POJOKSATU.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan rekrutmen tenaga pustakawan melalui skema pegawai negeri sipil (PNS) pada 2027.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan literasi sekaligus mendukung target setiap sekolah memiliki ruang baca yang layak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan kebutuhan pustakawan menjadi salah satu prioritas dalam penguatan budaya membaca di sekolah.

Baca Juga: MK Tolak Uji Sisdiknas, Begini Definisi Guru Menurut Norma Hukum

"InsyaAllah tahun 2027 nanti akan ada rekrutmen pustakawan melalui skema PNS, ini sudah kami siapkan, betul-betul kami mendorong agar literasi ini tidak hanya slogan, tapi menjadi gerakan," ujar Abdul Mu'ti saat peluncuran distribusi jutaan buku di Kudus, Jumat (31/7/2026).

Literasi Jadi Prioritas Kemendikdasmen
Abdul Mu'ti menjelaskan, pemerintah saat ini menjalankan tiga strategi utama untuk meningkatkan literasi dan mutu pendidikan nasional.

Strategi pertama adalah membangun budaya gemar membaca, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Baca Juga: Kabinet Bayangan Usul Tarik Militer dari Sekolah hingga Hentikan Sementara MBG dan Sorot URI, Ini Alasannya

Kedua, pemerintah sedang menyiapkan penguatan kecakapan membaca melalui pengembangan kurikulum.

Ketiga, memastikan kecukupan bahan bacaan melalui distribusi buku dan penguatan fasilitas perpustakaan sekolah.

Menurutnya, setiap sekolah minimal diharapkan memiliki satu ruang perpustakaan atau ruang baca sebagai bagian dari program revitalisasi sekolah.

"Kita menata sekolah supaya sekolah-sekolah minimal punya satu ruang perpustakaan, yang syukur punya perpustakaan sendiri yang itu nanti menjadi kebijakan revitalisasi sekolah," katanya.

Baca Juga: Resmi! UI Ubah Program Pendidikan Vokasi Jadi Sekolah Vokasi, Ini Alasan dan Dampaknya bagi Mahasiswa

5,5 Juta Buku Didistribusikan ke Sekolah
Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen mulai mendistribusikan sekitar 5,5 juta eksemplar buku bacaan nonteks secara gratis ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Buku tersebut akan disalurkan ke sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tersebar di 510 kabupaten/kota pada 38 provinsi.

Rinciannya meliputi sekitar 3,6 juta eksemplar untuk jenjang SD dan sekitar 1,8 juta eksemplar untuk jenjang SMP.

Baca Juga: Wings Air Sukses Mendarat Perdana di Bandara AH Nasution, Madina Ajak Daerah Lain Berkolaborasi

"Buku ini merupakan bacaan nonteks yang kita berikan ke sekolah-sekolah di Indonesia secara gratis untuk meningkatkan kemampuan literasi terutama untuk murid sekolah dasar dan sekolah menengah," ujar Abdul Mu'ti.

Estimasi Formasi Rekrutmen Pustakawan PNS 2027
Hingga Agustus 2026, Kemendikdasmen masih melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pustakawan sehingga jumlah formasi, jadwal pendaftaran, dan kuota resmi belum diumumkan.

Berdasarkan regulasi jabatan fungsional kepustakawanan, formasi diperkirakan akan terbagi menjadi dua kategori, yakni:

- Pustakawan Ahli Pertama, diperuntukkan bagi lulusan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) Ilmu Perpustakaan yang bertugas mengembangkan sistem perpustakaan, koleksi, serta layanan informasi.

Baca Juga: Pengelola SixNine Coffee Buka Suara soal Polemik Penebangan Pohon di Martadinata, Klaim Tak Tahu Proses Pembangunan

- Asisten Perpustakaan Mahir atau Terampil, diperuntukkan bagi lulusan Diploma III (D-III) Ilmu Perpustakaan dengan tugas utama pada pelayanan operasional perpustakaan, katalogisasi, hingga pengelolaan koleksi.

Meski demikian, pembagian tersebut masih berupa estimasi berdasarkan regulasi jabatan fungsional yang berlaku dan belum menjadi formasi resmi rekrutmen 2027.

Syarat Umum yang Diperkirakan Berlaku
Apabila mengikuti pola seleksi CPNS nasional, calon pelamar diperkirakan harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, antara lain:

Baca Juga: Mensos Dorong Karang Taruna Ambil Peran Lebih Besar Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pendampingan Kelompok Rentan

- Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar.

- Lulusan perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.

- Sehat jasmani dan rohani.

- Tidak pernah dipidana penjara.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

- Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Baca Juga: Pelaksanaan MPLS Gelombang 2 Di 65 Sekolah Rakyat Resmi Dibuka Virtual oLeh Mensos

Persyaratan tersebut merupakan ketentuan umum seleksi CPNS dan masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Tahapan Seleksi Diperkirakan Mengikuti CPNS Nasional
Proses rekrutmen nantinya diperkirakan akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana seleksi CPNS pada umumnya.

Tahapan seleksi diperkirakan meliputi:
- Seleksi administrasi melalui portal resmi BKN.

- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Baca Juga: Dorong Dampak Nyata Di Daerah, Pengurus Nasional Karang Taruna Integrasikan Retret Dan Aksi Kepedulian Sosial

- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang menguji kemampuan kepustakawanan, seperti tata kelola perpustakaan, klasifikasi bahan pustaka, literasi informasi, perpustakaan digital, hingga regulasi bidang perpustakaan.

Namun, materi dan mekanisme seleksi tersebut masih menunggu ketentuan resmi pemerintah saat rekrutmen dibuka.

Jadwal Resmi Masih Menunggu Pemerintah
Kemendikdasmen menegaskan bahwa hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pendaftaran, jumlah formasi, maupun kuota pustakawan PNS per daerah.

Pemerintah masih menghitung kebutuhan nasional tenaga pustakawan di sekolah sekaligus menyelesaikan distribusi jutaan buku bacaan dan pemetaan kesiapan ruang baca sebelum penempatan pustakawan dilakukan.

Karena itu, masyarakat diimbau menunggu informasi resmi yang nantinya akan diumumkan pemerintah terkait rekrutmen CPNS 2027.***