mengatur Jam Digital di Panel Meter Honda Scoopy
Namun, keterbatasannya terletak pada minimnya variasi tunjangan tambahan.
Komponen THR PPPK Instansi Daerah
Berbeda dengan pusat, PPPK daerah berpotensi menerima THR dengan komponen lebih banyak.
Meski besarannya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Komponen THR PPPK daerah dapat meliputi:
Baca Juga: Bongkar-bongkar DJP, Purbaya Peringatkan Tak Ada Ampun bagi yang Main-main Soal Pajak
1. Gaji pokok
2. Tunjangan keluarga
3. Tunjangan pangan
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setara maksimal satu bulan gaji, sesuai kebijakan daerah
Namun, tidak semua daerah memberikan komponen lengkap tersebut.
Ada daerah yang hanya mampu membayarkan sebagian, bahkan hanya gaji pokok saja.
Lalu, Siapa yang Lebih Diuntungkan?
Jika dilihat dari kepastian dan konsistensi, PPPK pusat cenderung lebih aman.
Hal tersebut dikarenakan komponen THR mereka relatif pasti dan tidak bergantung pada kondisi keuangan daerah.
Namun, dari sisi potensi nominal, PPPK daerah justru bisa lebih diuntungkan.
Terutama jika daerah tersebut memiliki kemampuan fiskal kuat dan memberikan tambahan tunjangan secara penuh.
Artinya, PPPK daerah di wilayah dengan APBD kuat bisa menerima THR lebih besar dibanding PPPK pusat.
Baca Juga: Ingin Pernikahan Beda Agama Dicatat Negara, Seorang Pria Gugat UU Adminduk ke Mahkamah Konstitusi
Sebaliknya, PPPK daerah di wilayah dengan fiskal terbatas bisa menerima THR lebih kecil.
PPPK Perlu Cermat Pahami Kebijakan Daerah
Perbedaan ini membuat PPPK daerah perlu lebih aktif memantau kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Pengumuman resmi terkait:
- Komponen THR
- Waktu pencairan
- Besaran tunjangan
menjadi hal krusial agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Pemerintah menegaskan bahwa perbedaan komponen THR ini tetap sah secara hukum.
Selama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran.
Jadi, tidak ada yang benar-benar paling diuntungkan secara mutlak.
Baca Juga: Mahasiswa ITB Sulap Daun Kering dan Serabut Kelapa Jadi Bio-Briket Ramah Lingkungan
PPPK pusat unggul dalam kepastian, sementara PPPK daerah unggul dalam potensi, tergantung kondisi fiskal wilayahnya.
Yang terpenting, PPPK diharapkan memahami haknya dan mengikuti informasi resmi agar tidak terjebak isu yang menyesatkan.***
