POJOKSATU.id - Kepastian status dan kesejahteraan PPPK paruh waktu akhirnya menemukan titik terang.
Melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang UU ASN 2023, negara secara resmi menjamin 7 hak kesejahteraan PPPK paruh waktu yang wajib dipenuhi, bukan sekadar janji kebijakan.
Selama ini, PPPK paruh waktu kerap dipersepsikan sebagai ASN kelas dua.
Baca Juga: Skema Absensi dan SKP Ubah Pola Cair Gaji PPPK Paruh Waktu, Jadi Alasan Tak Cair Awal Bulan?
Hak mereka sering dipertanyakan, terutama soal penghasilan, jaminan sosial, hingga perlindungan hukum.
Namun UU ASN 2023 menegaskan, PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu tetap bagian dari ASN yang memiliki hak dasar kesejahteraan.
Kepastian ini menjadi angin segar di tengah berbagai polemik soal gaji, keterlambatan pembayaran, hingga skema kerja PPPK paruh waktu yang belakangan ramai diperbincangkan.
Baca Juga: Data Bansos Dibersihkan dari Akar! Kemensos–Kemendes Fokus Pemutakhiran Lewat Puskesos Desa
Dasar Hukum Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu
Mengacu pada UU ASN 2023, negara berkewajiban memberikan penghargaan dan pengakuan kepada setiap ASN dalam bentuk materiil maupun nonmateriil.
Ketentuan ini mencakup PNS dan PPPK tanpa pengecualian.
7 jaminan kesejahteraan ini bersifat mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Juga: PBI JK Nonaktif? Kini Bisa Diaktifkan Lagi Lewat Desa dan Kelurahan, Ini Alasannya
Ini 7 Hak Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan UU ASN 2023 dan dirangkum dari Radar Tulungagung, berikut tujuh hak kesejahteraan PPPK paruh waktu yang wajib dipenuhi negara:
1. Penghasilan
PPPK paruh waktu berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan ini menjadi bentuk penghargaan atas pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan.
2. Penghargaan dan Motivasi
Negara memberikan penghargaan, baik finansial maupun nonfinansial, sebagai bentuk motivasi kerja dan pengakuan atas kinerja PPPK.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Aman! BPKAD Lotim Pastikan Tidak Ada Pemotongan Zakat
3. Tunjangan dan Fasilitas
PPPK berhak atas tunjangan dan fasilitas kerja sesuai kebutuhan jabatan, termasuk sarana pendukung untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
4. Jaminan Sosial
Hak ini mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua dan pensiun yang selama ini menjadi sorotan utama PPPK.
5. Lingkungan Kerja yang Layak
Negara wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas PPPK paruh waktu.
6. Pengembangan Kompetensi
PPPK paruh waktu memiliki hak untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
7. Bantuan dan Perlindungan Hukum
Dalam menjalankan tugas, PPPK berhak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum jika menghadapi permasalahan terkait pekerjaan.
Bukan Janji, Tapi Hak yang Harus Dipenuhi
Dengan masuknya tujuh jaminan ini ke dalam UU ASN 2023, posisi PPPK paruh waktu menjadi lebih kuat secara hukum.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi mengabaikan hak kesejahteraan dengan alasan status paruh waktu atau keterbatasan kebijakan internal.
Baca Juga: Delapan Jam di Jalan dan Antrean Jembatan Bailey, Relawan GAN Tetap Tiba di Bireuen Malam Hari
Aturan ini juga menjadi pijakan bagi PPPK paruh waktu untuk menuntut kejelasan dan kepastian hak.
Terutama di tengah dinamika kebijakan penggajian dan sistem kerja yang terus berubah.
Harapan ke Depan
Meski regulasi sudah jelas, tantangan berikutnya adalah implementasi di lapangan.
PPPK paruh waktu berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar menjalankan amanat UU ASN 2023 secara konsisten, tanpa penafsiran yang merugikan pegawai.
Dengan kepastian hukum ini, PPPK paruh waktu diharapkan bisa bekerja lebih tenang dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.***
