POJOKSATU.ID - Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama ratusan perwakilan pemerintah daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti tersebut dihadiri oleh 126 perwakilan dari 93 kabupaten dan kota yang memiliki wilayah kerja Sekolah Rakyat permanen.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggarisbawahi bahwa kecepatan respons pemerintah daerah menjadi faktor paling krusial dalam mengendalikan tahapan transisi.
Komitmen positif langsung ditunjukkan oleh sejumlah perwakilan daerah yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
Baca Juga: Melampaui Target Kuota: Puluhan Ribu Anak Rentan Terjangkau Program Sekolah Rakyat Kemensos
Salah satunya adalah perwakilan dari Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan percepatan pembangunan fisik di lapangan.
Selain pembangunan infrastruktur, pihak Kabupaten Boalemo juga akan mendorong sosialisasi intensif serta memastikan penyerapan siswa baru berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Langkah konkret serupa juga ditegaskan oleh perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan aspek kelembagaan.
Pihak Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menerbitkan surat keputusan transisi untuk mengawal perpindahan dari sekolah rintisan menuju sekolah permanen.
Baca Juga: Refly Harun Sesalkan Sikap Peradi yang Dukung Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Agenda rapat koordinasi berskala nasional ini kemudian diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis.
Penandatanganan tersebut diwakili oleh perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya yang kemudian diikuti oleh seluruh daerah lainnya.
Sebagai bentuk transparansi kepada publik, Kementerian Sosial berencana untuk membuka akses masyarakat secara luas dalam waktu dekat.
Akses tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat guna memperkuat dukungan dan legitimasi dari masyarakat sekitar.***
