POJOKSATU.id – Belum genap sebulan berjalan, program Sekolah Rakyat sudah diguncang badai pengunduran diri guru.
Bukan satu dua, tapi ratusan tenaga pendidik memilih angkat kaki setelah menerima penempatan.
Di tengah kekhawatiran publik, dua tokoh kunci program ini — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) —malah tetap tenang.
Baca Juga: FAKTA BAHASA: Jangan Keliru! Ini Perbedaan Makna Kata Perintis, Pewaris, dan Ahli Waris
Bagi mereka, ini bukan krisis, hanya hambatan kecil yang sudah diantisipasi.
Masalah utama bukan terletak pada kualitas atau minat guru, melainkan pada lokasi penempatan yang dianggap terlalu jauh dari tempat tinggal.
Banyak dari mereka menyatakan tidak sanggup memenuhi penugasan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang menjadi target utama Sekolah Rakyat. Bahkan sebagian besar belum sempat memulai tugas mereka.
Baca Juga: UIN Jakarta Siap Jadi PTN BH, Menteri Agama Paparkan Risikonya
"Saya belum dengar (ada masalah serius). Tapi enggak ada masalah, karena stok guru di Dikdasmen itu sangat besar," tegas Cak Imin, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pengunduran diri massal guru Sekolah Rakyat itu.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Sosial, ada sekitar 140 guru yang mengundurkan diri dalam gelombang awal pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Angka ini cukup signifikan mengingat program ini baru memasuki minggu kedua.
Baca Juga: Kabar Gembira Buat Warga Tangsel, MRT Jakarta Bakal Hadir dengan Rute Baru, Mana Saja?
Namun bagi Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi Nasional Sekolah Rakyat, angka tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan atau membahayakan program.
"Memang dalam perjalanannya, ini saya mohon ditulis lebih utuh, ada sekitar 140 data terakhir yang mengundurkan diri. Tapi di belakangnya sudah banyak yang siap untuk menggantikannya," ujar Gus Ipul, dalam konferensi pers.
Faktanya, menurut Gus Ipul, pemerintah telah mengantongi lebih dari 50.000 guru bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan.
Artinya, cadangan tenaga pendidik lebih dari cukup untuk menutup celah kekosongan.
Yang menjadi persoalan utama bukan soal gaji atau beban kerja. Sebagian besar guru yang mundur merasa keberatan dengan penempatan yang terlalu jauh dari domisili mereka.
Hal ini menimbulkan beban finansial dan psikologis, terutama bagi guru muda yang belum memiliki pengalaman mengajar di daerah terpencil.
Baca Juga: Dosen Sastra UNJ Latih Penyusunan Modul P5 dan Literasi Ekologi di SDN Medalsari III
Beberapa laporan juga menyebut bahwa sejumlah guru ditempatkan di wilayah yang minim akses transportasi, bahkan harus menempuh perjalanan berjam-jam dari desa ke sekolah.
Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa banyak dari mereka memilih mundur bahkan sebelum hari pertama masuk sekolah.
Meski demikian, tak sedikit pihak yang menyayangkan keputusan sepihak para guru tersebut.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Ratriana Wulandari, menyebut pengunduran diri massal ini menunjukkan perlunya peningkatan pendampingan psikososial dan logistik bagi guru di lapangan.
“Guru bukan hanya perlu dilatih secara akademik, tetapi juga dibekali mental dan fasilitas pendukung saat mereka ditempatkan di wilayah terpencil,” ujar Ratriana dalam wawancara di kanal YouTube Pendidikan Merdeka.
Sekolah Rakyat adalah program terobosan pemerintahan baru yang bertujuan memberikan akses pendidikan dasar berkualitas bagi anak-anak miskin di luar sistem formal.
Program ini menjadi andalan Kabinet Indonesia Maju Jilid II, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Dengan model kurikulum gabungan—kurikulum nasional, kearifan lokal, dan kurikulum kontekstual —Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjawab kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi.
“Program ini tidak bisa langsung sempurna. Tapi kami terus perbaiki mekanisme seleksi, pemetaan, dan penempatan guru,” ucap Gus Ipul.
Ratusan guru mundur dari program Sekolah Rakyat bukan berarti proyek ini gagal. Justru ini menunjukkan adanya realitas di lapangan yang harus diperbaiki.
Tantangan seperti jarak penempatan, kesiapan mental guru, dan logistik pendukung harus jadi perhatian pemerintah jika ingin program ini bertahan jangka panjang.
Namun di sisi lain, adanya stok lebih dari 50.000 guru bersertifikat PPG menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak menjadi masalah utama.
Tantangan terbesarnya adalah pengelolaan distribusi guru secara lebih adil, bijak, dan realistis.
Baca Juga: Direkam, Viral Guru ASN di SMAN 1 Pamekasan Pukul Siswanya, Ini Kata Kepala Sekolah
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat, mudah dan tanpa iklan silakan download aplikasi Pojoksatu.id melalui link di bawah ini:
Anda juga bisa bergabung dalam saluran Whatsapp dan Fanpage Edugov Pojoksatu.id melalui link di bawah ini:
Demikian artikel tentang respon Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Menteri Sosial terkait mundur massal guru Sekolah Rakyat.***
