POJOKSATU.id - Pemerintah memastikan Program Sekolah Rakyat akan berlanjut pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran besar.
Kepastian ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan program sementara, melainkan kebijakan jangka panjang dalam upaya pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Seiring perluasan program, lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG memiliki peluang besar untuk terlibat sebagai tenaga pengajar, sehingga kesiapan sejak dini menjadi hal penting.
Baca Juga: Ribuan Honorer Sambut SK PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Tegaskan Bukan Sekadar Mencari Cuan
Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup agar peserta didik mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sekolah Rakyat Sudah Berjalan Sejak 2025
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak tahun 2025.
Pada tahap awal, pemerintah membuka Sekolah Rakyat di 200 lokasi yang tersebar di berbagai daerah.
Pelaksanaan dilakukan dalam dua tahap, yaitu 100 lokasi pada tahap pertama dan 100 lokasi pada tahap kedua.
Untuk mempercepat operasional, pemerintah memanfaatkan sentra rehabilitasi sosial, balai diklat Kementerian Sosial, serta aset milik pemerintah daerah.
Strategi ini memungkinkan Sekolah Rakyat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu pembangunan gedung baru secara menyeluruh.
Dari sisi pendanaan, Sekolah Rakyat tahap pertama tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.764,0 miliar.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasional Kementerian Sosial sebesar Rp1.194,0 miliar dan belanja fisik Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp570,0 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional pendidikan, penyesuaian sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik di lingkungan sekolah berasrama.
Anggaran Besar Menguatkan Sekolah Rakyat 2026
Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan Sekolah Rakyat tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperkuat dan diperluas.
Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.900,0 miliar untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat telah menjadi bagian dari arus utama kebijakan nasional.
Dana ini diproyeksikan untuk perluasan Sekolah Rakyat di ratusan lokasi, penguatan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter, penyempurnaan sistem sekolah berasrama, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Baca Juga: Jejak Perlawanan Tom Lembong Dari Vonis Penjara, Abolisi, hingga Tiga Hakimnya Terbukti Langgar Etik
Dengan skala program yang semakin besar, kebutuhan guru profesional akan meningkat signifikan.
Lulusan PPG Jadi Kelompok yang Dibutuhkan
Dalam pengembangan Sekolah Rakyat 2026, lulusan PPG calon guru menjadi salah satu kelompok yang paling dibutuhkan.
Pendidikan Profesi Guru membekali calon pendidik dengan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang sesuai dengan karakter Sekolah Rakyat.
Baca Juga: TPP ASN Bakal Disunat Ulang, Rp977 M APBD Trenggalek Habis untuk Pegawai
Guru Sekolah Rakyat tidak hanya bertugas mengajar di kelas, tetapi juga membina karakter dan kedisiplinan siswa, mendampingi peserta didik di lingkungan asrama, menjadi figur teladan dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru.
Karena itu, lulusan PPG dinilai memiliki kesiapan lebih baik untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar Sekolah Rakyat.
Mengapa Lulusan PPG Perlu Mulai Bersiap
Dengan anggaran besar dan arah kebijakan yang jelas, lulusan PPG tidak disarankan hanya menunggu pembukaan rekrutmen.
Persiapan sejak dini akan menentukan peluang keterlibatan mereka di Sekolah Rakyat 2026.
Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai daerah, penugasan guru berpotensi lintas wilayah, lingkungan sekolah berasrama menuntut kesiapan mental, dan persaingan penempatan diperkirakan semakin ketat.
Kesiapan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga kesiapan profesional dan personal.
Langkah Awal yang Perlu Dilakukan Lulusan PPG
Lulusan PPG calon guru disarankan mulai memetakan domisili dan wilayah penugasan potensial, memperkuat kompetensi nonakademik seperti empati dan komunikasi, memahami konsep pendidikan berbasis karakter dan asrama, serta menyiapkan diri untuk kemungkinan ditempatkan di luar daerah asal.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Daerah
Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, namun pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Jejak Perlawanan Tom Lembong Dari Vonis Penjara, Abolisi, hingga Tiga Hakimnya Terbukti Langgar Etik
Pemerintah daerah berperan penting dalam penyediaan lokasi, dukungan infrastruktur, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai program nasional dan memastikan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah.
Sekolah Rakyat dan Masa Depan Pendidikan
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Melalui pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan memiliki daya saing.
Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas guru. Karena itu, lulusan PPG memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini.
Momentum Penting bagi Calon Guru
Dengan berlanjutnya Program Sekolah Rakyat 2026 disertai anggaran besar, lulusan PPG berada pada momentum penting.
Peluang terbuka lebar, tetapi hanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang siap secara kompetensi, mental, dan strategi.
Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat mengajar, melainkan ruang pengabdian bagi guru untuk berkontribusi langsung dalam transformasi pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.***
