POJOKSATU.id - Pembahasan Revisi Undang-Undang Guru dan Dosen memasuki babak penting.

Dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu, 19 November 2025, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (GTKPG), Nunuk Suryani, memaparkan arah baru pengelolaan profesi guru di Indonesia.

Di hadapan anggota dewan, Nunuk menegaskan bahwa pemerintah tengah merancang integrasi penuh antara pendidikan profesi, sertifikasi, dan rekrutmen guru ASN.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi besar yang akan diatur lebih rinci dalam RUU Guru dan Dosen.

Baca Juga: Cara Cek Penerimaan KKS Merah Putih di Bank November 2025, Ini Cara Mudahnya!

Dalam penjelasannya, Nunuk membeberkan bahwa pemerintah kini menempatkan PPG Prajabatan sebagai jalur strategis rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara.

“Tata kelola PPG ke depan akan terhubung langsung dengan proses pengadaan Guru ASN,” ujar Nunuk dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, seluruh lulusan PPG Prajabatan akan masuk ke Ruang Talenta Guru, sebuah sistem basis data SDM pengajar yang dikembangkan Kemendikdasmen.

Ruang Talenta ini, menurut Nunuk, disiapkan sebagai bank talenta untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan seleksi, penempatan, hingga perencanaan kebutuhan guru di masa depan.

Baca Juga: Ketua PPI Karawang Apresiasi Suksesnya LKBB 2025

Dengan skema tersebut, lulusan PPG Prajabatan otomatis memiliki jalur khusus menuju ASN setelah mendapatkan sertifikat pendidik.

Nunuk juga menjelaskan evolusi panjang program sertifikasi guru di Indonesia.

Sejak 2007 hingga 2017, pemerintah menjalankan sertifikasi dalam jabatan melalui Portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Memasuki periode berikutnya, model sertifikasi bergeser menjadi PPG Dalam Jabatan, yang diperkaya dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Skema RPL 24 SKS diberikan bagi guru yang diangkat sebelum 2015, sementara guru yang diangkat mulai 2016 mendapat RPL 18 SKS sejak 2023.

Baca Juga: BNI Mulai Cairkan Bantuan, Apa Bedanya antara KPM Eks-Pos dan Pemegang KKS Lama?

Untuk mempercepat penuntasan sertifikasi, pemerintah juga memperluas skema PPG Dalam Jabatan dengan penyetaraan RPL hingga 27 SKS, meningkat dari sebelumnya hanya 9 SKS.

Selain jalur dalam jabatan, pemerintah terus menggenjot sertifikasi Prajabatan, termasuk program untuk guru SD berasrama, basic science untuk guru IPA, hingga Program Guru Garis Depan (GGD) bagi calon pendidik yang telah memiliki pengalaman mengajar di daerah khusus dan 3T.

Program Prajabatan ini dirancang ringkas namun intensif, ditempuh dalam dua semester dengan total beban 37 SKS, dan seluruh prosesnya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Melalui RUU Guru dan Dosen yang sedang dibahas, pemerintah menargetkan penyelenggaraan PPG tidak lagi berdiri sendiri, tetapi tersambung langsung dengan mekanisme pengadaan ASN secara terpusat.

Baca Juga: Istri Sah AKBP Basuki Kena Getah Imbas Kelakuan Suami yang Selingkuh dengan Dwinanda Linchia Levi

Skema integrasi ini berlaku baik untuk lulusan S1 Kependidikan maupun D-IV non-keguruan vokasi, dengan pengecualian bahwa jalur vokasi akan ditempuh melalui model kelas berasrama untuk memperkuat kompetensi pedagogik.

“Ini bukan hanya soal sertifikasi, tetapi pembenahan menyeluruh terhadap kualitas dan distribusi guru,” kata Nunuk.

Jika skema ini diadopsi dalam RUU yang baru, dunia pendidikan Indonesia akan memiliki sistem rekrutmen yang jauh lebih terstruktur.

Guru tidak hanya disiapkan melalui jalur pendidikan profesi yang ketat, tetapi juga langsung terhubung dengan kebutuhan ASN secara nasional.

***