POJOKSATU.id - Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat memasuki babak baru dalam perjalanan karier mereka.
Setelah menunggu bertahun-tahun dengan status tanpa kepastian, pemerintah daerah akhirnya menetapkan 5.812 honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.
Menjadikan Bandung Barat salah satu wilayah dengan jumlah pengangkatan terbanyak di Jawa Barat.
Baca Juga: SK PPPK Paruh Waktu di Banjarmasin Mulai Terbit, Ratusan Masih Tertahan di BKN
Pengangkatan massal ini bukan hanya sekadar pergantian status, tetapi juga perubahan besar dalam struktur pelayanan publik daerah.
Ribuan PPPK kini memasuki sistem kerja baru yang lebih terukur dan memiliki standar kinerja yang harus dipenuhi.
Ribuan Honorer Resmi Terima SK PPPK Paruh Waktu
Penetapan ini diumumkan dan diserahkan secara resmi pada Kamis, 14 November 2025, di Bale Gempungan Gedung B, Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga: Akhirnya Cair! PPPK di Seluma Sudah Terima Gaji Perdana Setelah Penantian Panjang
Para honorer menerima SK yang menandai beralihnya status mereka menjadi PPPK Paruh Waktu.
Jumlah tersebut terdiri dari berbagai formasi strategis, antara lain:
1. 2.043 guru
2. 1.893 tenaga teknis OPD
Baca Juga: Wisata Jogja Murah Meriah! Ini Deretan Destinasi Hemat yang Tetap Seru Dikunjungi
3. 1.043 tenaga teknis sekolah
4. 505 tenaga kesehatan
serta beberapa formasi pendukung lainnya.
Dengan total 5.812 orang, Bandung Barat menjadi salah satu daerah dengan pengangkatan PPPK Paruh Waktu terbesar pada tahun 2025.
Bupati Tekankan Etos Kerja, Bukan Sekadar Status
Dalam acara penyerahan SK, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan pesan tegas kepada seluruh PPPK yang baru diangkat.
Baca Juga: Appi Serahkan SK 6.936 PPPK, Penantian Panjang Tenaga Paruh Waktu Akhirnya Terbayar!
Ia menegaskan bahwa status PPPK adalah amanah, bukan hadiah politik maupun sekadar perubahan administrasi.
“Pengangkatan ini bukan hadiah, tetapi amanah dan tanggung jawab moral. Jalankan tugas dengan kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen,” ujar Bupati dalam sambutannya, dikutip dari Pikiran Rakyat 14 November 2025.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah ingin memastikan kualitas pelayanan publik meningkat sejalan dengan perubahan status ribuan honorer tersebut.
Baca Juga: Buka Peluang Partisipasi Publik, 8 Papers Terbaik Terpilih di WJES 2025
Bupati juga mengingatkan bahwa budaya kerja lama yang tidak produktif seperti hadir sebentar lalu pulang, atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas harus ditinggalkan sepenuhnya.
Tanggung Jawab Besar Menghadang PPPK Paruh Waktu
Skema kerja PPPK Paruh Waktu mewajibkan pegawai menjalankan tugas dalam durasi tertentu sesuai kontrak.
Sekaligus melalui evaluasi kinerja secara berkala.
Hal ini membuat para PPPK perlu menyesuaikan pola kerja baru yang lebih ketat dibanding saat masih berstatus honorer.
Baca Juga: 6.936 PPPK Makassar Terima SK Bersamaan, Jumlah Paruh Waktu Mengejutkan
Selain itu, beberapa tugas administratif yang sebelumnya tidak menjadi kewajiban kini harus dipenuhi oleh PPPK, terutama dalam pelaporan kinerja harian dan mingguan.
Pengangkatan ini juga membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi ribuan pekerja yang selama ini menerima upah bervariasi dan cenderung tidak pasti.
Bandung Barat Jadi Contoh Daerah yang Gerak Cepat
Dengan selesainya proses pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, Bandung Barat dinilai sebagai salah satu daerah yang cukup sigap dalam menjalankan kebijakan penataan tenaga non-ASN.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional.
Baca Juga: Perjuangan PPPK Paruh Waktu, Aliansi R2–R3 Kebut Regulasi agar Diangkat Jadi Penuh Waktu!
Yang mengharuskan penyelesaian status honorer sebelum akhir 2025.
Lebih jauh, pengangkatan ini membawa harapan baru bagi tenaga honorer di kabupaten lain yang masih menunggu proses verifikasi, validasi, dan penetapan formasi.***
