POJOKSATU.id — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya membatalkan program bantuan perangkat digital Interactive Flat Panel (IFP) khusus sekolah berstatus Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).
Keputusan ini diumumkan pada Sabtu (23/8/2025), setelah ramai kritik publik di media sosial.
Dorongan Netizen Berbuah Hasil
Pengamat pendidikan, Ina Liem, menilai pembatalan ini tak lepas dari tekanan masyarakat.
Menurutnya, publik berhasil menyelamatkan anggaran negara dengan mengawal isu pengadaan perangkat bernilai besar tersebut.
“Terima kasih netizen sudah membantu memviralkan. Kebijakan Kemendikdasmen sudah dibatalkan per siang ini. Kita berhasil menyelamatkan anggaran negara,” ujar Ina lewat unggahan video di Instagram pribadinya, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga: Jangan Panik Dulu, Ini Cara Atasi Residu NIK Ganda di Verval PD Madrasah, Begini Tindakannya!
Dalam pengumuman internal pemerintah yang dibagikan Ina, disebutkan:
“Karena suatu hal, maka program bantuan perangkat digital IFP kepada SPK dibatalkan. Jadi semua sekolah berstatus SPK tidak akan menerima program bantuan ini.”
Apa Itu SPK?
SPK merupakan sekolah yang dikelola atas kerja sama lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia. Dahulu status ini dikenal dengan istilah sekolah internasional.
Meski begitu, Ina menegaskan pembatalan hanya berlaku untuk SPK.
“Program pengadaan flat panel untuk sekolah negeri maupun swasta non-SPK tetap berjalan. Mari kita terus kawal pengadaan flat panel di sekolah negeri dan swasta non-SPK,” tegasnya.
Target 288 Ribu Sekolah Tahun 2025
Di sisi lain, Kemendikdasmen menargetkan 288.865 sekolah siap digitalisasi pembelajaran pada tahun 2025.
Tahap pertama pengiriman perangkat sudah berlangsung sejak Agustus 2025.
Baca Juga: Skema PPPK Paruh Waktu 2025, Cek Aturan Masa Kerja dan Ketentuan Hak Pensiun
Dalam pelaksanaannya, digitalisasi didukung penyediaan berbagai perangkat media seperti Interactive Flat Panel (IFP) atau layar TV interaktif, laptop, media penyimpanan konten pembelajaran (external HDD), dan lainnya.
“Selain proses pengiriman tahap 1 sedang berlangsung, kami juga terus melakukan konfirmasi kepada sekolah penerima terkait kesiapan mereka sebelum dilakukan pengiriman.
Sehingga program digitalisasi ini tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto, Jumat (22/8/2025).
Berangkat dari Instruksi Presiden
Program ini berpijak dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan tersebut saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 di SDN Cimpahpar 5, Bogor, Jawa Barat.
“Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di setiap sekolah kita.
Di situ kita bisa memberi materi pelajaran terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, bahkan sekolah di kota yang kesulitan mendapat guru ahli,” kata Prabowo kala itu.
Prabowo juga menargetkan dalam satu tahun ke depan seluruh sekolah di Indonesia memiliki televisi pendidikan atau IFP.
Dengan begitu, siswa di berbagai daerah akan lebih mudah mendapatkan materi belajar berkualitas.
Komitmen Pemerintah
Dirjen Gogot memastikan digitalisasi pembelajaran ini tidak hanya berupa distribusi perangkat, tetapi juga pelatihan guru.
“Sekolah yang menerima IFP juga kita latih lewat bimbingan teknis agar bisa optimal menggunakan fitur-fiturnya,” jelas Gogot.
Kemendikdasmen menegaskan komitmen melaksanakan Inpres tersebut dengan baik. Perangkat digitalisasi akan terus disalurkan ke sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia demi pemerataan mutu pendidikan berbasis teknologi.
Baca Juga: Kursus AI di Indonesia, Ada Pilihan Bootcamp Intensif hingga Corporate Training untuk Perusahaan
Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:
-
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Rifki Setiadi
