POJOKSATU.ID - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menggelar aksi demonstrasi menolak skema PPPK paruh waktu.
Mereka mendesak pemerintah agar mengangkat honorer menjadi PPPK penuh waktu demi kepastian status dan kesejahteraan.
Aksi tersebut dilakukan oleh aliansi honorer Teluk Wondama yang memulai long march dari Batu Inspirasi Aitumeri menuju Kantor Bupati Teluk Wondama.
Massa membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan secara terbuka.
Tolak Status Paruh Waktu
Dalam orasinya, para honorer secara tegas menyatakan penolakan terhadap status PPPK paruh waktu.
Mereka menilai skema tersebut tidak memberikan kepastian penghasilan yang layak.
Selain itu, mereka juga meminta agar tenaga honorer yang telah lulus seleksi kompetensi bisa langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Baca Juga: Ricuh RDPU DPR RI Jadi Sorotan, Pengembang Bekasi Tak Ingin Konflik Berkepanjangan
Para demonstran merasa pengabdian bertahun-tahun seharusnya dihargai dengan status yang lebih pasti dan bukan sekadar paruh waktu.
Minta Perhatian Pemerintah dan BKN
Honorer Won Dama juga meminta perhatian pemerintah daerah maupun pusat, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mereka menegaskan bahwa banyak di antara mereka sudah lama terdaftar dalam database BKN.
Baca Juga: SPPG Gelar Aksi Demo di Mabes Polri, Tolak MBG dan Impor 105.000 Pick Up India
Salah satu tuntutan lainnya adalah pengisian formasi kosong dengan memprioritaskan tenaga honorer lokal yang sudah berpengalaman dan memahami kebutuhan daerah.
Mereka berharap tidak ada lagi ketidakjelasan status setelah melalui proses seleksi yang panjang.
Respons Bupati Teluk Wondama
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Teluk Wondama Elysa Aury menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BKN Pusat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan sekitar 283 tenaga honorer untuk diproses lebih lanjut.
Pemerintah daerah berupaya memperjuangkan agar tenaga honorer mendapat kejelasan status sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Bupati Antonius A. Marani turut memberikan pesan kepada para honorer.
Ia menyatakan bahwa ketika sudah resmi menjadi pegawai, mereka diminta membangun Kabupaten Teluk Wondama dan melayani masyarakat dengan baik.
Aspirasi Dibubarkan Secara Tertib
Setelah dialog berlangsung, massa aksi membubarkan diri secara tertib.
Meski belum ada keputusan final mengenai perubahan status, para honorer berharap tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti serius.
Fenomena penolakan PPPK paruh waktu bukan hanya terjadi di Teluk Wondama.
Baca Juga: Kabar Baik! Dana Kadeudeuh Purna ASN Karawang Mulai Dicairkan Sebelum Lebaran
Di sejumlah daerah lain, tenaga honorer juga menyuarakan tuntutan serupa.
Banyak honorer menilai status paruh waktu belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan dan kepastian kerja jangka panjang.
Kepastian Nasib Honorer Jadi Sorotan
Isu PPPK paruh waktu memang menjadi perhatian nasional.
Pemerintah pusat sebelumnya mendorong skema tersebut sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.
Namun di lapangan, implementasinya memicu pro dan kontra.
Bagi honorer Won Dama, status penuh waktu adalah bentuk pengakuan atas pengabdian mereka selama ini.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan pusat dalam merespons aspirasi tersebut.
Baca Juga: 10 Kuliner Betawi Paling Legendaris, dari Soto Betawi sampai Roti Buaya yang Sarat Makna
Apakah tuntutan honorer Won Dama akan dikabulkan?
Atau skema PPPK paruh waktu tetap menjadi kebijakan final? Perkembangan selanjutnya masih dinanti.***
