JABAR, POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Jabar Sakola (PJS), sebuah kebijakan bantuan pendidikan yang menyasar siswa SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB).

Program ini dirancang untuk meringankan biaya pendidikan, termasuk melalui pembebasan atau keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah swasta. 

Selain itu, siswa dari keluarga kurang mampu juga berpeluang memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi agar tidak putus sekolah akibat kendala biaya.

Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat Mohammad Ibrahim mengatakan, penyaluran bantuan dalam Program Jabar Sakola dirancang dengan mencocokkan data calon penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menghindari duplikasi dengan program pemerintah pusat, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Harapan kami, melalui kesempatan ini kita semua dapat memahami dan melaksanakan program kebijakan Gubernur ini dengan sebaik-baiknya," kata Ibrahim, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober 2026.

"Sehingga, bantuan pendidikan benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan," sambungnya.

4 Skema Bantuan Program Jabar Sakola

Berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Program Jabar Sakola memiliki empat skema bantuan dengan sasaran dan bentuk dukungan yang berbeda.

1. PJS Personal

PJS Personal ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga rentan, khususnya kelompok Desil 1 yang tidak menerima PKH maupun PIP.

Bantuan ini mencakup kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, dan biaya transportasi. 

Skema tersebut diharapkan dapat membantu siswa tetap bersekolah ketika keterbatasan ekonomi menghambat pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

2. PJS Operasional

Skema PJS Operasional memberikan bantuan pembebasan atau keringanan SPP bagi siswa kelas XI dan XII SMA/SMK swasta dari kelompok Desil 1 dan 2.

Selain itu, bantuan ini mencakup seluruh siswa SLB swasta tanpa batasan desil ekonomi.

Melalui skema ini, beban biaya pendidikan keluarga diharapkan berkurang sehingga siswa dapat melanjutkan sekolah tanpa terkendala besarnya biaya bulanan.

3. PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)

PJS Sekolah Swasta Kerja Sama ditujukan bagi siswa SMA/SMK swasta yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bentuk bantuannya berupa dana sumbangan pendidikan dan subsidi SPP bulanan. 

Program ini juga dirancang menjangkau siswa sejak proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

4. PJS Mitra Industri

Berbeda dari skema lainnya, PJS Mitra Industri berfokus pada pendidikan vokasi melalui beasiswa penuh selama tiga tahun di SMK Mitra Industri Bekasi.

Program tersebut dirancang agar siswa dapat menempuh pendidikan hingga selesai dan memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja.

Dengan demikian, bantuan pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meringankan biaya sekolah, tetapi juga mendukung akses siswa terhadap pendidikan kejuruan yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Penerima Bantuan Akan Diverifikasi Langsung

Untuk menjaga ketepatan sasaran, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyiapkan verifikasi faktual terhadap data calon penerima bantuan.

Kantor Cabang Dinas (KCD) di 13 wilayah Jawa Barat diinstruksikan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi calon penerima.

Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Jawa Barat Ai Nurhasan mengatakan, verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

"Rekan-rekan di cabang dinas akan turun langsung memverifikasi data," ujar Ai.

"Ini untuk memastikan bahwa program bantuan tersebut disalurkan secara tepat kepada warga Jawa Barat yang benar-benar berhak menerimanya," tambahnya.

Pencocokan data dengan DTKS dan verifikasi lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan sekaligus meminimalkan potensi penerimaan bantuan ganda.

Kapan Program Jabar Sakola Diluncurkan?

Peluncuran dan sosialisasi transformasi program beasiswa ini telah dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan KCD Wilayah I hingga XIII untuk menyampaikan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

Melalui empat skema bantuan tersebut, Ai Nurhasan berharap tidak ada lagi anak di Jawa Barat yang terpaksa menghentikan pendidikan karena persoalan biaya.

Meski demikian, calon penerima perlu memperhatikan bahwa setiap skema memiliki sasaran dan ketentuan berbeda. 

Informasi mengenai kriteria penerima, mekanisme pendaftaran, serta tahapan penyaluran perlu dipastikan melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat atau KCD setempat.

Program Jabar Sakola diharapkan memperluas akses pendidikan bagi siswa yang membutuhkan, terutama melalui bantuan biaya sekolah, pemenuhan kebutuhan pribadi, dan beasiswa pendidikan vokasi. ***