POJOKSATU.ID - Isu mengenai PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali menjadi perbincangan besar setelah revisi Undang-Undang ASN masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR 2025.
Masuknya revisi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk memperbaiki sistem kepegawaian nasional.
Wacana ini juga memunculkan harapan baru bagi jutaan PPPK di seluruh Indonesia.
Banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun dengan status yang belum sepenuhnya memberikan kepastian karier.
Harapan besar pun muncul agar perubahan regulasi nanti dapat membuka jalan menuju pengangkatan otomatis.
Para PPPK menilai bahwa pengalaman kerja mereka sudah cukup menjadi dasar penilaian kompetensi.
Baca Juga: Panduan Lengkap Menulis Jurnal Ilmiah dari Nol sampai Siap Terbit
Situasi ini membuat diskusi publik semakin ramai, terutama terkait peluang perubahan nyata dalam sistem ASN.
Revisi UU ASN Picu Harapan Baru
Komisi II DPR RI tengah membahas revisi UU ASN dengan sejumlah usulan, termasuk kemungkinan mengatur mekanisme alih status PPPK menjadi PNS tanpa tes.
Informasi ini pertama kali mengemuka dari pembahasan internal DPR dan diperkuat beberapa laporan media yang menyebut rencana ini masuk agenda legislatif tahun 2025.
Dalam beberapa draf awal, muncul opsi rekognisi pengabdian sebagai salah satu dasar konversi status.
Pendukung gagasan ini berpendapat bahwa masa pengabdian PPPK selama bertahun-tahun di sektor pendidikan, kesehatan.
Kemudian itu, pelayanan publik merupakan bukti kompetensi yang tak kalah dari hasil tes tertulis.
Dukungan dari DPR, PNS Tanpa Tes Itu Masuk Akal
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menjadi tokoh yang paling vokal mendukung opsi pengangkatan PPPK menjadi PNS tanpa tes.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Revisi UU PMI, Seluruh Kewenangan Bakal Terpusat di Kementerian P2MI
1. Dalam beberapa wawancara, ia menyebutkan bahwa:
2. PPPK sudah menjalani seleksi kompetensi sebelumnya.
3. Mereka telah bertahun-tahun bertugas di lapangan.
Baca Juga: RUU KUHAP Disahkan? Jangan Kaget Kalau Tiba-Tiba Kamu ‘Ditawari’ Sesuatu, Lalu Jadi Tersangka!
4. Mekanisme tanpa tes bisa menjadi penghargaan negara atas loyalitas ASN.
Beberapa anggota DPR lainnya bahkan mengusulkan agar PPPK yang naik menjadi PNS bisa mendapatkan hak pensiun penuh, sebuah isu yang selama ini menjadi perdebatan utama.
Alasan Pendukung, Pengabdian, Stabilitas, dan Efisiensi
Pendukung kebijakan ini menilai tiga hal:
1. Pengabdian adalah bukti kompetensi
PPPK yang sudah bekerja 5–10 tahun dinilai tidak lagi perlu diuji ulang.
2. Menekan beban rekrutmen
Dengan jutaan tenaga PPPK, seleksi massal setiap tahun bisa membebani negara dan menumpuk administrasi.
Baca Juga: Honorer Non-Database Desak Regulasi PPPK Paruh Waktu, Suarakan Kekecewaan, Kami Tak Dianggap Negara
3. Stabilitas birokrasi
Alih status PPPK menjadi PNS dianggap dapat memperkuat formasi ASN tetap di daerah.
Proyeksi Implementasi 2026?
Beberapa laporan dari media menyebut peluang perubahan status PPPK menjadi PNS dapat berlaku mulai 2026, tergantung kecepatan pembahasan revisi UU ASN.
Baca Juga: Guru Resah! Info GTK Masih Kode 02, Hak TPG Terancam Hilang?
Namun belum ada keputusan final. Wacana PPPK menjadi PNS tanpa tes menguat seiring pembahasan revisi UU ASN.
Pendukung menilai masa pengabdian PPPK sudah menjadi bukti kompetensi dan layak dihargai dengan status kepegawaian penuh.
Meski demikian, semua masih menunggu keputusan final DPR.***
