POJOKSATU.id - Ratusan sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elite menyatakan tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG.
Pemerintah ingin memastikan program tersebut benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya masih menghitung dampak penataan ulang tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya jumlah penerima manfaat dari target yang sebelumnya telah ditetapkan.
"Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," kata Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Agustus 2026.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Buku Pelajaran SD-SMA Diperbaiki, Dibandingkan dengan Thailand hingga Vietnam
Ratusan Sekolah Swasta Menyatakan Tidak Perlu MBG
Menurut Sudaryono, BGN telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah sebelum melakukan penataan penerima manfaat.
Komunikasi dilakukan bersama kepala sekolah, komite sekolah hingga orang tua murid.
Dari proses tersebut, ditemukan ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak membutuhkan program MBG.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu," ungkapnya.
"Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," sambung Sudaryono.
Sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki biaya pendidikan yang relatif tinggi dan mayoritas siswanya berasal dari keluarga yang dinilai mampu.
Karena itu, pemerintah tidak ingin memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang memang menyatakan tidak membutuhkan bantuan tersebut.
Sudaryono menegaskan prinsip utama program MBG adalah memastikan kelompok yang berhak mendapatkan manfaat tetap memperoleh intervensi gizi.
"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," katanya.
Jumlah Penerima MBG Masih Dihitung
Meski sudah menemukan sejumlah sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan MBG, BGN belum mengumumkan angka final mengenai jumlah sekolah dan penerima manfaat yang terdampak refocusing.
Sudaryono menjelaskan proses pendataan masih berlangsung sehingga jumlah tersebut masih dapat berubah.
"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.
Ia kemudian meminta agar perkembangan mengenai jumlah penerima manfaat setelah penataan kembali ditanyakan setelah 17 Agustus, bertepatan dengan penyampaian pidato nota keuangan RAPBN.
Dengan demikian, angka penerima manfaat MBG setelah refocusing belum dapat dipastikan saat ini.
Sekitar 8 Juta Penerima Berpotensi Dicoret
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan adanya potensi sekitar 8 juta penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing.
Baca Juga: Dihadiri Menteri PPPA, Gus Fawait Bangga Festival Egrang Ledokombo Jadi Percontohan
Penataan tersebut dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Salah satu kelompok yang masuk dalam simulasi awal evaluasi BGN adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), terutama mereka yang bersekolah di sekolah dengan mayoritas peserta didik berasal dari keluarga mampu.
Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi layanan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan anggaran MBG digunakan secara lebih tepat berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima.
Artinya, penataan penerima manfaat bukan sekadar persoalan mengurangi jumlah penerima, tetapi mengubah fokus program agar bantuan makanan bergizi benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Gandeng Pesantren Jember, Polije dan PT Rolas Siap Sulap Sampah Organik Jadi Bernilai Guna
MBG Akan Lebih Tepat Sasaran
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program pemerintah yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang telah ditentukan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah kini menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan sasaran dengan kondisi sosial ekonomi penerima.
Sekolah dengan kemampuan ekonomi tinggi menjadi salah satu kelompok yang dievaluasi karena kebutuhan terhadap bantuan makanan bergizi dari pemerintah dinilai berbeda dengan sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
BGN masih menyelesaikan pendataan dan penghitungan dampak refocusing tersebut.
Jumlah sekolah dan penerima manfaat yang akhirnya dikeluarkan dari sasaran MBG baru akan disampaikan setelah proses tersebut selesai.
Bagi pemerintah, penataan ini diharapkan membuat program MBG semakin terarah.
Anggaran yang tersedia pun dapat diprioritaskan untuk anak-anak dan kelompok masyarakat yang memang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. ***
