POJOKSATU.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kunjungan Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, di Kantor Kemensos, Jakarta.
Pertemuan ini membahas dua isu utama, yaitu perkembangan program Sekolah Rakyat di Lampung Timur dan usulan relokasi warga miskin ekstrem di kawasan pesisir.
Bupati Ela melaporkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Timur sedang berjalan lancar di lahan milik pemerintah daerah seluas 3.000–4.000 m².
Fasilitas pendukung seperti ruang kelas, asrama, dan tempat makan telah direnovasi.
Baca Juga: Program Prioritas Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat Berlanjut dengan Dimulainya MPLS di 37 Titik Baru
Saat ini, proses rekrutmen siswa dan guru masih berlangsung hingga 5 Agustus 2025.
Sekolah ini menargetkan 100 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan 125 kuota cadangan untuk memastikan tidak ada siswa titipan.
Pihak pemerintah daerah akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa bersama tim PKH dan Dinas Sosial.
Selain program pendidikan, Bupati Ela juga mengajukan permohonan dukungan untuk merelokasi 101 kepala keluarga di dua desa pesisir, Muara Gadingmas dan Margasari.
Baca Juga: Begini Alasan di Balik Pengunduran Diri 143 Guru Sekolah Rakyat Menurut Kemensos!
Warga di sana tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni dan sering terdampak gelombang pasang serta banjir rob.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, bahkan beberapa rumah dihuni oleh lebih dari tiga kepala keluarga.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kemensos siap mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan bisa lebih tepat sasaran, terutama bagi warga di wilayah rawan bencana.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat dan relokasi merupakan bagian penting dari strategi nasional penanggulangan kemiskinan.
Kementerian Sosial melihat Sekolah Rakyat sebagai investasi sosial jangka panjang dan relokasi warga pesisir sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis risiko.
Kementerian Sosial memberikan sejumlah persyaratan teknis untuk pengajuan relokasi, termasuk lahan pengganti yang harus aman dari bencana dan memungkinkan pengembangan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM dan pengolahan hasil laut.
Baca Juga: Begini Alasan di Balik Pengunduran Diri 143 Guru Sekolah Rakyat Menurut Kemensos!
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat.
Langkah progresif yang diambil oleh Lampung Timur ini disambut baik oleh Kementerian Sosial, yang melihatnya sebagai keberpihakan nyata pada kelompok yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan setiap intervensi yang dilakukan benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.***
Baca Juga: Program Prioritas Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat Berlanjut dengan Dimulainya MPLS di 37 Titik Baru
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
