POJOKSATU.id – Bapak/Ibu guru, kabar soal realisasi tunjangan guru tahun 2025 sebenarnya cukup menggembirakan.

Secara nasional, penyaluran tunjangan ASN disebut sudah mencapai angka 99,93 persen.

Angkanya pun tidak main-main, tembus puluhan triliun rupiah.

Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) saja, realisasinya mencapai sekitar Rp67,28 triliun kepada 1,48 juta guru.

Belum termasuk Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang mencapai Rp2,27 triliun dan tambahan penghasilan (tamsil) ratusan miliar rupiah.

Baca Juga: THR Guru 2026 Sudah Dianggarkan Rp55 Triliun, Tapi Belum Ada Pengumuman Resmi, Ini Bedanya 'Anggaran Siap' dan 'Peraturan Terbit'

Pertanyaannya sekarang, apakah 2026 akan lebih cepat dan lebih rapi?

Yuk, kita lihat evaluasinya secara jernih.

Apa Artinya Serapan 99,93 Persen?

Angka 99,93 persen berarti hampir seluruh guru yang berhak sudah menerima tunjangannya sepanjang tahun 2025.

Ini menunjukkan sistem penyaluran semakin membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Namun, angka nasional tidak selalu mencerminkan pengalaman setiap individu.

Masih ada guru yang mengalami keterlambatan karena faktor teknis seperti:

1. SKTP belum terbit,

2. Data Dapodik belum sinkron,

3. Perubahan status kepegawaian,

4. Mutasi atau tugas tambahan.

Artinya, sistem sudah lebih baik, tapi tetap ada ruang perbaikan di level teknis.

Perubahan Besar, TPG Dibayar Bulanan

Salah satu evaluasi penting dari 2025 adalah keluhan guru soal pencairan triwulanan yang terasa lama.

Menjawab itu, pemerintah mulai mendorong skema pencairan TPG menjadi bulanan pada 2026.

Langkah ini dianggap lebih memberi kepastian dan membantu guru merencanakan keuangan.

Baca Juga: Bupati Bandung Siap Menghadap Menteri! Pastikan Status PPPK Paruh Waktu Bukan ASN, Ini Dampaknya ke THR dan Gaji

Bayangkan, kalau dulu menunggu tiga bulan, sekarang bisa setiap bulan masuk.

Secara psikologis dan finansial, ini tentu lebih terasa.

Apakah 2026 Akan Lebih Cepat?

Secara kebijakan, ada indikasi sistem akan semakin diperbaiki.

Pemerintah menekankan koordinasi lintas kementerian, perbaikan basis data nasional, serta sinkronisasi pusat dan daerah.

Namun perlu dipahami, kecepatan pencairan tetap sangat bergantung pada validitas data guru masing-masing.

Baca Juga: Dari Rp300 Ribu ke Rp1,1 Juta! Pemkot Sukabumi Naikkan Insentif PPPK Paruh Waktu, Guru Bersertifikat Tembus Rp3,1 Juta

Kalau data sudah rapi, beban mengajar jelas, dan SKTP terbit tepat waktu, peluang cair lebih cepat tentu lebih besar.

Sebaliknya, kalau ada kendala administratif, sistem tetap akan menahan proses.

Apa yang Bisa Dilakukan Guru?

Daripada hanya berharap sistem semakin cepat, Bapak/Ibu juga bisa mengambil peran aktif:

1. Rutin cek Info GTK atau EMIS.

2. Pastikan beban mengajar sesuai ketentuan.

3. Koordinasi dengan operator sekolah saat ada perubahan data.

4. Simpan dokumen penting terkait sertifikasi dan penugasan.

Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Terkuak! Ada yang Cuma Rp55 Ribu, Daerah Mana Paling Mengenaskan?

Karena sering kali, keterlambatan bukan karena anggaran tidak ada, melainkan data belum sepenuhnya sinkron.

Harapan 2026, Lebih Stabil dan Tepat Waktu

Dengan realisasi tunjangan guru 2025 yang sudah tinggi, fondasi 2026 sebenarnya cukup kuat.

Anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas negara, dan sistem pembayaran terus dievaluasi.

Apakah akan sempurna? Mungkin belum. Tapi arahnya jelas: lebih cepat, lebih transparan, dan lebih tertata.

Semoga di 2026, Bapak/Ibu tidak lagi bertanya “kapan cair?”, melainkan hanya tinggal memastikan notifikasi transfer masuk dengan tenang.

Tetap semangat, karena perjuangan profesional guru bukan hanya soal nominal, tapi soal penghargaan atas dedikasi yang tidak pernah kecil.***