POJOKSATU.ID - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menggelar aksi dengan mendatangi Kantor Bupati pada Rabu April 2026.
Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan status kepegawaian serta gaji yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir.
Kedatangan para honorer ini menjadi sorotan, mengingat persoalan tenaga non-ASN masih menjadi isu krusial di berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Daftar Haji Bakal Pakai Sistem 'War' Seperti Konser? Cek Faktanya di Sini!
Aksi Digelar Siang Hari
Massa aksi tiba di Kantor Bupati Donggala yang berlokasi di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa sekitar pukul 13.45 Wita.
Mereka datang secara berkelompok dengan membawa spanduk berisi tuntutan.
Suasana di lokasi sempat memanas, meski aksi tetap berlangsung tertib.
Baca Juga: Viral Pernyataan Prabowo Harus Mundur, Saiful Mujani Dilaporkan ke Polisi, Begini Penjelasannya
Para peserta aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka di hadapan pihak pemerintah daerah.
Tuntut Kejelasan Status PPPK
Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah kejelasan status tenaga honorer yang hingga kini belum diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
Para honorer merasa nasib mereka masih menggantung, sementara pemerintah pusat terus mendorong penataan tenaga non-ASN secara nasional.
Baca Juga: Tren Baru Prompt Chibi Mini Diorama, Makin Viral, Bikin Visual AI Jadi Imut dan Detail Banget
Kondisi ini membuat banyak tenaga honorer di daerah merasa tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi ASN.
Gaji 3 Bulan Belum Dibayar
Selain status kepegawaian, para honorer juga menuntut pembayaran gaji yang belum mereka terima selama tiga bulan terakhir.
Masalah ini menjadi beban berat bagi para tenaga honorer yang menggantungkan hidup dari penghasilan tersebut.
Tidak sedikit dari mereka yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat keterlambatan pembayaran gaji.
Aksi Bawa Spanduk Tuntutan
Dalam aksi tersebut, para honorer membawa berbagai spanduk yang berisi tuntutan mereka kepada pemerintah daerah.
Spanduk tersebut menjadi simbol kekecewaan sekaligus harapan agar pemerintah segera memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Aspirasi yang disampaikan pun dilakukan secara bergantian, menunjukkan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian suara kolektif.
Masalah Honorer Masih Jadi PR Besar
Kasus yang terjadi di Donggala menjadi gambaran bahwa persoalan tenaga honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Baca Juga: Polisi Beberkan Kronologi Tewasnya Pardiansyah Sitompul di Glundungan Emas Ilegal di Hutabargot
Di tengah upaya reformasi birokrasi dan penataan ASN, masih banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status.
Selain itu, persoalan kesejahteraan seperti gaji juga masih menjadi isu yang sering muncul di berbagai daerah.
Harapan kepada Pemerintah Daerah
Melalui aksi ini, para honorer berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret.
Mulai dari:
Baca Juga: Juknis Baru Tunjangan Guru 2026, Simak Penjelasan Mekanisme Kurang Bayar dan Pengembalian
- Mengusulkan pengangkatan menjadi PPPK
- Menyelesaikan pembayaran gaji tertunggak
Langkah cepat dari pemerintah diharapkan mampu meredam keresahan dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer.
Perjuangan Honorer Belum Usai
Aksi di Donggala menjadi salah satu bentuk perjuangan tenaga honorer untuk mendapatkan hak mereka.
Dengan jumlah yang mencapai ratusan orang, aksi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukanlah kasus individu, melainkan masalah kolektif.
Jika tidak segera ditangani, potensi aksi serupa bisa terjadi di daerah lain.***
