POJOKSATU.id - Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program guru terus diluncurkan pemerintah.

Mulai dari Guru Penggerak, Guru Pejuang Digital, hingga beragam pelatihan dan penugasan berbasis kompetensi.

Di atas kertas, semua program tersebut membawa semangat perbaikan dan kemajuan pendidikan.

Baca Juga: Deadline 1 Januari 2026! BKN Desak Daerah Terbitkan SK PPPK Paruh Waktu, Ini Risikonya Jika Terlambat

Namun di ruang kelas, muncul pertanyaan yang terus berulang: apakah kebutuhan nyata guru dan siswa benar-benar sudah terjawab?

Di sinilah evaluasi kebijakan menjadi penting, agar pendidikan tidak terjebak pada tumpukan program, tetapi kehilangan fokus pada proses belajar yang sesungguhnya.

Program Bertambah, Beban Guru Ikut Meningkat

Bagi banyak guru, hadirnya program baru sering kali berarti bertambahnya peran dan tanggung jawab.

Baca Juga: Kasus Pengerusakan dan Pengeroyokan Jadi Sorotan, Begini Reaksi DPRD DKI

Pelatihan, pendampingan, laporan, hingga target implementasi berjalan beriringan dengan tugas utama mengajar.

Guru tidak menolak pengembangan profesional. Namun ketika program hadir tanpa pengurangan beban lama, kelelahan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.

“Programnya bagus, tapi tugas mengajar tetap, administrasi tetap, akhirnya kami kelelahan,” ujar seorang guru SMP. Kondisi ini dirasakan di banyak sekolah dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda.

Realita Ruang Kelas yang Masih Sama

Sementara program terus bertambah, banyak persoalan mendasar di ruang kelas belum sepenuhnya teratasi.

Rasio guru dan siswa yang tinggi, keterbatasan sarana belajar, hingga tantangan karakter dan literasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Guru di daerah juga masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur. Akses internet, perangkat pembelajaran, dan dukungan teknis belum merata.

Dalam kondisi seperti ini, tuntutan program sering kali terasa jauh dari realitas.

“Yang kami hadapi setiap hari adalah anak-anak dengan beragam masalah belajar, bukan sekadar target program,” kata seorang guru sekolah dasar.

Fokus Kebijakan Dinilai Terlalu Program-Oriented

Sejumlah pengamat pendidikan menilai kebijakan pendidikan saat ini terlalu berorientasi pada program. Keberhasilan sering diukur dari jumlah kegiatan, peserta, atau capaian administratif.

Baca Juga: TPG Triwulan 3 dan 4 Tahun 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Umum dan Fakta di Lapangan

Padahal, kualitas pendidikan tidak selalu tercermin dari banyaknya program. Ia lebih terlihat dari suasana kelas, hubungan guru dan siswa, serta proses belajar yang bermakna.

Ketika guru terlalu sibuk memenuhi tuntutan program, waktu untuk refleksi, inovasi sederhana, dan pendampingan siswa justru berkurang.

Hak Belajar Siswa Terancam Terpinggirkan

Dampak paling krusial dari padatnya program adalah pada siswa. Guru mengingatkan bahwa siswa membutuhkan kehadiran guru secara utuh, bukan guru yang terbagi fokusnya.

Baca Juga: Tanggapan Guru Soal Skema Kontrak PPPK hingga Pensiun, Dinilai Ideal dan Beri Kepastian Karir

Pendampingan emosional, pembentukan karakter, dan perhatian individual sulit terwujud jika guru terus dikejar target program. Orang tua pun mulai menyuarakan kekhawatiran serupa.

“Anak-anak butuh guru yang fokus, bukan guru yang kelelahan,” tulis seorang warganet dalam diskusi pendidikan di media sosial.

Evaluasi yang Perlu Dilakukan

Situasi ini menuntut evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Pertama, perlu peninjauan ulang beban kerja guru. Program baru seharusnya dibarengi penyederhanaan tugas lama.

Baca Juga: Suami Istri Pendeta Terseret Banjir Bandang Hutanobolon Tapteng, Selamat Karena Mukjizat Tuhan

Kedua, kebijakan perlu lebih kontekstual. Kondisi sekolah sangat beragam, sehingga pendekatan seragam berisiko tidak efektif.

Ketiga, indikator keberhasilan program perlu diubah. Keberhasilan seharusnya diukur dari dampaknya pada proses belajar siswa, bukan sekadar laporan kegiatan.

Keempat, komunikasi kebijakan harus lebih inklusif. Guru perlu dilibatkan sejak perencanaan, bukan hanya sebagai pelaksana.

Arah Kebijakan yang Diharapkan Guru

Guru berharap arah kebijakan pendidikan ke depan lebih berpihak pada kebutuhan nyata di ruang kelas. Program tetap diperlukan, tetapi harus menjadi alat, bukan tujuan.

Penguatan peran guru kelas, pengurangan beban administratif, serta dukungan nyata terhadap proses belajar menjadi harapan utama.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! PPPK Formasi 2021 Akhirnya Terima SK Perpanjangan Kontrak, Ini Syarat yang Sudah Mereka Penuhi

Guru ingin kebijakan yang membantu mereka hadir penuh untuk siswa.

“Kalau kebijakan membuat kami lebih fokus mengajar, itu yang kami butuhkan,” ujar seorang guru SMA.

Pendidikan Butuh Konsistensi, Bukan Sekadar Inovasi

Inovasi penting, tetapi pendidikan juga membutuhkan konsistensi. Perubahan yang terlalu cepat dan bertumpuk justru berisiko melelahkan pelaku utama pendidikan.

Guru bukan penolak perubahan. Mereka hanya ingin perubahan yang masuk akal, manusiawi, dan berkelanjutan.

Ruang Kelas Harus Kembali Jadi Pusat

Evaluasi atas maraknya program guru membawa satu pesan kuat: ruang kelas harus kembali menjadi pusat kebijakan pendidikan. Di sanalah proses belajar terjadi, karakter dibentuk, dan masa depan siswa ditentukan.

Selama kebijakan mampu memperkuat ruang kelas, guru akan mendukung. Namun jika kebijakan justru menjauhkan guru dari murid, kritik akan terus menguat.

Program boleh terus diluncurkan, tetapi tanpa keberpihakan pada kebutuhan nyata di ruang kelas, tujuan besar pendidikan akan sulit tercapai.***